Oleh: Risman Rachman
CEO aceHBaru Consulting
PAKISTAN menawarkan diri sebagai tuan rumah perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. China mengirim sinyal bahwa “berdialog selalu lebih baik daripada terus berperang.” Prancis mendesak Teheran agar mau duduk di meja perundingan. Dunia bergerak — seolah-olah jalan damai tinggal selangkah lagi.
Namun ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab, dan sering kali justru diabaikan di tengah hiruk-pikuk diplomasi: sebelum meja perundingan bisa didirikan, apakah kedua pihak sudah benar-benar siap untuk duduk di sana? Dan kalau pun siap — dengan siapa, sesungguhnya, mereka harus berunding?
Bagi orang Aceh, pertanyaan ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, pertanyaan itulah yang membekukan setiap upaya damai — jauh sebelum Helsinki membuka jawabannya.
Pelajaran Pertama: Ketika Biaya Perang Lebih Mahal dari Manfaatnya
Ada sebuah kebenaran sederhana yang sering terlupakan dalam analisis konflik bersenjata: perang jarang berakhir karena satu pihak berhasil menghancurkan yang lain. Lebih sering, perang berakhir karena kedua pihak akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama — bahwa melanjutkan pertempuran sudah terlalu mahal untuk ditanggung.
Konflik Aceh adalah bukti nyatanya. Selama hampir tiga dekade, operasi militer silih berganti — DOM, darurat militer, darurat sipil — namun tidak satu pun yang mampu mengakhiri perlawanan GAM secara tuntas. Di sisi lain, GAM dengan segala kapasitasnya juga tidak pernah mampu memaksakan kemerdekaannya. Dua pihak yang sama-sama berjuang, sama-sama bertahan, namun sama-sama terkuras.
Pakar resolusi konflik William Zartman menyebut kondisi ini sebagai hurting stalemate — titik di mana melanjutkan konflik lebih menyakitkan daripada berkompromi. Aceh sampai di titik itu. MoU Helsinki lahir.
Kini, tanda-tanda serupa mulai terlihat dalam konflik Iran-Amerika. Iran menanggung kehancuran infrastruktur, ribuan korban jiwa, dan tekanan ekonomi yang semakin mencekik. Amerika, di sisi lain, menghadapi lonjakan harga energi global, sekutu-sekutu yang mulai menjauh, dan tekanan domestik yang terus menguat. Biaya perang sudah mulai terasa oleh keduanya. Tapi apakah itu cukup?
Belum tentu. Karena ada syarat kedua yang harus dipenuhi.
Pelajaran Kedua: Selama Masih Yakin Bisa Menang, Perang Berlanjut
Biaya yang tinggi saja tidak cukup untuk menghentikan perang. Syarat kedua — dan ini yang sering luput dari perhatian — adalah bahwa kedua pihak harus sampai pada kesimpulan bahwa kemenangan sudah tidak lagi bisa diraih. Selama salah satu pihak masih meyakini bahwa ia bisa menang, maka perang akan terus berlangsung, berapapun harga yang harus dibayar.
Di sinilah letak kompleksitas konflik Iran-Amerika yang membuatnya berbeda dari banyak konflik lain: kedua pihak mendefinisikan “kemenangan” secara asimetris.
Bagi Amerika, menang berarti melumpuhkan program nuklir dan kapasitas rudal Iran secara permanen. Bagi Iran, menang cukup berarti satu hal: bertahan hidup sebagai negara berdaulat yang tidak digulingkan. Definisi yang berbeda ini menciptakan situasi paradoks — di mana kedua pihak secara bersamaan bisa merasa “belum kalah”, sehingga masing-masing masih punya alasan untuk melanjutkan pertempuran.
Aceh pernah terjebak dalam dinamika yang sama. Jakarta mendefinisikan menang sebagai GAM menyerah total dan mengakui kedaulatan NKRI tanpa syarat. GAM mendefinisikan menang sebagai kemerdekaan penuh. Selama definisi itu tidak bergerak, tidak ada ruang untuk bertemu.
Yang mengubah segalanya bukan sekadar tsunami 2004 — meski itu mempercepat segalanya. Yang mengubahnya adalah keberanian kedua pihak untuk mendefinisikan ulang arti kemenangan. GAM menerima otonomi khusus sebagai bentuk kemenangan yang realistis. Jakarta menerima bahwa integrasi damai lebih bernilai dari dominasi militer. Keduanya “menang” — tapi dengan definisi yang baru.
Itulah seni diplomatik yang sesungguhnya — bukan memaksa satu pihak mengakui kalah, tapi membantu keduanya menemukan narasi kemenangan yang bisa mereka terima dan pertanggungjawabkan kepada rakyatnya masing-masing.
