• Tentang Kami
Thursday, November 19, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar

Belajar dari diagnosis pembangunan dan bayang-bayang dana Otsus

SAGOE TV by SAGOE TV
November 19, 2026
in Opini
Reading Time: 15 mins read
A A
0
Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar

Penulis berbatik motif hijau memegang buku. Foto: for Sagoetv

Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Saifuddin A. Rasyid
Penulis adalah pemerhati CSR & Community Development, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kamis pagi, 19 November 2026, saya berkesempatan menghadiri diskusi diseminasi buku Paradoks Ekonomi Aceh: Diagnosis Pembangunan dan Bayang-Bayang Dana Otsus di Auditorium Landmark BSI, Banda Aceh. Sebuah forum yang menurut saya penting, bukan semata-mata karena buku yang dibedah, tetapi juga karena isu yang dibicarakan menyentuh masa depan pembangunan Aceh.

BACA JUGA

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Buku setebal 304 halaman yang diterbitkan Bandar Publishing tahun 2026 ini merupakan karya strategis lima tokoh yang memiliki perhatian dan kompetensi dalam bidang ekonomi serta kebijakan pembangunan Aceh, yakni Jasman J. Ma’ruf, Apridar, Azwar Abubakar, Rosmawardani, dan Muhammad Azwar. Karya ini lahir dari rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang telah berlangsung secara intensif sejak sekitar setahun sebelumnya.

Forum diseminasi tersebut mempertemukan hampir seluruh elemen pemikir dan praktisi pembangunan Aceh. Hadir kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pejabat pemerintahan, ekonom, praktisi keuangan, pegiat pemberdayaan masyarakat, pemerhati pembangunan, analis kebijakan, hingga insan media. Kehadiran berbagai latar belakang ini memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi Aceh bukan hanya urusan pemerintah atau ekonom, melainkan kepentingan bersama seluruh masyarakat.

Saya sendiri hadir setelah mendapat anjuran dari sahabat senior, Prof. T.A. Sanny, seorang saintis ITB asal Aceh yang selama ini banyak memberikan perhatian terhadap penyelarasan kebijakan pembangunan dan menjabat Wakil Ketua MPP ICMI. Beliau tampil sebagai salah seorang pembicara utama dalam diseminasi tersebut.

Saya merespons ajakan itu dengan pandangan bahwa diskusi ini sama pentingnya dengan Seminar Nasional ICMI Aceh sehari sebelumnya. Aceh membutuhkan lebih banyak ruang untuk menggali gagasan pembangunan, memperkuat sumber daya manusia, dan memastikan setiap kebijakan serta anggaran benar-benar tepat sasaran.

Sebab, persoalan yang kita hadapi bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana mengejar ketertinggalan yang masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Antara potensi besar dan kenyataan pembangunan

Aceh memiliki modal sejarah, sumber daya alam, kekhususan pemerintahan, kekayaan budaya, serta dukungan fiskal yang tidak dimiliki semua provinsi. Setelah konflik berkepanjangan dan bencana tsunami, Aceh juga memperoleh kesempatan besar untuk membangun kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastrukturnya.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mulai dikucurkan pada 2008 menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses tersebut. Selama hampir dua dekade, dana ini telah menjadi sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan Aceh.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana besarnya dukungan fiskal itu telah mengubah kualitas kehidupan masyarakat?

Kita dapat melihat sejumlah indikator yang patut menjadi bahan renungan. Berdasarkan data BPS, pada September 2024 tingkat kemiskinan Aceh mencapai 12,64 persen, tertinggi di Pulau Sumatera. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional 8,57 persen. Pada Maret 2025, kemiskinan Aceh masih tercatat 12,33 persen, sementara rata-rata nasional 8,47 persen. Memang terjadi penurunan, tetapi jaraknya masih lebar.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Aceh pada 2024 tumbuh 4,66 persen. Angka ini masih di bawah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang masing-masing mencapai 5,03 persen, serta Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen.

Indikator ketenagakerjaan juga perlu mendapat perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh pada Agustus 2024 mencapai 5,75 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional 4,91 persen.

Pada bidang pembangunan manusia, IPM Aceh tahun 2024 mencapai 75,36, sedikit di atas angka nasional 75,02. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, tetapi masih berada di bawah Sumatera Barat yang mencapai 76,43 dan Kepulauan Riau yang mencapai 79,89. Rata-rata lama sekolah penduduk Aceh baru 9,64 tahun. Artinya, secara rata-rata pendidikan penduduk belum mencapai jenjang SMA secara utuh.

Dalam bidang kesehatan dan gizi, prevalensi stunting Aceh berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencapai 28,6 persen, jauh di atas angka nasional 19,8 persen. Ini menjadi peringatan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari gedung, jalan, dan besarnya belanja pemerintah. Kualitas kesehatan generasi masa depan juga harus menjadi ukuran keberhasilan.

