MEULABOH | SAGOE TV – Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al-Haythar menyatakan keprihatinannya sekaligus kebanggaannya terhadap kondisi pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Meulaboh yang hingga kini belum rampung, meski progres fisik disebut telah mencapai sekitar 50 persen.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris menyebutkan, pernyataan itu disampaikan Wali Nanggroe saat melakukan kunjungan kerja ke RS Regional Meulaboh bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi, Ahad (17/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian serius Wali Nanggroe terhadap pembangunan sektor kesehatan di wilayah Barat Selatan (Barsela) Aceh.
Wali Nanggroe mengaku terkejut melihat perkembangan rumah sakit yang menurutnya memiliki desain dan kualitas konstruksi berstandar tinggi.
“Saya melihat gedung ini luar biasa, cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa dan menurut saya tidak kalah dengan yang ada di Eropa maupun Singapura,” kata Wali Nanggroe.
Namun di sisi lain, ia mempertanyakan alasan pembangunan rumah sakit tersebut terhenti, padahal anggaran yang telah dikucurkan dinilai sangat besar.
Menurut Wali Nanggroe, kondisi mangkraknya pembangunan berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan apabila tidak segera dilanjutkan. Karena itu, ia berkomitmen memperjuangkan penyelesaian proyek tersebut melalui dukungan pemerintah pusat.
Wali Nanggroe menegaskan akan mengupayakan pertemuan langsung dengan Presiden bersama Bupati Aceh Barat guna meminta perhatian dan dukungan terhadap penyelesaian RS Regional tersebut.
Ia juga meminta agar disusun dokumentasi lengkap berupa video dan kronologi pembangunan rumah sakit sejak awal hingga kondisi terkini untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.
Wali Nanggroe mengungkapkan, gagasan pembangunan RS Regional Meulaboh telah dirintis sejak masa pemerintahan Zaini Abdullah. Bahkan saat itu, pihak dari Jerman disebut bersedia memberikan dukungan, termasuk pembiayaan serta pelatihan tenaga medis dengan standar pelayanan Eropa.
Rumah sakit tersebut dirancang agar mampu menghadirkan layanan kesehatan modern bagi masyarakat Aceh, khususnya wilayah Barsela, sehingga ketergantungan terhadap RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) di Banda Aceh dapat berkurang.
“Yang terpenting sekarang adalah melanjutkan pembangunan demi masyarakat Aceh agar memperoleh layanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyebut kunjungan Wali Nanggroe Aceh tidak hanya membahas pembangunan RS Regional Meulaboh, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga pembangunan daerah.
Terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit, Tarmizi mengatakan pendanaan melalui APBA saat ini sedang dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ia berharap tahun ini tersedia alokasi minimal Rp50 miliar agar proyek tidak kembali kosong anggaran.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan skema multiyears dengan dukungan minimal Rp150 miliar saat dana Otonomi Khusus kembali tersedia.
Menurut Tarmizi, apabila dukungan anggaran terpenuhi, maka RS Regional Meulaboh ditargetkan dapat mulai difungsikan pada akhir 2028.
“Jika tersedia tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap hingga poli pelayanan dapat diselesaikan sepenuhnya,” katanya.
Keberadaan rumah sakit tersebut dinilai strategis karena akan melayani masyarakat di tiga kabupaten dalam kawasan barat selatan Aceh.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tarmizi juga menyoroti pentingnya pembenahan data desil masyarakat sebagai dasar penyaluran layanan dan program kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat disebut telah membuka pelatihan operator, membentuk posko pengaduan di tingkat gampong, serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki validitas data.
Hingga batas waktu yang ditentukan, capaian perbaikan data mencapai sekitar 60 persen dan akan dilanjutkan hingga triwulan ketiga. Pemerintah menargetkan penyempurnaan data selesai pada Agustus–September sehingga data final dapat tersedia pada Oktober.
Menurut Tarmizi, validasi data sangat penting agar masyarakat tidak lagi mengalami kendala administratif saat mengakses layanan kesehatan.[]
