ACEH TIMUR | SAGOE TV – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur memperkuat sinergi pengamanan di Wilayah Kerja (WK) Blok A Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Malaka melalui kunjungan lapangan serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Pengamanan Eksternal Obyek Vital Nasional.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 8 Juli 2026, itu dipimpin Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Keamanan KKKS BPMA, Irham M. Amin. Turut hadir Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh Dr. Komisaris Polisi Marzuki beserta jajaran, Field Manager Relation & Security Medco E&P Malaka Hendarsyah bersama tim, Kabag Ops Polres Aceh Timur, para Kapolsek di wilayah kerja Blok A, serta Iptu Reinhard Kalakhar bersama Satuan Tugas Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit) Medco Malaka.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari implementasi Pedoman Kerja Teknis (PKT) Pengamanan Eksternal Obyek Vital Nasional antara BPMA dan Polda Aceh yang mengatur strategi pengamanan di WK Blok A KKKS Medco E&P Malaka.
Sebagai salah satu obyek vital nasional di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), kawasan ini memerlukan sinergi pengamanan antara BPMA, Polri, dan KKKS untuk menjaga stabilitas operasional serta menjamin kelangsungan produksi energi.
Dalam arahannya, Irham menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan pengamanan eksternal obyek vital nasional, mengidentifikasi potensi ancaman maupun kerawanan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Kami ingin memastikan kelancaran dan kenyamanan operasi hulu migas. Komitmen bersama dalam menjaga keamanan obyek vital nasional sangat penting guna menjamin keberlangsungan operasi hulu migas dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional,” ujarnya dalam siaran pers BPMA kepada Sagoe TV, Jumat, 10 Juli 2026.
Irham juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi aktivitas operasional.
“Dalam upaya pengamanan, kita tidak boleh lengah dari tindakan atau potensi-potensi gangguan. Kami mencatat adanya potensi protes masyarakat terkait bau di lingkungan Medco. Kami berharap protes yang diberikan masyarakat dapat diatasi dan dikendalikan oleh Polri sehingga tidak berujung anarkis,” katanya.
Sementara itu, Field Manager Relation & Security Medco E&P Malaka, Hendarsyah, memaparkan sejumlah kegiatan operasional yang tengah berlangsung, mulai dari pekerjaan workover di beberapa sumur hingga perbaikan rutin yang memerlukan pengawalan dari BPMA dan Satgas Pamobvit.
Menurutnya, setiap kegiatan operasional selalu didahului dengan koordinasi bersama BPMA dan aparat kepolisian, disertai sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
“Kami selalu melakukan koordinasi dengan BPMA dan Polri di saat ada kegiatan tertentu. Biasanya, sebelum melakukan pekerjaan, Medco selalu melakukan sosialisasi kepada para stakeholder,” jelasnya.
Hendarsyah juga menjelaskan proses pengawalan distribusi kondensat yang melibatkan sekitar 12 hingga 13 truk menuju Pangkalan Susu. Perubahan rute dilakukan setelah insiden kebakaran tangki yang terjadi sebelumnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap implementasi Keputusan Menteri Nomor 14, Medco akan terus berkoordinasi secara rutin dengan jajaran Kapolsek untuk memastikan keamanan setiap kegiatan pemindahan (moving). Adapun mengenai keluhan bau, ia menegaskan bahwa fasilitas Medco E&P Malaka telah dilengkapi sistem pengamanan otomatis yang akan menghentikan operasi apabila terdeteksi kebocoran.
Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Dr. Komisaris Polisi Marzuki, mengatakan kehadiran kepolisian bertujuan memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi investor, termasuk Medco E&P Malaka, agar tetap berinvestasi di Aceh.
“Kami memastikan pengamanan akan dilakukan dengan baik melalui koordinasi. Kami juga melaporkan beberapa kasus pembakaran sumur tua yang menjadi konsen penegakan hukum untuk ditindaklanjuti, serta tetap memastikan keamanan di wilayah kerja,” ujarnya.
Marzuki menambahkan, koordinasi antara BPMA, Medco, badan usaha jasa pengamanan (BUJP), TNI, dan Polri selama ini berjalan dengan baik. Ia juga menyarankan penambahan fasilitas penerangan di sejumlah titik yang dinilai rawan.
“Jika terjadi tindak kriminal, kami berharap Medco tidak ragu memproses secara hukum, dan kami Polri siap mendampingi,” tegasnya.[]
