Oleh: Safuadi Harun, ST., M.Sc., Ph.D
Pengamat Ekonomi dan Pembangunan
Ada sebuah pertanyaan mendasar yang seharusnya kita renungkan bersama; mengapa sebuah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, posisi geografis strategis, kekhususan kewenangan, dukungan anggaran, serta potensi sumber daya manusia yang besar, tetapi belum mampu mengubah seluruh keunggulan tersebut menjadi kesejahteraan masyarakat?
Aceh adalah salah satu contoh menarik dari paradoks tersebut. Kita memiliki laut, perikanan, pertanian, perkebunan, energi, pariwisata, serta posisi strategis yang seharusnya menjadi modal besar untuk membangun ekonomi yang produktif. Kita juga memiliki kekhususan dan dukungan fiskal yang tidak dimiliki semua daerah. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi tentang apa yang dimiliki Aceh, melainkan seberapa baik kemampuan kita mengelola dan mengubah seluruh potensi tersebut menjadi kemajuan.
Dalam situasi seperti ini, kita perlu berani mengevaluasi satu faktor yang sangat menentukan masa depan daerah; kualitas kepemimpinan.
Demokrasi Tidak Selalu Menghasilkan Pemimpin Terbaik
Ribuan tahun lalu, Socrates, Plato, dan Aristoteles telah memperdebatkan persoalan yang sampai hari ini masih relevan: bagaimana memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memerintah?
Socrates dikenal karena keberaniannya mempertanyakan pengetahuan dan kebijaksanaan manusia. Ia mengajarkan bahwa seseorang harus memiliki kerendahan hati untuk mengakui apa yang tidak diketahuinya. Sebab, merasa mengetahui sesuatu tidak selalu berarti benar-benar memahaminya.
Plato, melalui The Republic, mengembangkan gagasan tentang tiga bagian jiwa manusia: Desire, Spirit (Honour), dan Reason. Desire menginginkan kekayaan dan kenikmatan, Honour menginginkan kehormatan dan pengakuan, sedangkan Reason mencari kebenaran dan kebijaksanaan.
Bagi Plato, persoalannya bukan keberadaan ketiga unsur tersebut, melainkan siapa yang memimpin siapa. Reason harus menjadi pengendali, bukan diperbudak oleh ambisi kekayaan maupun keinginan memperoleh kekuasaan dan pengakuan.
Dalam konteks kepemimpinan, pemikiran ini sangat penting. Jabatan publik tidak boleh menjadi instrumen untuk memenuhi ambisi pribadi, memperbesar kekayaan, atau mempertahankan status sosial. Kekuasaan seharusnya menjadi amanah untuk menghasilkan kebaikan bersama.
Sementara itu, Aristoteles mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik harus berorientasi pada kepentingan bersama, bukan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.
Ketiga pemikiran ini membawa kita pada satu kesimpulan: kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling populer, paling kaya, paling berpengaruh, atau paling pandai berbicara, tetapi siapa yang paling memiliki kapasitas dan integritas untuk mengelola kekuasaan demi kepentingan masyarakat.
The Best Talker versus The Best Leader
Di sinilah kita menemukan salah satu paradoks demokrasi modern. Rakyat memiliki hak memilih pemimpin terbaik, tetapi dalam praktiknya, tidak jarang justru memilih orang yang paling pandai menyampaikan apa yang ingin mereka dengar.
Kita sering menyaksikan bagaimana kemampuan berbicara, membangun citra, mengelola emosi, dan menyampaikan janji menjadi modal politik yang sangat menentukan. Sementara itu, kompetensi, rekam jejak, kapasitas manajerial, pemahaman ekonomi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan justru tidak selalu mendapatkan perhatian yang sepadan. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara The Best Talker dan The Best Leader.
The Best Talker mampu meyakinkan masyarakat melalui kata-kata. Ia pandai membangun harapan, menguasai panggung, dan memenangkan perhatian publik.
Sebaliknya, The Best Leader mampu memahami persoalan, merumuskan strategi, mengambil keputusan sulit, mengelola sumber daya, membangun institusi, dan menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
Tentu, pemimpin ideal harus memiliki keduanya. Namun, kemampuan komunikasi harus menjadi instrumen untuk menyampaikan visi dan kebenaran, bukan menggantikan kompetensi dan integritas.
Kita tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai menjelaskan mengapa daerahnya belum maju. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menjelaskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan hasilnya dapat dicapai.
Aceh Tidak Kekurangan Potensi, tetapi Membutuhkan Kepemimpinan yang Kompeten
Persoalan Aceh seharusnya tidak lagi berhenti pada perdebatan tentang besarnya anggaran, luasnya kewenangan, atau banyaknya program pembangunan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah kemampuan mengubah seluruh sumber daya tersebut menjadi nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Mengembangkan sektor pertanian bukan sekadar membagikan bantuan bibit dan pupuk. Dibutuhkan kemampuan membangun produktivitas, industri pengolahan, rantai pasok, pembiayaan, dan akses pasar.
Mengembangkan perikanan bukan sekadar membangun tambak dan pelabuhan. Dibutuhkan sistem logistik, cold chain, industri pengolahan, standar mutu, dan akses pasar ekspor.
Mengembangkan pariwisata bukan sekadar membangun objek wisata dan menyelenggarakan kegiatan seremonial. Dibutuhkan konektivitas, investasi, pelayanan, promosi internasional, serta ekosistem bisnis yang mampu menciptakan pendapatan masyarakat.
Mengelola anggaran juga bukan sekadar memastikan seluruh alokasi terserap. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah menghasilkan produktivitas, memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.
