Oleh: Haekal Afifa
Ketua Institut Peradaban Aceh.
Rasa pesimis masyarakat Aceh masih mendera sampai saat ini untuk dapat keluar dari kemiskinan. Rasa optimis menuntaskan kemiskinan yang sudah puluhan Gubernur berganti, mereka masih sulit keluar dari kemiskinan.
Kemiskinan di Aceh berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Tidak ada upaya menyeluruh dalam tata Kelola birokrasi untuk dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. Aceh ikut miskin secara mental, akibtanya tata Kelola pemerintah yang rusak karena dikelola oleh orang-orang yang mental dan moralnya terbelakang. Mental pejabat di Aceh berupaya memiskinan Aceh secara struktural.
PJ yang ideal harus paham kontruksi kebudayaan masyarakat Aceh. Pendekatan perbaikan mental pejabat birokrasi Aceh harus dilakukan. Berbicara kekuasaan tidak mungkin tidak bicara kepentingan. PJ bagian dari kekuasaan. Harapannya, Aceh memiliki kekhususan. Itu yang perlu dikawal supaya DPRA dapat mengawal eksekutif dengan baik. Terutama dalam menjalankan kekhususan dan keistimewaan.
Civil Society punya hak untuk mengawal Pj Gubernur Aceh, terlepas dari optimis atau pesimis Aceh ini akan lebih baik. Karena civil society memiliki mandate untuk mengontrol juga roda pemerintahan.
Stastistik menjadi alat kekuasaan, makanya yang harus dilakukan adalah membangun tidak harus dengan imprastruktur. Persoalan Aceh paska damai dan tsunami menjadi titik masalah. Dana pembangunan tsunami   dan konflik sangat banyak. Tapi masalah dalam tatakelola. Akhirnya uang banyak, rakyat miskin. Lucu sekali.
Alasan lain Aceh sulit maju karena mentalitas pejabat elit Aceh. Salah satu faktor Aceh gagal, karena mentalitas yang degredasi. Pengalokasiaan anggaran yang dikelola oleh elit yang korup, akhirnya masyarakat sudah mulai jenuh. Dan tidak memberi respon yang berlebihan lagi.
Pengelolaan angaran dan pengeloaan pemerintah yang tidak pro terhadap kebaikan masyrakat. Â Antara eksekutif, legislative dan yudikatif harus memiliki komitmenyang serius dalam mengelola Aceh untuk lebih baik.
DPRA harus memastikan pengawalan kekhususan Aceh harus dijaga. Kalau tidak PJ akan membangun kebijakan tanpa berpedoman pada kekhususan Aceh. Agama harus dijadikan nilai hidup. Itu yang perlu dilakukan.
Dasar negara itu pada dasarnya adalah rakyat. Makanya pemerintah harus dapat mensejahterakan. Kalau tidak, maka dasar negara tidak kuat. Atau sebaliknya, Aceh begini karena mentalitas elit yang sedang miskin.