Data-data tersebut tentu tidak berarti Aceh tidak mengalami kemajuan. Justru kita perlu mengakui bahwa banyak perubahan telah berlangsung sejak masa perdamaian dan rehabilitasi pascatsunami. Namun, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kecepatan kemajuan belum cukup untuk mengejar ketertinggalan.

Di sinilah letak persoalan yang perlu kita pahami secara lebih jernih: ada jarak antara besarnya modal pembangunan dengan hasil yang diharapkan masyarakat.

Ketika dana besar belum menjadi daya ungkit

Dalam presentasinya pada forum diseminasi buku tersebut, Kepala Bappeda Aceh menyampaikan bahwa secara kumulatif Dana Otsus yang telah dikucurkan kepada Aceh sejak 2008 hingga 2026 mencapai sekitar Rp112 triliun. Sebuah jumlah yang sangat besar dan seharusnya menjadi modal strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Angka tersebut tentu mengundang perenungan. Dengan dukungan fiskal sebesar itu, semestinya kita dapat melihat perubahan yang semakin kuat pada kualitas pendidikan, layanan kesehatan, produktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Namun, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak dana yang sudah dibelanjakan. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah belanja tersebut telah menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat kapasitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja produktif, dan membangun kemandirian daerah?

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 183, Dana Otsus diarahkan terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dengan mandat sebesar itu, kita perlu mengukur bukan hanya serapan anggarannya, tetapi juga perubahan nyata yang dihasilkan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pernah mengungkapkan bahwa sampai 2021 alokasi Dana Otsus Aceh telah mencapai Rp88,43 triliun. Pada periode 2013–2020 bahkan masih terdapat sisa dana sekitar Rp7,7 triliun. Temuan ini menjadi salah satu petunjuk bahwa persoalan pengelolaan anggaran bukan hanya menyangkut ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan penggunaannya.

Kajian Farah Fadhila, Ubaidullah, dan Iqbal Ahmady yang diterbitkan dalam Politika: Jurnal Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2023 juga memberikan catatan penting. Penelitian mereka mengenai efektivitas alokasi Dana Otsus untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan pada periode 2017–2022 menyimpulkan bahwa pengelolaannya belum efektif. Persoalannya antara lain terletak pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang belum optimal sehingga alokasi belum sepenuhnya tepat sasaran.

Sementara itu, berbagai kajian mengenai Otonomi Khusus dan kemiskinan Aceh juga mengingatkan bahwa penurunan dan berakhirnya Dana Otsus akan membawa konsekuensi terhadap kondisi sosial ekonomi, layanan publik, dan kemampuan fiskal daerah.

Artinya, evaluasi terhadap Otsus tidak boleh berhenti pada laporan serapan anggaran. Kita membutuhkan pengukuran dampak yang lebih mendalam, termasuk siapa yang menerima manfaat, sektor mana yang tumbuh, dan perubahan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Mengenali paradoks ekonomi

Dalam perspektif ilmu ekonomi, fenomena yang dibicarakan dalam buku ini memiliki kedekatan dengan konsep resource curse atau kutukan sumber daya, serta paradox of plenty atau paradoks kelimpahan.

Ekonom Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner melalui penelitian Natural Resource Abundance and Economic Growth (1995) menunjukkan sebuah temuan menarik. Sejumlah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan negara yang relatif miskin sumber daya alam.

Fenomena ini kemudian menjadi perhatian luas dalam kajian ekonomi pembangunan.

Dalam pembahasan yang lebih mendalam, literatur ekonomi dan sumber daya alam menjelaskan bahwa kelimpahan pendapatan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Ketika penerimaan besar tidak disertai kelembagaan yang kuat, tata kelola yang transparan, produktivitas, dan kebijakan jangka panjang, dana tersebut dapat terjebak dalam pembelanjaan yang tidak menghasilkan transformasi struktural.

Ada beberapa mekanisme yang menjelaskannya.

Pertama, ketergantungan fiskal. Ketika pemerintah terlalu bergantung pada sumber penerimaan yang relatif mudah diperoleh, dorongan untuk membangun sumber pendapatan mandiri dan memperkuat sektor produktif dapat melemah.

Kedua, perilaku mencari rente (rent seeking). Sumber daya keuangan yang besar dapat menjadi arena perebutan kepentingan apabila pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan baik.

Ketiga, lemahnya transformasi ekonomi. Belanja pemerintah mungkin meningkatkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menciptakan industri, investasi, inovasi, dan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Keempat, kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Anggaran yang besar tidak akan menghasilkan perubahan maksimal apabila kapasitas perencanaan, kompetensi pelaksana, dan kemampuan mengukur hasil masih terbatas.