Semua itu membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan secara substantif, memiliki kemampuan manajerial, mengerti ekonomi, mampu membangun kolaborasi, dan berani melakukan perubahan.
Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir melampaui siklus anggaran tahunan dan periode politik lima tahunan. Sebab, pembangunan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan program jangka pendek dan kegiatan yang mudah dipublikasikan.
Memisahkan Wealth dan Power
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, kekayaan tidak boleh membeli kekuasaan dan kekuasaan tidak boleh digunakan untuk memperbesar kekayaan pribadi.
Pengusaha seharusnya menciptakan kekayaan melalui investasi, inovasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah seharusnya menciptakan iklim yang memungkinkan kegiatan ekonomi berkembang secara sehat, kompetitif, dan berkeadilan.
Ketika kekayaan membeli pengaruh politik, demokrasi berisiko menjadi oligarki. Sebaliknya, ketika kekuasaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penguasa dan kelompoknya, pemerintahan berisiko terjebak dalam praktik rente dan konflik kepentingan.
Aceh membutuhkan pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan investor, memberikan kepastian hukum, menciptakan kemudahan berusaha, dan memastikan bahwa seluruh pelaku ekonomi mendapatkan kesempatan yang adil.
Kita tidak boleh memusuhi kekayaan dan pengusaha. Justru Aceh membutuhkan lebih banyak pengusaha besar, investor, industri, dan akumulasi modal produktif. Namun, semua itu harus tumbuh melalui penciptaan nilai ekonomi, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
Pemimpin Ideal: Competence, Character, Communication, and Execution
Lalu, seperti apa pemimpin yang seharusnya kita harapkan? Menurut saya, setidaknya terdapat empat kualitas mendasar.
Pertama, Competence. Memiliki pengetahuan, pengalaman, kapasitas intelektual, dan kemampuan memahami persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.
Kedua, Character. Memiliki integritas, keberanian moral, kerendahan hati, serta tidak menjadikan jabatan sebagai instrumen kepentingan pribadi.
Ketiga, Communication. Mampu menyampaikan gagasan, menjelaskan kebijakan, mendengarkan kritik, membangun kepercayaan, dan menggerakkan masyarakat.
Keempat, Execution. Mampu mengubah visi menjadi strategi, strategi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi hasil nyata yang dapat diukur.
Keempatnya tidak dapat dipisahkan. Pemimpin yang pintar tetapi tidak berintegritas berbahaya. Pemimpin yang berintegritas tetapi tidak kompeten akan kesulitan menyelesaikan persoalan. Pemimpin yang kompeten tetapi tidak mampu berkomunikasi akan sulit membangun dukungan. Sementara pemimpin yang pandai berbicara tetapi tidak mampu mengeksekusi hanya akan menghasilkan banyak janji tanpa perubahan.
Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang benar, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, integritas untuk menjaga amanah, dan kemampuan untuk mewujudkannya.
Rakyat Juga Harus Berani Mengevaluasi Pilihannya
Namun, seluruh persoalan ini tidak adil jika hanya dibebankan kepada pemimpin. Demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Kualitas kepemimpinan juga merupakan cerminan dari kualitas masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.
Kita harus mulai mengubah ukuran dalam memilih pemimpin. Jangan hanya bertanya siapa yang paling dekat, siapa yang paling populer, siapa yang paling banyak memberikan janji, atau siapa yang paling pandai berbicara.
Tanyakan pula: apa yang pernah dikerjakannya? Apa hasil yang telah dicapainya? Apakah ia memahami persoalan ekonomi dan pembangunan? Apakah ia mampu mengelola anggaran dan sumber daya? Apakah ia memiliki keberanian mengambil keputusan yang benar meskipun tidak populer?
Kita perlu membangun budaya politik yang memberikan penghargaan kepada kompetensi, integritas, prestasi, dan kontribusi, bukan semata-mata popularitas dan kedekatan emosional. Sebab, kesalahan memilih pemimpin bukan hanya menghasilkan pemerintahan yang kurang efektif. Dalam jangka panjang, kesalahan tersebut dapat mengorbankan kesempatan generasi berikutnya untuk hidup lebih sejahtera.
Aceh Harus Berani Berubah
Sudah waktunya kita berhenti menjadikan sejarah, konflik masa lalu, keterbatasan, dan berbagai alasan lainnya sebagai pembenaran atas lambatnya kemajuan.
Aceh memiliki modal yang cukup untuk bergerak lebih cepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara berpikir, kualitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, dan keberanian membangun ekonomi yang produktif.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya ingin dihormati karena jabatan, tetapi benar-benar dibutuhkan karena kontribusinya. Pemimpin yang tidak sekadar pandai berbicara tentang masa depan, tetapi memiliki kemampuan untuk mempersiapkannya.
Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh berhenti pada keberhasilan memenangkan pemilihan. Demokrasi harus dinilai dari kemampuannya menghasilkan pemerintahan yang kompeten, kebijakan yang berkualitas, dan kesejahteraan yang semakin baik.
Aceh tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa.
Aceh membutuhkan lebih banyak orang yang benar-benar mampu memimpin. Sebab, masa depan Aceh tidak akan berubah hanya karena kita memiliki pemimpin baru. Masa depan Aceh akan berubah ketika kita memiliki pemimpin yang lebih baik, masyarakat yang lebih rasional dalam memilih, dan institusi yang lebih kuat dalam memastikan setiap kekuasaan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
Jangan hanya memilih pemimpin yang pandai mengatakan apa yang ingin kita dengar. Pilihlah pemimpin yang mampu melakukan apa yang sesungguhnya kita butuhkan. “Karena Aceh tidak hanya membutuhkan harapan. Aceh membutuhkan hasil dan kemajuan nyata”.[]
