BANDA ACEH | SAGOE TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat Pemerintah Aceh bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dan membangun integritas.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas yang diikuti Pj Sekda Aceh Taufik, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), beserta istri masing-masing di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (22/10/2026).
Ibnu Basuki Widodo menekankan bahwa keluarga bisa menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk korupsi apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak dijaga.
Dalam pemaparannya, Ibnu menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang.
“Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK itu juga memaparkan data tindak pidana korupsi periode 2004 hingga triwulan III 2026 yang mencatat 1.892 kasus. Gratifikasi dan penyuapan menjadi modus terbanyak dengan 1.170 kasus, disusul pengadaan barang dan jasa sebanyak 452 kasus.
Selain itu, Ibnu juga menjelaskan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, meliputi kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, serta benturan kepentingan dalam pengadaan.
Pj Sekda Aceh Taufik dalam sambutannya menyampaikan bahwa membangun pemerintahan bersih tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum. Penanaman nilai integritas harus dimulai dari keluarga.
Menurutnya, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.
Taufik menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi.
Ia menitipkan tiga pesan kepada peserta, yakni menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kejujuran, menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, serta menjadi teladan bagi anak-anak.
“Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengarkan nasihat,” kata Taufik.
Taufik menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
