Oleh: Galuh Tirta Juan Parera
Ketua Remaja Meunasah SPS Revival; Mahasiswa Seni USK
Pada Minggu malam, 8 November 2026, band punk asal Bandung, Dongker, naik panggung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, dalam Konser Obat Stres untuk Rakyat. Mereka membawakan tujuh lagu sekaligus menyampaikan kritik soal penanganan kebakaran hutan dan kebebasan berekspresi. Panggung itu bukan panggung biasa. Beberapa hari sebelumnya, Dongker dikabarkan tiga kali batal tampil di sejumlah acara musik, dan mereka menduga penyebabnya adalah isi lagu serta pernyataan mereka di atas panggung.
Kasus ini mengulang pertanyaan lama yang selalu muncul setiap kali musisi bersuara keras: mengapa karya yang mengkritik kebijakan pemerintah kerap dibatasi, padahal kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi? Nah masalah ini telah viral di media sosial dan menjadi perhatian para fans, penggemar musik dan pengamat musik di tanah air.
Catatan Penting: “Dilarang” atau “Diduga Dibatasi”?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk membedakan fakta dari dugaan. Dalam kasus Dongker, yang tercatat adalah pembatalan penampilan. Penyebabnya masih berupa dugaan dari pihak band dan sebagian penggemar, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa pembatalan itu karena tekanan dari pihak tertentu. Jadi tulisan ini tidak menuduh siapa pun, melainkan memakai kasus ini sebagai pintu masuk untuk membahas persoalan yang lebih besar: ruang bagi kritik dalam seni.
Siapa Dongker dan Mengapa Mereka Disorot?
Dongker adalah band punk rock dan art punk dari Bandung yang terbentuk sekitar 2018–2019. Mereka kembali jadi sorotan setelah merilis album Melankolia Radikal pada 28 Agustus 2026, yang memuat lagu-lagu bernuansa kritik sosial dan politik. Album itu terdiri dari 11 lagu dengan karakter musikal beragam.
Popularitas mereka melonjak lewat sejumlah momen. Pada 17 Oktober 2026, bertepatan dengan ulang tahun ke-75 Presiden Prabowo Subianto, Dongker mengunggah video di TikTok berisi ucapan selamat yang diselipi sindiran soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Video itu memancing beragam reaksi warganet. Mereka juga menggelar tur di lebih dari 30 kota di Indonesia, Jepang, dan Malaysia.
Di festival musik Neverland, nama Dongker dilaporkan dicoret dari daftar penampil. Namun para personel tetap naik ke panggung, mengambil alih mikrofon, dan membawakan lagu mereka sendiri, aksi yang disambut meriah penonton. Dalam konser donasi di Jakarta, vokalis Delpi menyebut bahwa ratusan kritik tentang hak-hak sipil belum diikuti perbaikan, dan menyinggung kebakaran hutan, perampasan lahan, serta korupsi. Band ini juga menyampaikan bahwa mereka merasa diawasi, dugaan yang dikaitkan dengan lagu-lagu yang mereka bawakan.
Apa Kata Hukum: Kritik Dilindungi
Secara hukum, posisi seniman cukup kuat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Pasal 23 ayat (2) UU HAM juga menjamin hak menyebarluaskan pendapat secara lisan maupun tulisan. Semua hak ini tetap memiliki batasan demi menghormati hak orang lain, ketertiban umum, dan nilai-nilai dalam masyarakat demokratis, sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Perkembangan paling penting datang dari Mahkamah Konstitusi. Menurut ulasan Hukumonline, Pasal 240 dan 241 KUHP baru (UU 1/2023) yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mengikat melalui Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025. MK menilai pasal-pasal itu membuka tafsir subjektif, berpotensi mengkriminalisasi kritik yang sah, dan menimbulkan efek menakut-nakuti (chilling effect). Hukumonline menyimpulkan bahwa membuat lagu berisi kritik terhadap pemerintah diperbolehkan dan dilindungi hukum.
Artinya, kritik lewat lagu bukan tindak pidana. Pembatasan yang tidak berdasar hukum yang jelas, apalagi yang dilakukan lewat tekanan informal, justru menjadi persoalan tersendiri bagi negara hukum.
