SAGOE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mencatat pencapaian penting dalam pengelolaan aset daerah dengan menerima 80 sertifikat elektronik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini merupakan bagian dari program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong transparansi dan tata kelola aset pemerintah yang lebih baik.
Sertifikat tersebut secara simbolis diserahkan oleh Kepala BPN Aceh Besar, Dr. Ramlan, SH., MH., kepada Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, S.STP, MM., di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (7/1/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten III Sekdakab Aceh Besar, Jamaluddin, S.Sos., MM., Kepala BPKD Andrea Syaputra, SE., MM., Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi, SH., dan jajaran pejabat BPN lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Muhammad Iswanto mengungkapkan apresiasi atas kontribusi besar Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dalam mendukung penyelesaian sertifikat tanah sebagai bagian dari program MCP KPK.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar beserta seluruh jajaran. Dengan kerja sama yang solid, target penyelesaian 80 Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2024 telah berhasil dicapai,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan langkah awal yang sangat penting.
“Kami optimis bahwa pada tahun 2025, jumlah sertifikat yang diselesaikan dapat bertambah signifikan. Sertifikasi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas aset milik pemerintah daerah, sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat semakin tertib dan transparan,” tegas Pj Bupati.
Iswanto juga mengajak seluruh elemen, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat desa hingga kabupaten, untuk aktif mendukung program sertifikasi aset ini.
“Mari kita bersama-sama menyumbangkan tenaga dan pikiran demi memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Aceh Besar. Kepastian hukum atas aset Pemda akan menjadi jaminan perlindungan aset untuk masa depan dan membantu mencegah sengketa di kemudian hari,” katanya.
Ia juga meminta ASN untuk memberikan informasi terkait aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa semua aset pemerintah terlindungi oleh undang-undang.
Program MCP KPK dirancang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengamanan dan perlindungan aset daerah. Dengan adanya sertifikat elektronik, aset tanah pemerintah tidak hanya memiliki kepastian hukum tetapi juga lebih mudah dimonitor dan dikelola secara administratif.
Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar, Dr. Ramlan, SH., MH., menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi yang erat antara Pemkab Aceh Besar dan BPN.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemkab dalam mempercepat proses sertifikasi tanah, sehingga seluruh aset pemerintah dapat dikelola dengan lebih baik,” ujarnya.
Sertifikasi tanah menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah potensi sengketa di masa depan sekaligus menjaga aset pemerintah agar tetap aman. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi semua pihak untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan aset daerah.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemkab Aceh Besar optimis dapat mencapai target MCP KPK di tahun-tahun mendatang, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. []