Kajian IMF mengenai teori ekonomi ledakan sumber daya alam juga menguraikan fenomena tersebut, termasuk Dutch disease, yakni keadaan ketika ledakan pendapatan dari satu sumber justru melemahkan daya saing sektor ekonomi lain.

Tentu, Aceh tidak bisa begitu saja disamakan dengan negara-negara kaya minyak atau daerah penghasil tambang. Dana Otsus merupakan transfer fiskal yang memiliki dasar politik dan hukum tersendiri. Namun, kerangka teori tersebut relevan sebagai alat membaca kemungkinan terjadinya kesenjangan antara kelimpahan sumber pembiayaan dan hasil pembangunan.

Antonio Savoia dan Kunal Sen dalam kajian The Political Economy of the Resource Curse: A Development Perspective (2021) bahkan menegaskan bahwa kelimpahan sumber daya tidak dengan sendirinya menjadi kutukan. Hasil akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan kemampuan negara mengelola kekayaan tersebut.

Dengan demikian, paradoks ekonomi bukan berarti dana besar selalu menghasilkan kegagalan. Paradoks muncul ketika modal yang tersedia tidak sebanding dengan perubahan yang diharapkan.

Aceh berbeda, tetapi tidak boleh tertinggal

Salah satu pernyataan menarik dalam diskusi tersebut datang dari Kepala Bappeda Aceh. Ia mengingatkan bahwa Aceh memang berbeda dengan provinsi lain karena titik berangkat dan tantangan pembangunannya juga berbeda. Aceh harus membangun kembali kehidupan setelah konflik dan bencana besar, dengan dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang tidak sederhana.

Kita tentu tidak boleh mengabaikan konteks sejarah tersebut. Membandingkan Aceh dengan provinsi lain harus dilakukan secara proporsional. Namun, perbedaan titik berangkat tidak boleh pula menjadi alasan untuk terus berada di belakang dalam estafet pembangunan.

Ada kemajuan yang telah dicapai melalui dukungan Dana Otsus. Tetapi, sebagaimana disampaikan dalam forum itu, kita perlu mengakui bahwa posisi Aceh dalam sejumlah indikator pembangunan masih membutuhkan kerja keras.

Saya justru melihat pernyataan tersebut sebagai ajakan untuk membangun optimisme yang realistis. Kita tidak perlu meniadakan capaian yang sudah ada, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang belum selesai.

Membaca diagnosis, bukan sekadar mencari kesalahan. Di sinilah saya melihat nilai strategis buku Paradoks Ekonomi Aceh.

Judulnya memang terkesan berat, bahkan dapat membuka ruang bagi beragam kesimpulan di tengah masyarakat. Ada yang mungkin membacanya sebagai pertentangan antara harapan dan kenyataan, antara dana besar dan hasil yang belum sebanding, antara tuntutan keterbukaan publik dengan keterbatasan akses terhadap informasi, atau antara mimpi masyarakat dengan tantangan yang dihadapi pemerintah.

Namun, menurut saya, justru di situlah kecerdasan pemilihan judul tersebut. Ia tidak buru-buru menawarkan vonis, melainkan mengundang pembaca untuk berpikir, menguji, dan mendiskusikan berbagai sisi persoalan.

Lebih penting lagi, buku ini bukan sekadar kumpulan prasangka atau asumsi. Sebagai hasil pembahasan yang melibatkan banyak pihak dan narasumber, serta ditelaah oleh para pakar yang memiliki kompetensi, buku ini menawarkan ruang untuk melihat persoalan pembangunan Aceh secara lebih utuh dan berbasis diagnosis.

Dalam dunia kesehatan, seorang dokter tidak cukup hanya mengetahui bahwa pasien sedang sakit. Ia harus mengenali gejalanya, menemukan penyebab penyakitnya, menentukan diagnosis, kemudian merumuskan terapi yang tepat.

Begitu pula pembangunan daerah. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kemiskinan masih tinggi, pengangguran belum tertangani, atau anggaran belum menghasilkan dampak maksimal. Kita harus mengetahui di mana letak persoalannya, apa penyebab strukturalnya, siapa yang perlu melakukan perbaikan, dan bagaimana mengukur keberhasilannya.

Karena itu, saya berharap buku ini benar-benar dibaca sebagai instrumen diagnosis pembangunan, bukan sebagai bahan untuk saling menyalahkan. Kritik yang didukung data justru merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Aceh.