Sikap Pemerintah: Tidak Antikritik, dengan Catatan
Pemerintah secara terbuka menyatakan tidak antikritik. Presiden Prabowo menyebut kritik sebagai bagian penting demokrasi, namun menekankan bahwa kritik harus objektif dan konstruktif dan tidak berupa fitnah. Menko Polkam juga menegaskan bahwa demonstrasi diperbolehkan, dan yang dilarang adalah aksi anarkis. Menanggapi dugaan pembatasan terhadap Dongker, Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 11 November 2026 menyatakan bahwa kebebasan berekspresi di era pemerintahan saat ini lebih terbuka dibanding periode sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Medcom.id.
Sikap ini perlu dicatat secara adil. Namun, ada jarak antara pernyataan di podium dan pengalaman di lapangan. Persoalannya bukan hanya apa yang dikatakan pejabat, melainkan apakah musisi benar-benar bisa tampil tanpa takut dibatalkan, diawasi, atau ditekan.
Bukan Cerita Baru: Pola yang Berulang
Pembatasan terhadap lagu kritis punya sejarah panjang di Indonesia.
- 1977: Tiga lagu Iwan Fals dilarang tayang di televisi karena dinilai Departemen Penerangan dapat menghasut khalayak dan mengganggu stabilitas negara.
- Orde Baru: Lagu “Surat Buat Wakil Rakyat” sempat dilarang diputar di media massa karena dianggap mengganggu stabilitas politik.
- 2008: Slank dilaporkan dilarang tampil dan diadukan ke pihak berwajib setelah mengkritik perilaku penguasa.
- Februari 2025: Lagu “Bayar Bayar Bayar” milik band Sukatani dilarang polisi dan memicu reaksi publik luas, bahkan ajudan Presiden Prabowo ikut menyampaikan permintaan maaf. Dua personelnya disinyalir dipaksa meminta maaf kepada Polri.
Pola yang sama terlihat, lagu yang dianggap mengganggu justru semakin dikenal. Pelarangan lagu Sukatani, misalnya, malah membuatnya makin terkenal.
Mengapa Lagu Ditakuti?
Ada tiga alasan yang masuk akal secara analitis.
Pertama, lagu mudah menyebar dan mudah diingat. Sebuah kritik yang dikemas dalam melodi lebih cepat dihafal dan dinyanyikan bersama daripada pidato atau laporan kebijakan.
Kedua, seni menyentuh sisi emosional. Data dan angka bisa dibantah, tetapi lagu mengubah keresahan pribadi menjadi pengalaman bersama.
Ketiga, seniman berada di luar struktur politik formal. Mereka tidak tunduk pada logika partai atau jabatan, sehingga kritik mereka sulit dikendalikan.
Namun justru di situlah fungsi sosial seni. Kritik dalam karya seni berfungsi seperti cermin: tidak nyaman, tetapi memperlihatkan apa yang ingin dikoreksi. Negara yang percaya diri pada kinerjanya tidak perlu takut pada cermin. Agar adil, perlu diakui bahwa kebebasan berekspresi bukan tanpa batas. Konstitusi mengakui pembatasan untuk melindungi hak orang lain dan ketertiban umum. Pemerintah dan penyelenggara acara juga memiliki pertimbangan keamanan dan tanggung jawab masing-masing. Pihak Dongker sendiri menilai penampilan mereka selama ini tidak pernah memicu kerusuhan.
Karena itu, ukuran yang sehat bukan “boleh atau tidak boleh mengkritik”, melainkan apakah pembatasan, jika ada, memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat diuji, bukan dilakukan lewat tekanan yang tidak terlihat.
Sebagai intermezzo dan sekaligus penutup Kasus Dongker belum selesai dan banyak hal masih berupa dugaan. Tetapi pertanyaan yang diajukannya sudah terang, sejauh mana seniman boleh bersuara tanpa harus berhadapan dengan pembatasan?
Sejarah menunjukkan lagu yang dibungkam jarang benar-benar hilang. Ia justru hidup di panggung demonstrasi, di ponsel penggemar, dan di ingatan kolektif. Selama kritik dilindungi konstitusi dan ditegaskan Mahkamah Konstitusi, ruang bagi seniman untuk bersuara bukan hadiah dari penguasa, melainkan hak warga negara. Dilarang diputar, tetapi tidak akan dilupakan.
