ACEH BESAR | SAGOE TV – Layanan poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Besar, berhenti beroperasi akibat aksi mogok kerja massal dilakukan oleh seluruh tenaga medis hingga dokter spesialis di rumah sakit setempat.
Direktur RSUD Aceh Besar, dr Bunaiya, membenarkan hal tersebut. Aksi mogok itu dipicu oleh kekosongan persediaan sebagian besar obat-obatan di rumah sakit.
Menurutnya, kekosongan yang terjadi telah mengganggu proses pelayanan medis secara signifikan. Kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal
“Aksi mogok ini kami anggap sebagai langkah terakhir untuk menyuarakan persoalan yang terjadi. Kekosongan persediaan obat-obatan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan,” ujar Bunaiya saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).
Namun demikian, kata Bunaiya, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi seperti biasa. Hal itu dilakukan karena sifat pelayanan IGD yang darurat dan menyangkut keselamatan nyawa pasien.
“Sehingga tidak dapat dihentikan dalam kondisi apa pun,” ujarnya.
Selain kekosongan obat, kata dia, aksi mogok juga dipicu oleh sejumlah masalah lain seperti belum terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januar 2025 sampai sekarang. rsu
Serta jasa medis sejak November 2025 yang mengalami keterlambatan pencairan. Tenaga medis juga menyoroti jumlah kunjungan pasien yang semakin menurun sehingga berimbas kepada klaim RS.
Bunaiya menyebutkan bahwa persoalan ini telah berlangsung cukup lama tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Keterlambatan pembayaran TPP dan Jasmed, serta kekosongan obat-obatan, disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang memadai di rumah sakit.
“Aksi mogok ini akan berlangsung sampai batas tidak ditentukan. Kita minta audensi dengan pihak Pemda untuk solusi terkait tuntutan kami. Sampai saat ini belum ada informasi untuk dilakukan audensi dengan kami atau spesalis,” ungkapnya.
Sementara itu salah seorang perwakilan dokter spesialis, dr Irfan, menduga bahwa kondisi yang terjadi di RSUD Aceh Besar berkaitan dengan lambatnya realisasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah ditetapkan sejak 2024, namun hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Hal tersebut berdampak luas terhadap sistem administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelayanan medis di RSUD Aceh Besar,” katanya.
Dalam aksi mogok ini, kata Irfan, para tenaga medis tidak memberikan pelayanan rawat jalan hingga waktu yang tidak ditentukan atau sampai semua permintaan dipenuhi.
Mereka meminta audiensi dengan pihak Pemkab dan DPRK Aceh Besar untuk membahas pengadaan obat-obatan yang saat ini mengalami kekosongan.
“Menutut percepatan status aktif BLUD, penyelesaian masalah TPP, dan pencairan jasa medis,” ujarnya. []