Otsus 2027: momentum memperbaiki arah

Pembahasan ini semakin relevan karena Aceh sedang memasuki periode penting dalam perjalanan kebijakan Otonomi Khusus. Tahun 2027 menjadi tahun terakhir penyaluran Dana Otsus berdasarkan skema yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sebelum berakhirnya alokasi pada 2028.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan Otsus tidak boleh hanya diarahkan pada pertanyaan apakah dana tersebut perlu dilanjutkan atau dihentikan. Kita harus lebih dahulu menjawab bagaimana memperbaiki tata kelola, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

Ada beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian.

Pertama, menggeser orientasi pembangunan dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil. Setiap program harus memiliki indikator dampak yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, memperkuat investasi sumber daya manusia. Pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, keterampilan kerja, dan kewirausahaan harus ditempatkan sebagai investasi utama, bukan sekadar komponen belanja rutin.

Ketiga, membangun ekonomi produktif yang mampu menciptakan nilai tambah. Pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM harus memperoleh dukungan kebijakan yang terintegrasi.

Keempat, memperbaiki kualitas perencanaan dan koordinasi antarlembaga. Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan sektoral dan siklus tahunan anggaran. Harus ada kesinambungan kebijakan yang berorientasi pada target jangka panjang.

Kelima, memperkuat transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan dan apa hasil yang diperoleh. Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan modal untuk membangun kepercayaan.

Keenam, mempersiapkan kemandirian fiskal. Aceh tidak boleh selamanya bergantung pada transfer khusus. Daerah harus memperkuat pendapatan asli daerah, menarik investasi berkualitas, dan mengembangkan sektor ekonomi yang mampu tumbuh tanpa terus-menerus bergantung pada belanja pemerintah.

Tentu saja, semua itu membutuhkan kesiapan sumber daya insani, baik di lingkungan pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Sebab, kebijakan yang baik hanya akan menghasilkan perubahan apabila dijalankan oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi pembangunan yang sama.

Dari diskusi menuju gerakan gagasan

Saya memandang forum diseminasi buku ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar intelektual yang perlu terus diperbanyak di Aceh. Kita membutuhkan lebih banyak pertemuan yang mempertemukan pemikiran akademisi, pengalaman birokrasi, kecermatan ekonom, keberanian praktisi, dan aspirasi masyarakat.

Aceh tidak kekurangan orang pintar. Aceh juga tidak kekurangan forum seminar dan diskusi. Yang perlu terus kita bangun adalah kesinambungan antara gagasan, kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Jangan sampai hasil diskusi hanya menjadi catatan di ruang seminar, sementara persoalan yang sama terus berulang di lapangan.

Kepada para penulis, penyusun, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan apresiasi. Semoga karya ini menjadi bahan bacaan penting bagi pemerintah, akademisi, mahasiswa, pengusaha, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas.

Bagi saya, membaca buku ini merupakan bagian dari upaya memahami Aceh secara lebih objektif. Kita perlu melihat persoalan dengan kepala dingin, mengakui kemajuan dengan jujur, dan menyampaikan kekurangan dengan keberanian intelektual.

Akhirnya, masa depan Aceh tidak cukup ditentukan oleh berapa besar dana yang diterima, tetapi oleh seberapa cerdas dana itu dikelola, seberapa kuat manusia yang dibangun, dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan rakyat.

Selamat membaca Paradoks Ekonomi Aceh: Diagnosis Pembangunan dan Bayang-Bayang Dana Otsus. Buku ini dapat diperoleh melalui Lembaga Pemerhati dan Advokasi Syariat Islam (LEPADSI) selaku penyelenggara diseminasi, maupun langsung melalui Bandar Publishing.
*Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar*

_Belajar dari diagnosis pembangunan dan bayang-bayang dana Otsus_

Oleh: Saifuddin A. Rasyid

Kamis pagi, 19 November 2026, saya berkesempatan menghadiri diskusi diseminasi buku Paradoks Ekonomi Aceh: Diagnosis Pembangunan dan Bayang-Bayang Dana Otsus di Auditorium Landmark BSI, Banda Aceh. Sebuah forum yang menurut saya penting, bukan semata-mata karena buku yang dibedah, tetapi juga karena isu yang dibicarakan menyentuh masa depan pembangunan Aceh.

Buku setebal 304 halaman yang diterbitkan Bandar Publishing tahun 2026 ini merupakan karya strategis lima tokoh yang memiliki perhatian dan kompetensi dalam bidang ekonomi serta kebijakan pembangunan Aceh, yakni Jasman J. Ma’ruf, Apridar, Azwar Abubakar, Rosmawardani, dan Muhammad Azwar. Karya ini lahir dari rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang telah berlangsung secara intensif sejak sekitar setahun sebelumnya.

