JAKARTA | SAGOE TV – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah merancang skenario substitusi bagi peran Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian menyusul ketidakpastian legitimasi lembaga tersebut setelah serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026) lalu.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu RI, Muhammad Takdir, mengatakan agenda BoP untuk sementara waktu telah dihentikan.
“Nah ini sudah diputuskan suspend (agenda BoP). Jadi kalau dilihat di sini, berarti harus disubstitusi ke dalam peran yang lain,” ujar Muhammad Takdir melalui keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).
Salah satu opsi yang tengah dikaji di internal Kemlu adalah pembentukan utusan khusus atau special envoy untuk Palestina. Utusan tersebut nantinya bertugas mengkoordinasikan penyaluran bantuan dari Indonesia ke wilayah Gaza.
Muhammad Takdir menjelaskan, langkah tersebut merupakan tambahan dari peran yang sebelumnya telah diinisiasi mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui penunjukan konsul kehormatan di Ramallah.
“Langkah ini sebenarnya, tambahan dari peran yang sudah dilakukan Bu Retno sebelumnya yang menunjuk konsul kehormatan di Ramallah, yang diharapkan bisa membantu,” ujarnya.
Kajian strategis tersebut rencananya akan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk selanjutnya diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap inisiatif tersebut dapat memperkuat peran Indonesia dalam isu Palestina.
Muhammad Takdir juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membuka sejumlah saluran alternatif dalam diplomasi, termasuk kemungkinan melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dinilai memiliki kapasitas sebagai juru runding perdamaian serta memiliki koneksi dengan pemimpin politik Hamas.
Ia mengakui bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menjadi dinamika yang memperkuat kritik publik terhadap keterlibatan Indonesia di BoP. Meski demikian, ia menilai pendekatan yang cerdas tetap diperlukan untuk menyelesaikan isu Palestina yang memiliki kompleksitas tinggi.
Meski keanggotaan di BoP dinilai memiliki sejumlah kekurangan di permukaan, ia meminta publik untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah karena terdapat berbagai pertimbangan strategis yang belum dapat disampaikan sepenuhnya.
“Secara umum saya kira publik punya pandangan yang mesti kita jadikan salah satu bahan pertimbangan di dalam memperbaiki apa yang mungkin terlihat kurang terima oleh publik secara umum (terkait BoP),” ujarnya.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tengah menyiapkan rekomendasi terkait posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut.
Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan pihaknya telah merampungkan kajian mengenai potensi mudarat dan manfaat keterlibatan Indonesia di BoP.
Rekomendasi tersebut akan memuat parameter yang jelas mengenai kapan Indonesia perlu tetap bertahan atau keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian agar kebijakan pemerintah selaras dengan dinamika geopolitik yang berkembang.
“Bahwa ada parameter yang harus digunakan, kapan exit, kapan tidak, kapan sementara, kapan tidak. Nah ini akan memberikan lebih kepastian, supaya publik juga memahami, lalu pemerintah juga memahami memang sesuai dengan dinamika yang ada,” ujarnya.
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP menguat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah untuk menarik Indonesia dari Dewan Perdamaian apabila lembaga tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan tujuan perdamaian, khususnya terkait kemerdekaan Palestina.[]
