BANDA ACEH I SAGOETV – Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan aset wakaf mendorong Aceh menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat tata kelolanya. Melalui penyusunan Rancangan Qanun Wakaf Aceh, Universitas Syiah Kuala (USK) dan Baitul Mal Aceh mulai merumuskan aturan yang mencakup kepastian hukum, pembagian kewenangan lembaga, hingga pengembangan wakaf produktif.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh yang digelar Pusat Riset Hukum Islam dan Adat Universitas Syiah Kuala (PRHIA USK) bersama Baitul Mal Aceh di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Almuslim, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini dibuka Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, dan dihadiri Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd. Diskusi dipandu Prof. Dr. M. Adli dengan melibatkan tim penyusun dari USK, yakni Prof. Dr. Sulaiman, S.H., MH., Prof. Teuku Muttaqin Mansur, dan Musliadi bin Usman.
FGD tersebut turut melibatkan berbagai unsur pemerintahan, lembaga keagamaan, pengelola wakaf, dan kalangan akademisi di Kabupaten Bireuen. Di antaranya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Bappeda, Baitul Mal Kabupaten Bireuen, Dinas Syariat Islam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB), Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag, Kantor Urusan Agama, serta Baitul Mal Gampong.
Baca juga: UIN Ar-Raniry Terima Hibah Mobile WTP dari ITS, Bisa Jadi Laboratorium Pengolahan Air
Para nazhir wakaf, Yayasan Generasi Cahaya Peradaban, dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Dr. Damanhur Abbas, Lc., MA, juga ikut memberikan masukan dalam forum tersebut.
Ketua PRHIA USK sekaligus Sekretaris Senat USK, Prof. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL, MA, mengatakan penyusunan naskah akademik menjadi tahapan penting sebelum Rancangan Qanun Wakaf Aceh dibahas lebih lanjut. Menurutnya, regulasi yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat harus mampu menjawab persoalan nyata dalam pengelolaan wakaf di daerah.
“Dalam tata cara penyusunan qanun, tidak ada qanun aspirasi yang bisa diselesaikan tanpa naskah akademik. Hari ini kita beramal lewat pemikiran dan karya, berbuat demi agama untuk membangun model baru pengelolaan wakaf di Aceh yang lebih produktif,” ujar Azhari.
Ia menjelaskan, pemahaman masyarakat mengenai wakaf selama ini masih banyak berpusat pada aset tidak bergerak, terutama tanah yang digunakan untuk kepentingan masjid dan meunasah. Padahal, wakaf memiliki potensi lebih luas, termasuk melalui wakaf uang yang dapat dikelola secara produktif.
Dalam konsep tersebut, dana wakaf yang terkumpul dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi tanpa mengurangi pokok wakaf. Model pengelolaan ini diharapkan dapat memperluas kontribusi wakaf bagi kepentingan umat.
Azhari juga menilai digitalisasi dan penataan aset wakaf lama perlu menjadi perhatian. Sebagian aset wakaf yang diserahkan secara lisan belum memiliki kepastian hukum yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kepemilikan maupun sengketa pada kemudian hari.
Ia mencontohkan pengelolaan dana abadi di Norwegia dan wakaf Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, sebagai model pengelolaan aset yang hasilnya dapat mendukung pembiayaan pendidikan dan perekonomian secara berkelanjutan.
Sementara itu, Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, menyambut baik kerja sama dengan kalangan akademisi dalam penyusunan regulasi tersebut. Ia menilai Aceh memiliki tradisi wakaf yang kuat, tetapi masih membutuhkan aturan daerah yang lebih jelas untuk memperkuat tata kelolanya.
Menurut Fahmi, belum adanya pengaturan yang secara khusus membagi peran dan kewenangan antarlembaga dapat memicu tumpang tindih dalam pengelolaan wakaf. Sejumlah lembaga yang terlibat di antaranya Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan perangkat gampong.
Melalui penyusunan qanun, diharapkan terdapat pedoman bersama yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab setiap pihak. Regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat perlindungan aset wakaf agar tidak hilang akibat kelalaian pengelola maupun menjadi objek sengketa dan klaim sepihak dari ahli waris.
Dalam pembahasan FGD, peserta menyampaikan sejumlah masukan yang akan menjadi bahan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi kedudukan dan kewenangan Baitul Mal, perlindungan serta legalisasi aset wakaf, pengembangan wakaf produktif, dan pembentukan Dana Abadi Wakaf Aceh (DAWA).
Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir, digitalisasi melalui penerapan Satu Data Wakaf Aceh, serta pemisahan aset dan keuangan wakaf dari pengelolaan lainnya.
Pengembangan wakaf uang, penguatan koordinasi antarlembaga, pengaturan perubahan peruntukan, dan penyelesaian sengketa wakaf turut masuk dalam pembahasan. Peserta juga menekankan pentingnya pelibatan ulama dan kearifan lokal Aceh dalam pengaturan wakaf.
Masukan lainnya mencakup standardisasi pelaporan dan pengawasan, pengaturan hubungan wakaf dengan yayasan dan lembaga pendidikan, serta percepatan penyelesaian kesenjangan sertifikasi tanah wakaf.
Forum tersebut juga mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi nazhir sebagai bagian dari upaya memperkuat tanggung jawab pengelola wakaf.
Berbagai masukan itu selanjutnya menjadi bahan bagi tim penyusun dalam mematangkan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan pengelolaan wakaf yang lebih tertata, profesional, dan produktif di Aceh.




