Forum diseminasi tersebut mempertemukan hampir seluruh elemen pemikir dan praktisi pembangunan Aceh. Hadir kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pejabat pemerintahan, ekonom, praktisi keuangan, pegiat pemberdayaan masyarakat, pemerhati pembangunan, analis kebijakan, hingga insan media. Kehadiran berbagai latar belakang ini memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi Aceh bukan hanya urusan pemerintah atau ekonom, melainkan kepentingan bersama seluruh masyarakat.

Saya sendiri hadir setelah mendapat anjuran dari sahabat senior, Prof. T.A. Sanny, seorang saintis ITB asal Aceh yang selama ini banyak memberikan perhatian terhadap penyelarasan kebijakan pembangunan dan menjabat Wakil Ketua MPP ICMI. Beliau tampil sebagai salah seorang pembicara utama dalam diseminasi tersebut.

Saya merespons ajakan itu dengan pandangan bahwa diskusi ini sama pentingnya dengan Seminar Nasional ICMI Aceh sehari sebelumnya. Aceh membutuhkan lebih banyak ruang untuk menggali gagasan pembangunan, memperkuat sumber daya manusia, dan memastikan setiap kebijakan serta anggaran benar-benar tepat sasaran.

Sebab, persoalan yang kita hadapi bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana mengejar ketertinggalan yang masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Antara potensi besar dan kenyataan pembangunan

Aceh memiliki modal sejarah, sumber daya alam, kekhususan pemerintahan, kekayaan budaya, serta dukungan fiskal yang tidak dimiliki semua provinsi. Setelah konflik berkepanjangan dan bencana tsunami, Aceh juga memperoleh kesempatan besar untuk membangun kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastrukturnya.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mulai dikucurkan pada 2008 menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses tersebut. Selama hampir dua dekade, dana ini telah menjadi sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan Aceh.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana besarnya dukungan fiskal itu telah mengubah kualitas kehidupan masyarakat?

Kita dapat melihat sejumlah indikator yang patut menjadi bahan renungan. Berdasarkan data BPS, pada September 2024 tingkat kemiskinan Aceh mencapai 12,64 persen, tertinggi di Pulau Sumatera. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional 8,57 persen. Pada Maret 2025, kemiskinan Aceh masih tercatat 12,33 persen, sementara rata-rata nasional 8,47 persen. Memang terjadi penurunan, tetapi jaraknya masih lebar.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Aceh pada 2024 tumbuh 4,66 persen. Angka ini masih di bawah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang masing-masing mencapai 5,03 persen, serta Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen.

Indikator ketenagakerjaan juga perlu mendapat perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh pada Agustus 2024 mencapai 5,75 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional 4,91 persen.

Pada bidang pembangunan manusia, IPM Aceh tahun 2024 mencapai 75,36, sedikit di atas angka nasional 75,02. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, tetapi masih berada di bawah Sumatera Barat yang mencapai 76,43 dan Kepulauan Riau yang mencapai 79,89. Rata-rata lama sekolah penduduk Aceh baru 9,64 tahun. Artinya, secara rata-rata pendidikan penduduk belum mencapai jenjang SMA secara utuh.

Dalam bidang kesehatan dan gizi, prevalensi stunting Aceh berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencapai 28,6 persen, jauh di atas angka nasional 19,8 persen. Ini menjadi peringatan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari gedung, jalan, dan besarnya belanja pemerintah. Kualitas kesehatan generasi masa depan juga harus menjadi ukuran keberhasilan.

Data-data tersebut tentu tidak berarti Aceh tidak mengalami kemajuan. Justru kita perlu mengakui bahwa banyak perubahan telah berlangsung sejak masa perdamaian dan rehabilitasi pascatsunami. Namun, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kecepatan kemajuan belum cukup untuk mengejar ketertinggalan.

Di sinilah letak persoalan yang perlu kita pahami secara lebih jernih: ada jarak antara besarnya modal pembangunan dengan hasil yang diharapkan masyarakat.

Ketika dana besar belum menjadi daya ungkit

Dalam presentasinya pada forum diseminasi buku tersebut, Kepala Bappeda Aceh menyampaikan bahwa secara kumulatif Dana Otsus yang telah dikucurkan kepada Aceh sejak 2008 hingga 2026 mencapai sekitar Rp112 triliun. Sebuah jumlah yang sangat besar dan seharusnya menjadi modal strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Angka tersebut tentu mengundang perenungan. Dengan dukungan fiskal sebesar itu, semestinya kita dapat melihat perubahan yang semakin kuat pada kualitas pendidikan, layanan kesehatan, produktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

Namun, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak dana yang sudah dibelanjakan. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah belanja tersebut telah menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat kapasitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja produktif, dan membangun kemandirian daerah?

