SAGOETV | BANDA ACEH – Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Provinsi Aceh masa khidmat 2025-2030 akan segera dilantik. Acara pelantikan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 11 Februari 2025, pukul 20.30 WIB di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh. Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP-DMI), Dr. H. M. Jusuf Kalla, dijadwalkan hadir untuk langsung melantik para pengurus baru.
Ketua PW-DMI Aceh terpilih, Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momen penting bagi Dewan Masjid Indonesia di Aceh. “Kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan dan siap mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kemasyarakatan di Aceh,” ujarnya.
Pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh agama, ulama, serta pemimpin daerah di Aceh. Sejumlah undangan telah disebarkan kepada berbagai pihak, termasuk Ketua KB PII Aceh dan berbagai organisasi keislaman yang berperan dalam pembinaan umat di provinsi ini.
Pembinaan Masjid
Dewan Masjid Indonesia memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pemberdayaan masjid di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh. Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan program-program yang telah dirancang dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan masjid, peningkatan kualitas imam dan muazin, serta berbagai aspek sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan peran masjid.
Mairul Hazami selaku Sekretaris PW-DMI Aceh, menekankan bahwa kepengurusan kali ini akan lebih menitikberatkan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa masjid di Aceh tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan pemberdayaan umat. InsyaAllah, dengan bimbingan dan dukungan semua pihak, kami akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Pemerintah Aceh juga menyambut baik pelantikan pengurus baru PW-DMI. Sejumlah pejabat daerah, termasuk Gubernur Aceh dan unsur Forkopimda, diperkirakan akan menghadiri acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program-program DMI di wilayah ini.
Tokoh agama Aceh dan Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Prof Tgk H. Azman Ismail, juga mengapresiasi kepengurusan baru PW-DMI Aceh. Menurutnya, Dewan Masjid Indonesia di Aceh memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam. “Masjid di Aceh bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Dengan kepengurusan yang baru ini, kita berharap masjid-masjid di Aceh semakin makmur dan berdaya,” ujarnya.
Selain dukungan dari pemerintah dan ulama, masyarakat juga menyambut baik pelantikan ini. Banyak yang berharap bahwa kepengurusan baru PW-DMI Aceh dapat membawa perubahan positif bagi pengelolaan masjid di berbagai daerah.
Sebagai Ketua Umum PP-DMI, Dr. H. M. Jusuf Kalla dikenal memiliki perhatian besar terhadap kemakmuran masjid. Selama kepemimpinannya, berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas masjid di Indonesia, termasuk program digitalisasi masjid, perbaikan akustik masjid, serta pelatihan bagi imam dan muazin.
Kehadiran Jusuf Kalla dalam pelantikan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi pengurus PW-DMI Aceh dalam menjalankan program-program mereka. “Pak Jusuf Kalla selalu menekankan pentingnya memakmurkan masjid, bukan hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam peran sosialnya di tengah masyarakat,” kata Tgk. Fakhruddin.
Dengan dilantiknya pengurus baru, masyarakat Aceh menaruh harapan besar agar DMI Aceh semakin aktif dalam menjalankan misi dan visinya untuk kemaslahatan umat. Keberadaan DMI diharapkan menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di Tanah Rencong, serta memperkuat peran masjid dalam pembangunan karakter masyarakat.
Pelantikan ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun masjid yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bermanfaat bagi seluruh umat Islam di Aceh. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pengurus, pemerintah, dan masyarakat, harapan itu bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. [NST]
