BANDA ACEH | SAGOE TV – Persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2025 menunjukkan penurunan, namun ketimpangan antar wilayah masih tergolong tajam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen.
Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebanyak 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,70 juta orang dibandingkan September 2024.
Meski demikian, secara regional, tingkat kemiskinan masih sangat bervariasi antarprovinsi. Sejumlah wilayah mencatat persentase kemiskinan lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan yang belum merata, serta struktur ekonomi daerah menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di sejumlah provinsi.
Aceh menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. BPS mencatat persentase penduduk miskin Aceh mencapai 12,22 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.
Menariknya, dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia, Aceh justru mencatat ketimpangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang relatif paling kecil, yakni sekitar enam poin persentase. Namun, kecilnya selisih tersebut bukan menunjukkan rendahnya kemiskinan di desa.
Sebaliknya, kondisi itu mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan Aceh juga masih relatif tinggi. Dengan demikian, persoalan kemiskinan di Aceh tidak hanya terkonsentrasi di pedesaan, tetapi juga menjadi masalah serius di kawasan perkotaan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Safuadi, menilai tingginya inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut.
“Saat ini inflasi di Aceh menjadi yang paling tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi termasuk yang paling rendah. Implikasinya adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan,” ujar Safuadi dalam wawancara Sagoe TV.
Menurutnya, salah satu langkah strategis untuk menekan kemiskinan adalah dengan memperbesar volume perputaran uang di Aceh agar aktivitas ekonomi masyarakat meningkat.
“Tugas kita sekarang adalah membesarkan volume uang yang ada di Aceh. Jika perputaran uang membesar, masyarakat akan lebih percaya diri melakukan aktivitas ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi bergerak, masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan dapat melakukan pekerjaan tambahan untuk mendukung putaran uang tersebut,” jelasnya.
Safuadi menegaskan, tanpa penguatan aktivitas ekonomi dan stabilisasi inflasi, penurunan kemiskinan di Aceh akan berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain. []




