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 183, Dana Otsus diarahkan terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dengan mandat sebesar itu, kita perlu mengukur bukan hanya serapan anggarannya, tetapi juga perubahan nyata yang dihasilkan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pernah mengungkapkan bahwa sampai 2021 alokasi Dana Otsus Aceh telah mencapai Rp88,43 triliun. Pada periode 2013–2020 bahkan masih terdapat sisa dana sekitar Rp7,7 triliun. Temuan ini menjadi salah satu petunjuk bahwa persoalan pengelolaan anggaran bukan hanya menyangkut ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan penggunaannya.

Kajian Farah Fadhila, Ubaidullah, dan Iqbal Ahmady yang diterbitkan dalam Politika: Jurnal Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2023 juga memberikan catatan penting. Penelitian mereka mengenai efektivitas alokasi Dana Otsus untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan pada periode 2017–2022 menyimpulkan bahwa pengelolaannya belum efektif. Persoalannya antara lain terletak pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang belum optimal sehingga alokasi belum sepenuhnya tepat sasaran.

Sementara itu, berbagai kajian mengenai Otonomi Khusus dan kemiskinan Aceh juga mengingatkan bahwa penurunan dan berakhirnya Dana Otsus akan membawa konsekuensi terhadap kondisi sosial ekonomi, layanan publik, dan kemampuan fiskal daerah.

Artinya, evaluasi terhadap Otsus tidak boleh berhenti pada laporan serapan anggaran. Kita membutuhkan pengukuran dampak yang lebih mendalam, termasuk siapa yang menerima manfaat, sektor mana yang tumbuh, dan perubahan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Mengenali paradoks ekonomi

Dalam perspektif ilmu ekonomi, fenomena yang dibicarakan dalam buku ini memiliki kedekatan dengan konsep resource curse atau kutukan sumber daya, serta paradox of plenty atau paradoks kelimpahan.

Ekonom Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner melalui penelitian Natural Resource Abundance and Economic Growth (1995) menunjukkan sebuah temuan menarik. Sejumlah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan negara yang relatif miskin sumber daya alam.

Fenomena ini kemudian menjadi perhatian luas dalam kajian ekonomi pembangunan.

Dalam pembahasan yang lebih mendalam, literatur ekonomi dan sumber daya alam menjelaskan bahwa kelimpahan pendapatan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Ketika penerimaan besar tidak disertai kelembagaan yang kuat, tata kelola yang transparan, produktivitas, dan kebijakan jangka panjang, dana tersebut dapat terjebak dalam pembelanjaan yang tidak menghasilkan transformasi struktural.

Ada beberapa mekanisme yang menjelaskannya.

Pertama, ketergantungan fiskal. Ketika pemerintah terlalu bergantung pada sumber penerimaan yang relatif mudah diperoleh, dorongan untuk membangun sumber pendapatan mandiri dan memperkuat sektor produktif dapat melemah.

Kedua, perilaku mencari rente (rent seeking). Sumber daya keuangan yang besar dapat menjadi arena perebutan kepentingan apabila pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan baik.

Ketiga, lemahnya transformasi ekonomi. Belanja pemerintah mungkin meningkatkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menciptakan industri, investasi, inovasi, dan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Keempat, kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Anggaran yang besar tidak akan menghasilkan perubahan maksimal apabila kapasitas perencanaan, kompetensi pelaksana, dan kemampuan mengukur hasil masih terbatas.

Kajian IMF mengenai teori ekonomi ledakan sumber daya alam juga menguraikan fenomena tersebut, termasuk Dutch disease, yakni keadaan ketika ledakan pendapatan dari satu sumber justru melemahkan daya saing sektor ekonomi lain.

Tentu, Aceh tidak bisa begitu saja disamakan dengan negara-negara kaya minyak atau daerah penghasil tambang. Dana Otsus merupakan transfer fiskal yang memiliki dasar politik dan hukum tersendiri. Namun, kerangka teori tersebut relevan sebagai alat membaca kemungkinan terjadinya kesenjangan antara kelimpahan sumber pembiayaan dan hasil pembangunan.

Antonio Savoia dan Kunal Sen dalam kajian The Political Economy of the Resource Curse: A Development Perspective (2021) bahkan menegaskan bahwa kelimpahan sumber daya tidak dengan sendirinya menjadi kutukan. Hasil akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan kemampuan negara mengelola kekayaan tersebut.

Dengan demikian, paradoks ekonomi bukan berarti dana besar selalu menghasilkan kegagalan. Paradoks muncul ketika modal yang tersedia tidak sebanding dengan perubahan yang diharapkan.

Aceh berbeda, tetapi tidak boleh tertinggal

Salah satu pernyataan menarik dalam diskusi tersebut datang dari Kepala Bappeda Aceh. Ia mengingatkan bahwa Aceh memang berbeda dengan provinsi lain karena titik berangkat dan tantangan pembangunannya juga berbeda. Aceh harus membangun kembali kehidupan setelah konflik dan bencana besar, dengan dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang tidak sederhana.