Pelajaran Ketiga: Salah Memilih Lawan Bicara, Damai Pun Gagal
Andaikan kedua syarat di atas sudah terpenuhi — biaya perang sudah terasa, keyakinan menang sudah memudar — masih ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab dengan tepat: dengan siapa harus berunding?
Indonesia pernah membuat kesalahan klasik ini selama bertahun-tahun. Pemerintah RI berunding dengan tokoh-tokoh lokal Aceh yang tidak memiliki mandat dari GAM. Perundingan dilakukan dengan kalangan masyarakat sipil yang tidak bisa mewakili kombatan. Pemerintah bahkan mencoba memecah GAM dengan merangkul faksi-faksi kecil. Hasilnya, setiap kesepakatan yang ditandatangani tidak pernah dipatuhi di lapangan — karena yang menandatangani bukan pihak yang mengendalikan senjata.
Titik balik terjadi ketika Indonesia akhirnya berani mengambil keputusan yang secara politis tidak menyenangkan: mengakui bahwa Hasan Tiro dan Malik Mahmud di Stockholm — meski berada di pengasingan, meski secara formal dianggap separatis — adalah otoritas sah yang bisa berbicara atas nama GAM dan memastikan kesepakatannya dipatuhi di lapangan.
Amerika Serikat hari ini menghadapi dilema yang sama. Trump mengklaim sudah berbicara dengan “orang-orang yang tepat” di Iran. Namun Iran membantahnya. Dan memang persoalannya bukan sekadar soal klaim — persoalannya adalah bahwa struktur kekuasaan Iran jauh lebih berlapis dari GAM dulu.
Iran bukan organisasi dengan satu kepala. Ada Presiden yang punya akses terbatas pada keputusan strategis. Ada Pemimpin Tertinggi yang baru, yang belum memiliki legitimasi penuh seperti Khamenei di masa jayanya. Ada IRGC yang punya agenda dan kepentingannya sendiri, dan tidak selalu bergerak sejalan dengan pemerintah.
Pertanyaannya bukan hanya “siapa yang mau bicara” — tapi “siapa yang, ketika menandatangani sebuah kesepakatan, bisa memastikan bahwa ia akan dipatuhi oleh seluruh aparatus kekuasaan Iran?”
Inilah yang membuat peran Pakistan sebagai fasilitator menjadi menarik sekaligus penuh tantangan. Pakistan memiliki modal yang mirip dengan Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Martti Ahtisaari di Helsinki dulu — hubungan yang baik dengan kedua pihak, tidak dianggap memihak, dan cukup dipercaya untuk menjadi pintu belakang yang terhormat.
Namun satu hal yang membedakan: CMI adalah aktor non-negara yang murni humanitarian, tanpa kepentingan geopolitik. Pakistan adalah negara dengan kalkulasinya sendiri. Ini bukan hambatan yang tidak bisa diatasi — tapi ini adalah variabel yang harus dikelola dengan cermat agar perannya tidak berubah dari fasilitator menjadi pemain.
Tiga Syarat yang Harus Bertemu
Aceh mengajarkan bahwa perdamaian bukan sebuah peristiwa — ia adalah sebuah proses yang membutuhkan tiga kondisi untuk bertemu pada saat yang bersamaan.
Pertama, kedua pihak harus sudah merasakan bahwa biaya perang lebih besar dari manfaatnya. Kedua, keduanya harus sampai pada titik di mana keyakinan untuk menang secara penuh sudah mulai memudar — dan pada saat yang sama, bersedia mendefinisikan ulang arti kemenangan itu sendiri. Ketiga, harus ada keberanian — yang sering kali menyakitkan secara politik — untuk mengakui siapa lawan bicara yang sesungguhnya memiliki otoritas dan kapasitas untuk berkomitmen.
Konflik Iran-Amerika hari ini sedang bergerak menuju kondisi pertama.
Tanda-tanda kondisi kedua mulai terlihat dari sinyal-sinyal yang — meski masih simpang siur — menunjukkan adanya kelelahan di kedua sisi. Namun kondisi ketiga — menentukan dengan siapa harus berunding, dan mengakuinya secara tegas — belum juga terpenuhi.
Dua dekade lalu, Indonesia butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai pada keberanian itu. Hasilnya, MoU Helsinki — sebuah perdamaian yang bertahan hingga hari ini.
Dunia kini menunggu apakah Amerika dan Iran bisa menemukan Helsinki mereka sendiri. Bukan karena mereka mau. Tapi karena ketiga syarat itu — cepat atau lambat — akan memaksa mereka untuk tidak punya pilihan lain.[]
