BANDA ACEH | SAGOE TV – Pemerintah Aceh meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI segera menyalurkan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fad, dalam rapat virtual bersama jajaran pemerintah pusat, Selasa (6/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan skema bantuan komprehensif bagi warga terdampak bencana. Bagi kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang, diusulkan bantuan tunai sebesar Rp8 juta, dengan rincian Rp3 juta untuk pengisian perabot rumah tangga dan Rp5 juta sebagai modal pemulihan ekonomi.
Selain bantuan fisik, Pemerintah Aceh juga menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar melalui Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari atau setara Rp 450 ribu per bulan. Sementara itu, bagi keluarga korban meninggal dunia, diusulkan santunan duka sebesar Rp15 juta tunai yang akan diserahkan kepada ahli waris.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa bantuan jaminan hidup sebesar Rp 450 ribu per bulan tersebut harus diprioritaskan bagi korban yang saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian.
“Bantuan jaminan hidup ini akan diberikan selama tiga bulan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga,” ujar Fadhlullah.
Senada dengan hal tersebut, Sekda Aceh M. Nasir menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat krusial untuk menjaga kelangsungan hidup warga pada masa pascabencana.
“Bantuan sebesar Rp 450 ribu per orang setiap bulan sangat dibutuhkan korban untuk memenuhi kebutuhan pokok harian,” kata M. Nasir usai rapat.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan melakukan kajian terhadap usulan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam pendistribusian bantuan.
“Kami akan mempelajarinya terlebih dahulu. Bantuan akan disalurkan dengan skema by name by address agar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Saifullah Yusuf. []