Kita tentu tidak boleh mengabaikan konteks sejarah tersebut. Membandingkan Aceh dengan provinsi lain harus dilakukan secara proporsional. Namun, perbedaan titik berangkat tidak boleh pula menjadi alasan untuk terus berada di belakang dalam estafet pembangunan.

Ada kemajuan yang telah dicapai melalui dukungan Dana Otsus. Tetapi, sebagaimana disampaikan dalam forum itu, kita perlu mengakui bahwa posisi Aceh dalam sejumlah indikator pembangunan masih membutuhkan kerja keras.

Saya justru melihat pernyataan tersebut sebagai ajakan untuk membangun optimisme yang realistis. Kita tidak perlu meniadakan capaian yang sudah ada, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang belum selesai.

Membaca diagnosis, bukan sekadar mencari kesalahan

Di sinilah saya melihat nilai strategis buku Paradoks Ekonomi Aceh.

Judulnya memang terkesan berat, bahkan dapat membuka ruang bagi beragam kesimpulan di tengah masyarakat. Ada yang mungkin membacanya sebagai pertentangan antara harapan dan kenyataan, antara dana besar dan hasil yang belum sebanding, antara tuntutan keterbukaan publik dengan keterbatasan akses terhadap informasi, atau antara mimpi masyarakat dengan tantangan yang dihadapi pemerintah.

Namun, menurut saya, justru di situlah kecerdasan pemilihan judul tersebut. Ia tidak buru-buru menawarkan vonis, melainkan mengundang pembaca untuk berpikir, menguji, dan mendiskusikan berbagai sisi persoalan.

Lebih penting lagi, buku ini bukan sekadar kumpulan prasangka atau asumsi. Sebagai hasil pembahasan yang melibatkan banyak pihak dan narasumber, serta ditelaah oleh para pakar yang memiliki kompetensi, buku ini menawarkan ruang untuk melihat persoalan pembangunan Aceh secara lebih utuh dan berbasis diagnosis.

Dalam dunia kesehatan, seorang dokter tidak cukup hanya mengetahui bahwa pasien sedang sakit. Ia harus mengenali gejalanya, menemukan penyebab penyakitnya, menentukan diagnosis, kemudian merumuskan terapi yang tepat.

Begitu pula pembangunan daerah. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kemiskinan masih tinggi, pengangguran belum tertangani, atau anggaran belum menghasilkan dampak maksimal. Kita harus mengetahui di mana letak persoalannya, apa penyebab strukturalnya, siapa yang perlu melakukan perbaikan, dan bagaimana mengukur keberhasilannya.

Karena itu, saya berharap buku ini benar-benar dibaca sebagai instrumen diagnosis pembangunan, bukan sebagai bahan untuk saling menyalahkan. Kritik yang didukung data justru merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Aceh.

Otsus 2027: momentum memperbaiki arah

Pembahasan ini semakin relevan karena Aceh sedang memasuki periode penting dalam perjalanan kebijakan Otonomi Khusus. Tahun 2027 menjadi tahun terakhir penyaluran Dana Otsus berdasarkan skema yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sebelum berakhirnya alokasi pada 2028.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan Otsus tidak boleh hanya diarahkan pada pertanyaan apakah dana tersebut perlu dilanjutkan atau dihentikan. Kita harus lebih dahulu menjawab bagaimana memperbaiki tata kelola, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

Ada beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian.

Pertama, menggeser orientasi pembangunan dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil. Setiap program harus memiliki indikator dampak yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, memperkuat investasi sumber daya manusia. Pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, keterampilan kerja, dan kewirausahaan harus ditempatkan sebagai investasi utama, bukan sekadar komponen belanja rutin.

Ketiga, membangun ekonomi produktif yang mampu menciptakan nilai tambah. Pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM harus memperoleh dukungan kebijakan yang terintegrasi.

Keempat, memperbaiki kualitas perencanaan dan koordinasi antarlembaga. Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan sektoral dan siklus tahunan anggaran. Harus ada kesinambungan kebijakan yang berorientasi pada target jangka panjang.

Kelima, memperkuat transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan dan apa hasil yang diperoleh. Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan modal untuk membangun kepercayaan.

Keenam, mempersiapkan kemandirian fiskal. Aceh tidak boleh selamanya bergantung pada transfer khusus. Daerah harus memperkuat pendapatan asli daerah, menarik investasi berkualitas, dan mengembangkan sektor ekonomi yang mampu tumbuh tanpa terus-menerus bergantung pada belanja pemerintah.

Tentu saja, semua itu membutuhkan kesiapan sumber daya insani, baik di lingkungan pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun masyarakat sipil. Sebab, kebijakan yang baik hanya akan menghasilkan perubahan apabila dijalankan oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi pembangunan yang sama.

