BANDA ACEH | SAGOE TV – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana masih terus mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana ekologis yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra sebagai bencana nasional.
Desakan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan satu tahun yang dikemas lewat aksi bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Koordinator aksi, Muhammad Resqi, mengatakan penanganan pascabencana yang dilakukan pemerintah selama setahun terakhir belum menjawab kebutuhan mendasar para penyintas.
Sejumlah persoalan krusial dinilai masih menggantung, mulai dari kejelasan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap), relokasi warga dari zona merah, normalisasi sungai, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan warga.
“Kondisi tersebut diperparah dengan kembalinya bencana ekologis di sejumlah kabupaten/kota di Aceh sepanjang November 2026. Koalisi mencatat sedikitnya terjadi 13 kejadian bencana pada bulan ini yang berdampak pada 37.566 jiwa,” katanya.
Rincian kejadian tersebut, dijelaskan Resqi, meliputi rumah hanyut di Kabupaten Gayo Lues, jebolnya tanggul darurat Krueng Meureudu yang merendam 17 desa di Pidie Jaya, ambruknya jembatan darurat di Aceh Tengah, serta kembalinya ratusan warga Aceh Tamiang ke pengungsian.
“Slogan yang kerap digandrungi ‘build back better’ hanya tinggal omong kosong belaka,” tegasnya.
Soroti Kerusakan Hulu dan Deforestasi
Resqi menegaskan, rentetan bencana yang terjadi bukan semata-mata faktor alam, melainkan dampak dari kebijakan pemberian izin eksploitatif yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Sebelum bencana besar melanda, tercatat 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh sudah berada dalam kondisi kritis. Situasi ini kian memburuk akibat laju deforestasi sepanjang tahun 2025 yang mencapai 39.687 hektare, atau melonjak sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah dinilai hanya melakukan langkah penanganan yang bersifat sementara atau “tambal sulam”, seperti membangun bronjong di wilayah hilir tanpa memulihkan kerusakan ekosistem di kawasan hulu.
Selain itu, koalisi juga mempertanyakan transparansi anggaran pemulihan bencana, termasuk klaim kucuran dana sebesar Rp 100 triliun yang pos anggarannya dinilai tidak terlihat secara konkret di lapangan.
“Anggaran tersebut diduga hanya merupakan program reguler tahunan pemerintah,” katanya.
Oleh karena itu, koalisi sipil meminta Pemerintah Aceh untuk bersikap terbuka mengenai keterbatasan kapasitasnya dalam menangani dampak bencana ini.
“Kepada Pemerintah Aceh apabila tidak mampu, angkatlah bendera putih dan minta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu bukan aib, itu keberanian menyelamatkan rakyat. Karena pada akhirnya keselamatan korban harus berada di atas gengsi dan kepentingan politik,” ucapnya.
Delapan Tuntutan Koalisi Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan poin tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh:
- Menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.
- Menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak mencukupi untuk memulihkan dampak bencana ini.
- Segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
- Mempercepat pemulihan hak-hak korban yang mencakup tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian.
- Melakukan pemulihan hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan kawasan hulu secara menyeluruh.
- Mengaudit dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan (baik legal maupun ilegal), perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.
- Menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan.
- Membuka anggaran penanganan bencana secara transparan berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber dananya.




















