BENER MERIAH | SAGOE TV — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan perbaikan jalan dan jembatan penghubung enam desa di kawasan Buntul Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kerusakan akses akibat bencana hidrometeorologi menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil perkebunan, terutama kopi.
Satgas PRR menyampaikan hal tersebut saat peninjauan lapangan bersama pemerintah daerah pada Kamis, 15 Oktober 2026, mengecek kondisi infrastruktur sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat terdampak.
Anggota petuah Kampung Buntul Gayo, Habibulloh, mengatakan kerusakan jalan memaksa warga menggunakan jalur alternatif untuk menuju Pondok Baru dan pusat Kabupaten Bener Meriah. Perjalanan yang sebelumnya lebih mudah kini dapat bertambah hingga sekitar dua jam.
“Kalau jualan kan susah ini, karena jalannya sudah putus kayak gini, enggak bisa lagi ditembus,” ujar Habibulloh.
Menurut dia, terputusnya akses jalan turut menekan perekonomian warga yang sebagian besar bergantung pada perkebunan. Petani kopi harus menanggung hambatan distribusi yang berdampak pada harga jual hasil panen.
Habibulloh menyebut harga kopi di kawasan perkebunan berkisar Rp18.000–Rp19.000 per satuan penjualan lokal, sedangkan di Pondok Baru mencapai sekitar Rp23.000 untuk satuan yang sama. Perbedaan harga tersebut, antara lain, dipengaruhi biaya pengangkutan dan distribusi melalui jalur alternatif.
Warga berharap perbaikan jalan dan jembatan dapat segera dilakukan agar pengangkutan hasil pertanian kembali lancar. Selain kopi, akses tersebut juga dibutuhkan untuk distribusi cabai dan alpukat serta perjalanan menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat perdagangan.
Habibulloh menambahkan, warga sempat terisolasi selama sekitar satu setengah bulan pada awal bencana akibat kerusakan akses transportasi dan gangguan listrik. Sebagian warga juga mengungsi selama kurang lebih 20 hari sebelum kembali ke rumah masing-masing.
“Kami berharap dengan kedatangan bapak-bapak ini, semoga bisa dibantu untuk perbaikan jalan,” kata dia.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bener Meriah, Rahmadani, mengatakan perbaikan jalan dan jembatan tersebut telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Namun, keterbatasan anggaran membuat pekerjaan belum dapat dilaksanakan pada 2026. Rencananya pemerintah mengupayakan penanganan dapat dimulai pada awal 2027.
Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Aceh, Imran, mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mempercepat persiapan teknis pembangunan. Ia menilai dukungan masyarakat, termasuk kesiapan lahan apabila diperlukan penyesuaian jalur, menjadi faktor penting agar pekerjaan tidak terkendala.
“Kami perlu mendorong percepatan perbaikan jalan dan jembatan ini. Komitmen masyarakat untuk mendukung pembangunan, termasuk kesiapan lahan apabila diperlukan penyesuaian jalur, menjadi hal penting agar pelaksanaannya tidak terkendala,” ujar Imran.
Satgas PRR juga mendorong koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempersiapkan kebutuhan pembangunan, termasuk penanganan jembatan yang dibutuhkan sebagai jalur pengangkutan hasil perkebunan.
Perbaikan infrastruktur penghubung enam desa di Buntul Gayo diharapkan dapat memulihkan konektivitas warga, menekan biaya distribusi, dan memperlancar pemasaran hasil pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat Bener Meriah pascabencana. [*]