Dari diskusi menuju gerakan gagasan

Saya memandang forum diseminasi buku ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar intelektual yang perlu terus diperbanyak di Aceh. Kita membutuhkan lebih banyak pertemuan yang mempertemukan pemikiran akademisi, pengalaman birokrasi, kecermatan ekonom, keberanian praktisi, dan aspirasi masyarakat.

Aceh tidak kekurangan orang pintar. Aceh juga tidak kekurangan forum seminar dan diskusi. Yang perlu terus kita bangun adalah kesinambungan antara gagasan, kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Jangan sampai hasil diskusi hanya menjadi catatan di ruang seminar, sementara persoalan yang sama terus berulang di lapangan.

Kepada para penulis, penyusun, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan apresiasi. Semoga karya ini menjadi bahan bacaan penting bagi pemerintah, akademisi, mahasiswa, pengusaha, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas.

Bagi saya, membaca buku ini merupakan bagian dari upaya memahami Aceh secara lebih objektif. Kita perlu melihat persoalan dengan kepala dingin, mengakui kemajuan dengan jujur, dan menyampaikan kekurangan dengan keberanian intelektual.

Akhirnya, masa depan Aceh tidak cukup ditentukan oleh berapa besar dana yang diterima, tetapi oleh seberapa cerdas dana itu dikelola, seberapa kuat manusia yang dibangun, dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan rakyat.

Selamat membaca Paradoks Ekonomi Aceh: Diagnosis Pembangunan dan Bayang-Bayang Dana Otsus. Buku ini dapat diperoleh melalui Lembaga Pemerhati dan Advokasi Syariat Islam (LEPADSI) selaku penyelenggara diseminasi, maupun langsung melalui Bandar Publishing.

Saya menilai pentingnya buku ini dengan tiga kata: Mantap, Mantap, Mantap!

(Penulis, pemerhati CSR & Community Development, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

 

 

 

Tags: Ekonomi AcehkonflikParadoks
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
SAGOE TV

SAGOE TV

SAGOETV.com adalah platform media digital yang memberi sudut pandang mencerahkan di Indonesia, berbasis di Banda Aceh. SAGOETV.com fokus pada berita, video, dan analisis dengan berbagai sudut pandang moderat.

Related Posts

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh
Opini

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

by Rizki Matang
November 18, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana
Opini

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

by Rizki Matang
November 17, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi
Opini

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

by SAGOE TV
November 13, 2026
Melihat Indigenous Knowledge Menjelajah Jejak Keuneunong Aceh dan Kalender Aborigin Australia
Opini

Melihat Indigenous Knowledge: Menjelajah Jejak Keuneunong Aceh dan Kalender Aborigin Australia

by SAGOE TV
November 4, 2026
Sebelum Punya Gedung, Fakultas Ini Sudah Punya Grup Percakapan
Opini

Sebelum Punya Gedung, Fakultas Ini Sudah Punya Grup Percakapan

by SAGOE TV
November 2, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Singgasana Kehilangan Tuan, Lukisan Iswadi yang Merefleksikan Bencana Sumatra

Singgasana Kehilangan Tuan, Lukisan Iswadi yang Merefleksikan Bencana Sumatra

October 29, 2026
234 Bencana Hantam Aceh hingga September 2026, Aceh Perkuat Siaga Bencana Hidrometeorologi

234 Bencana Hantam Aceh hingga September 2026, Aceh Perkuat Siaga Bencana Hidrometeorologi

November 18, 2026
MAPORINA Aceh Dampingi Kebun Gizi ADT

MAPORINA Aceh Dampingi Kebun Gizi ADT, Dorong Solusi Air hingga Penguatan Pemasaran

November 16, 2026

EDITOR'S PICK

Mirzayanti Terpilih sebagai Sekretaris Regional Ibu Profesional Aceh 2025-2027

Mirzayanti Terpilih sebagai Sekretaris Regional Ibu Profesional Aceh 2025-2027

February 20, 2025
USK Gandeng Guangdong Ocean University Perkuat Riset AI dan Ilmu Kelautan

USK Gandeng Guangdong Ocean University Perkuat Riset AI dan Ilmu Kelautan

July 7, 2026
Ramadhan Bulan Istimewa: Saatnya Tingkatkan Taqwa dan Produktivitas

Recovery Pendidikan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh

December 26, 2025
Gubernur Lemhannas Ungkap 5 Potensi Aceh yang Bisa Jadi Kekuatan Inovasi Masa Depan

Gubernur Lemhannas Ungkap 5 Potensi Aceh yang Bisa Jadi Kekuatan Inovasi Masa Depan

November 3, 2026
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.