Oleh Aishaa Akma
Analis Geopolitik
Pada awal April 2026, di tengah memanasnya konflik Iran-Amerika, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan berdiri di parlemen dan menyatakan dengan lantang bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Iran mengenai lintas di Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa lintas transit melalui selat internasional adalah hak berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Bukan hak istimewa. Bukan izin yang harus dimohon. Bukan tol yang harus dibayar.
“Ini bukan hak istimewa yang diberikan oleh negara pantai. Bukan lisensi yang harus dimohonkan. Bukan tol yang harus dibayar. Itu adalah hak semua kapal bangsa untuk melintas.”
Pernyataan ini terdengar mulia. Berani. Konsisten dengan prinsip hukum internasional. Singapura negara kecil yang sepenuhnya bergantung pada jalur laut memang memiliki kepentingan vital untuk mempertahankan kebebasan navigasi. Jika Selat Hormuz bisa dikenakan “tol” hari ini, maka Selat Malaka dan Selat Singapura bisa mengalami nasib yang sama besok . Itulah argumen yang masuk akal.
Mengapa suara lantang yang sama tidak terdengar ketika Amerika Serikat dan Israel melanggar hukum internasional secara brutal? Mengapa Singapura tidak “mempertahankan prinsip” ketika pesawat-pesawat tempur Israel dan AS membombardir Iran tanpa mandat PBB? Mengapa tidak ada kecaman ketika ribuan warga sipil Iran tewas di sekolah dan rumah sakit mereka? Mengapa prinsip yang begitu sakral di Selat Hormuz tiba-tiba menjadi diam ketika pelanggar adalah sekutu-sekutu Barat Singapura?
Inilah titik lemah yang membuat retorika “prinsip” Singapura terasa seperti pisau bermata dua. Tajam untuk Iran, tetapi tumpul untuk Amerika dan Israel.
Utang Budi kepada Israel
Untuk memahami mengapa Singapura sangat dekat dengan Israel dan mengapa ia sering membela kepentingan Barat di Timur Tengah kita harus kembali ke tahun 1965, tahun paling kritis dalam sejarah bangsa itu. Saat Singapura dipisahkan dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965, pulau mungil ini mendadak berdiri sendiri. Tidak ada tentara yang berarti. Yang ada hanya ketakutan akan invasi dari tetangga-tetangga yang lebih besar dan bermusuhan. Lee Kuan Yew, perdana menteri pertama Singapura, keliling dunia meminta bantuan. India, Mesir, bahkan Inggris negara yang baru saja meninggalkan koloninya menolak. Mereka tidak mau terlibat .
Pada November 1965, sebuah delegasi militer Israel tiba di Singapura. Mereka dipimpin oleh Kolonel Yaakov Elazari dan termasuk perwira-perwira senior IDF lainnya. Identitas mereka disembunyikan. Mereka datang dengan sandi “The Mexicans” . Tugas mereka: membangun Angkatan Bersenjata Singapura dari nol.
Mereka tidak hanya melatih tentara Singapura. Mereka juga membawa serta peralatan militer, doktrin pertempuran, dan yang terpenting: mentalitas bertahan dari negara kecil yang dikepung musuh. IDF mengajarkan bahwa untuk bertahan, sebuah negara harus memiliki kemampuan untuk menyerang balik secara kredibel doktrin yang hingga kini masih menjadi fondasi strategi pertahanan Singapura.
Perdana Menteri Lee Hsien Loong secara terbuka mengakui hal ini saat kunjungan pertamanya ke Israel pada April 2016. Ia menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) tidak akan mampu mengembangkan kemampuannya untuk menangkal ancaman dan mempertahankan negara tanpa bantuan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) . Ini bukan basa-basi diplomatik. Ini adalah pengakuan jujur tentang ketergantungan yang mendalam.
Hubungan militer Singapura-Israel tidak berhenti di 1965. Ia terus berlanjut, bahkan diperkuat, selama puluhan tahun. Meskipun sering disamarkan karena sensitivitas hubungan dengan negara-negara Muslim tetangga, fakta di lapangan berbicara lain.
Singapura adalah salah satu pelanggan utama persenjataan Israel. Perusahaan-perusahaan seperti Israel Aerospace Industries (IAI) dan ST Engineering Singapura terlibat dalam pengembangan dan perdagangan militer yang signifikan . Dalam Singapore Air Show beberapa tahun lalu, Angkatan Udara Singapura secara tidak sengaja memamerkan bahwa mereka menggunakan setidaknya tiga sistem persenjataan buatan Israel: Heron UAV, Hermes 450 UAV, dan sistem pertahanan udara SPYDER. Ini hanya yang terlihat. Yang tidak terlihat kemungkinan lebih banyak.
Kedua negara secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada Mei 1969 . Pada Maret 2022, Singapura mengumumkan pembukaan kedutaan besarnya di Tel Aviv sebuah langkah yang sebelumnya tertunda karena sensitivitas hubungan dengan negara-negara Muslim tetangga . Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan sendiri yang mengumumkannya saat berkunjung ke Yerusalem, didampingi oleh pejabat Israel.
Kunjungan Balakrishnan ke Yerusalem pada 2022 inilah yang kemudian menjadi sorotan tajam dari kritikus. Ia berdoa di Tembok Barat (Kotel), didampingi oleh pejabat Israel. Tidak ada yang salah dengan berdoa. Tapi ketika orang yang sama kemudian berbicara lantang tentang “prinsip” dan “hukum internasional” di Selat Hormuz, pertanyaan yang muncul adalah: di mana prinsip itu ketika teman-temannya melanggar hukum internasional secara terang-terangan?
