BANDA ACEH | SAGOE TV – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Aceh menilai perpanjangan masa darurat bencana oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menandakan gagalnya kehadiran negara dalam menangani kondisi di lapangan selama ini.
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Alfian, mengatakan sejak awalnya pihaknya telah meminta dan mendesak Pemerintah Pusat agar menetapkan musibah banjir dan longsor Sumatera menjadi bencana nasional.
Namun alih-alih menetapkan bencana nasional, Pemerintah Pusat terus membangun berbagai narasi ke publik dan klaim kondisi aman terkendali. Padahal, fakta di lapangan penanganan tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
“Sudah satu bulan lebih pascabencana, lumpur masih menimbun rumah warga, masih ada desa terisolir hingga listrik belum menyala,” kata Alfian dalam keterangan tertulisnya, Ahad (11/1/2025).
Seharusnya, penanganan pascabencana bisa dilakukan lebih cepat seandainya ditetapkan status bencana nasional, bukan malah memberikan rekomendasi agar Gubernur Aceh memperpanjang status darurat.
“Rekomendasi itu begitu janggal, seharusnya jika Pemerintah Pusat menilai ada kendala di daerah, maka sudah sepatutnya Pemerintah Pusat menetapkan status darurat bencana nasional,” ujarnya.
Kemudian, kata Alfian, pihaknya melihat Pemerintah Pusat seperti memiliki rasa ketakutan sangat berlebihan ketika memimpin penanganan banjir dan longsor Sumatra dalam status bencana nasional.
“Apa karena takut akan terjadi refocusing anggaran program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran negara 1 triliun per hari ke penanganan banjir dan longsor di Sumatra? Publik bisa menilai itu,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat tidak ingin menetapkan status darurat bencana nasional, tapi berbagai satuan tugas (satgas) terus dibentuk oleh Pemerintah Pusat, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Kami melihat Satgas ini hanya sebagai upaya Pemerintah Pusat lari dari penetapan status bencana nasional, akibatnya terjadi ketidakjelasan dalam kebijakan anggaran khusus untuk penanganan banjir dan longsor Sumatera,” tegas Alfian.
Alfian mengatakan, saat ini kondisi cuaca buruk masih terus melanda Aceh. Dampak curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir, kembali menyebabkan sejumlah daerah terendam banjir.
Per Ahad 11 Januari 2025, banjir dan longsor Sumatera memasuki hari ke-46, korban mengungsi mencapai ratusan ribu orang, hilang ratusan orang, dan meninggal dunia lebih dari seribu orang, bahkan beberapa orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan.
Di samping itu juga terdapat beberapa daerah yang masih terisolasi, baik karena akses jalan sulit maupun terputus.
“Seperti Aceh Utara, mengumumkan masa transisi baru dua hari dan kemudian kembali masuk status tanggap darurat akibat curah hujan tinggi dan kembali terjadi bencana. Itu artinya banjir dan longsor Sumatera belum pada tahapan pascabencana,” katanya.
Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil di Aceh mendesak Presiden Prabowo untuk segera menetapkan status bencana nasional. Negara wajib hadir secara utuh, konsisten, dan bertanggungjawab.
“Terutama ketika masa darurat terus diperpanjang dan dampak terhadap masyarakat semakin kompleks sehingga ada kepastian bagi para korban,” ujarnya. []
