Oleh: Fajri
Kepala Sekolah dan Pegiat Literasi
Seperti biasa, pagi itu saya membuka gawai sambil ngopi. Linimasa media sosial Aceh dipenuhi satu perbincangan yang sama. Beranda Facebook, WhatsApp, hingga kolom komentar media lokal ramai membahas rencana rehabilitasi Meuligoe Wali Nanggroe.
Saya membaca satu per satu komentar warga. Ada yang mendukung. Ada yang menganggapnya sebagai bagian dari pelestarian warisan sejarah Aceh. Namun lebih banyak lagi yang bertanya dengan nada sederhana, tanpa kemarahan, tetapi penuh kegelisahan.
“Bukankah masih banyak yang lebih mendesak?”
Saya menutup layar telepon genggam. Entah mengapa pikiran saya justru kembali pada perjalanan pulang ke kampung halaman beberapa pekan lalu. Sebagai orang Bireuen yang merantau di Banda Aceh, libur sekolah selalu menjadi momen yang saya tunggu. Namun perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Di Jembatan Bailey Kutablang, kendaraan mengular hampir tanpa ujung. Saya menghabiskan hampir tiga jam hanya untuk melewati satu jembatan darurat. Mesin kendaraan dimatikan, ebagian pengendara turun mencari udara segar sambil membeli makanan yang dijajakan oleh pedagang asongan dan menariknya tidak terdengar umpatan kasar dalam kondisi yang sama sekali menyebalkan itu. Orang Aceh memang terkenal sabar. Namun, kesabaran bukan berarti persoalan telah selesai. Ada emosi yang berkecamuk dibalik antrean itu.
Di tengah antrean itu saya justru berpikir, ternyata bencana tidak berakhir ketika air surut. Ia baru berakhir ketika masyarakat dapat kembali menjalani hidup secara normal.
Sudah delapan bulan banjir besar berlalu. Namun di banyak tempat, jejaknya masih nyata. Lumpur masih mengendap di halaman rumah. Sawah belum seluruhnya kembali produktif. Jalan-jalan rusak masih menunggu perbaikan. Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Di beberapa titik, masyarakat masih menggantungkan mobilitasnya pada jembatan darurat.
Karena itu saya memahami mengapa berita tentang rehabilitasi Meuligoe memunculkan banyak pertanyaan di ruang publik. Bukan karena masyarakat membenci Meuligoe, bukan pula karena masyarakat tidak menghormati Wali Nanggroe.
Justru sebaliknya. Masyarakat Aceh memahami bahwa Meuligoe memiliki nilai sejarah dan simbolik yang penting. Ia adalah bagian dari identitas Aceh yang memang patut dirawat. Namun setiap kebijakan selalu memiliki bahasa yang lebih kuat, bahasa itu bernama prioritas.
Dalam ilmu kebijakan publik dikenal sebuah prinsip sederhana. Ketika sumber daya terbatas, pemerintah dituntut memilih mana yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara bersamaan. Di situlah kebijaksanaan pemangku kebijakan diuji.
Bukankah rumah pertama yang harus dibangun setelah bencana adalah rumah rakyat?, bukankah jembatan pertama yang harus selesai adalah jembatan yang setiap hari dilalui rakyat dengan berbagai hajat dan kepentingannya?, bukankah jalan pertama yang harus dipulihkan adalah jalan yang menghubungkan pasar dengan seluruh ekosistemnya?
Aceh pernah mengajarkan dunia bagaimana bangkit dari tsunami 2004. Saat itu, yang dibangun bukan hanya gedung-gedung pemerintahan. Yang lebih dahulu dipulihkan adalah denyut kehidupan masyarakat. Rumah-rumah dibangun. Jalan dibuka. Sekolah kembali berdiri. Pelabuhan kembali beroperasi. Dunia datang membantu karena yang menjadi pusat perhatian adalah manusia.
Hari ini, delapan bulan setelah banjir, semangat itu seharusnya tetap menjadi preferensi pemerintah Aceh dalam pemulihan pascabencana. Suatu pemerintahan akan selalu dikenang bukan karena megahnya bangunan yang berhasil direhabilitasi, melainkan karena kecepatannya mengembalikan kehidupan rakyat.
Bagi masyarakat yang masih teluka oleh dampak bencana banjir tidak penting sama sekali kapan sebuah meuligoe selesai diperbaiki. Yang penting bagi mereka kapan anak-anak kembali berangkat sekolah tanpa harus mengantre berjam-jam di jembatan darurat. Kapan sawah-sawah mereka dibersihkan dari lumpur dan terairi Kembali. Kapan harapan kami benar-benar pulih?
Sebab dalam setiap bencana, yang paling membutuhkan rehabilitasi bukanlah bangunan. Melainkan harapan. Dan harapan itu selalu tumbuh ketika rakyat merasa bahwa mereka adalah prioritas utama.
Baca Juga: Yang Belum Dibawa Arus: Catatan Delapan Bulan Pascabanjir Aceh