Kemunafikan Singapura
Kritik paling tajam datang dari mantan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Azhar Azizan Harun. Ia mengingatkan Balakrishnan:
“Di mana kecaman Anda ketika teman-teman Anda, Amerika dan Israel, secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan menyerang Iran? Di mana prinsip Anda ketika 60.000 orang Gaza dibunuh?”
Inilah inti dari kemunafikan yang sulit dibantah. Singapura bisa saja berargumen bahwa mereka hanya konsisten dengan UNCLOS. Tapi konsistensi tanpa keberanian untuk mengkritik pelanggaran dari pihak lain bukanlah konsistensi. Itu adalah pilih kasih.
Selama berminggu-minggu, Amerika dan Israel melancarkan serangan brutal ke Iran. Pemimpin tertinggi Iran gugur. Ribuan warga sipil tewas. Infrastruktur hancur. Dan apa sikap Singapura? Diam. Atau paling banter, pernyataan diplomatik yang hambar tentang “pentingnya de-eskalasi” tanpa pernah menyebut nama pelaku.
Sementara itu, Malaysia yang secara terbuka mengkritik Israel dan mendukung hak-hak Palestina justru mendapatkan izin khusus dari Iran untuk melintasi Selat Hormuz tanpa membayar “tol”. Ini adalah hasil dari diplomasi aktif dan hubungan baik dengan Iran. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengakui hal ini, menyebut bahwa pendekatan dialog dan engagement lebih efektif daripada sikap kaku yang hanya menguntungkan negara-negara besar.
Sikap Singapura semakin kontroversial ketika mantan Anggota Parlemen Calvin Cheng melontarkan pernyataan bahwa Singapura “tidak bernegosiasi dengan teroris”.Meskipun ia tidak menyebut nama Malaysia, pernyataan ini jelas menyerang negara-negara yang memilih berdialog dengan Iran.
Kritik balasan datang cepat. Anggota Parlemen Malaysia (Chong Chieng Jen) menyatakan: “Malaysia tidak suka orang luar seperti Cheng membuat komentar seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mencari popularitas? Untuk memprovokasi kami? Retorika keras terhadap kebijakan krisis Malaysia tidak perlu dan sama sekali tidak bisa diterima.”
Cheng kemudian meminta maaf dan menyatakan bahwa komentarnya tidak ditujukan pada Malaysia. Namun kerusakan telah terjadi. Sikap Singapura yang cenderung “superior” dan merendahkan negara-negara yang memilih pendekatan berbeda semakin memperjelas bahwa mereka lebih nyaman berada di blok Barat daripada di antara negara-negara Asia yang lain.
Refleksi Kritis
Tidak dapat dipungkiri bahwa Singapura berhutang budi kepada Israel. Tanpa bantuan IDF, mungkin tidak akan ada Angkatan Bersenjata Singapura yang kuat seperti sekarang. Tapi utang budi tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik terhadap pelanggaran hukum internasional.
Singapura bisa saja mempertahankan hubungan baik dengan Israel tanpa harus membela setiap kebijakan brutal mereka. Singapura bisa saja mengecam invasi ilegal ke Iran dan pemboman warga sipil tanpa harus memutuskan hubungan diplomatik. Ini bukan pilihan biner. Ini adalah posisi yang dewasa dan berprinsip.
Sayangnya, sikap Singapura selama krisis ini menunjukkan bahwa mereka lebih nyaman menjadi bagian dari “tim Barat” daripada menjadi jembatan antara Timur dan Barat. Mereka lebih peduli pada preseden hukum untuk Selat Malaka daripada pada nyawa-nyawa yang melayang di Gaza dan Iran. Mereka lebih vokal pada potensi “tol” di masa depan daripada pada kejahatan perang yang terjadi saat ini.
Prinsip tanpa keberanian untuk menerapkannya secara konsisten bukanlah prinsip. Itu adalah kemunafikan. Dan sikap Singapura atas Selat Hormuz sambil membisu pada pelanggaran sekutunya adalah contoh sempurna dari kemunafikan itu.
Dunia sedang terbakar. Perang berkecamuk di Timur Tengah. Ribuan nyawa melayang. Dan Singapura sibuk berdebat tentang “tol” di selat yang bahkan tidak berbatasan dengan wilayahnya. Ironisnya, ketika Malaysia yang secara aktif berdiplomasi dengan Iran berhasil mendapatkan izin lintas gratis untuk kapal-kapalnya, Singapura memilih untuk bermain aman, bersembunyi di balik “prinsip”, dan menghindari konfrontasi dengan sekutu-sekutu Baratnya.
Mungkin sudah saatnya Singapura bertanya pada diri sendiri: apa arti kemerdekaan jika tidak berani bersuara melawan ketidakadilan? Apa arti kedaulatan jika hanya digunakan untuk melindungi kepentingan sendiri, sementara dunia di sekitarnya hancur? Dan apa arti prinsip jika hanya ditegakkan ketika nyaman?
Seperti kata pepatah: “Diam di saat kebenaran teraniaya adalah pengkhianatan.” Singapura mungkin tidak mengkhianati siapa pun. Tapi diamnya terlalu lama membuat dunia bertanya: di pihak mana sebenarnya negara ini berdiri? []
