JAKARTA | SAGOE TV –Kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh masih jauh dari terpenuhi. Dari puluhan ribu rumah yang dibutuhkan, realisasi pembangunan hingga Februari 2026 baru menyentuh sebagian kecil. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, pun meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan huntap sebagai prioritas nasional.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah kementerian di Jakarta, menyusul masih besarnya kebutuhan rumah bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh serta adanya kesenjangan antara jumlah huntap yang dibutuhkan dan rencana pembangunan yang tersedia saat ini.
Dalam rapat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Sosial (Mensos) di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/2/2026), Fadhlullah menegaskan bahwa kebutuhan huntap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia.
Berdasarkan data kebutuhan huntap sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, kategori rusak berat dan hilang mencapai 97.936 unit.
Sementara itu, rencana pembangunan huntap hingga 18 Februari 2026 baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Adapun usulan Renaksi Kementerian PUPR/PKP untuk pembangunan huntap di Aceh sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.
“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” ujar Wagub Aceh Fadhlullah.
Wagub juga meminta agar pembangunan tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel, di mana proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dilakukan secara simultan. Ia juga mendorong penugasan langsung BUMN Karya agar percepatan pembangunan bisa dilakukan dengan pola cluster construction.
Selain itu, Fadhlullah menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan, menyusul terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final tersebut, kata dia, harus menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.
Dalam pertemuan itu, Wagub turut memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, termasuk rencana pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta pembangunan ratusan unit di sejumlah desa di Aceh Utara yang saat ini dalam tahap pembersihan lahan hingga finalisasi pembebasan lahan.
Fadhlullah juga meminta dukungan anggaran masa transisi agar pengungsi yang masih menempati hunian sementara (huntara) atau tenda dapat segera menempati rumah permanen.
Lebih lanjut, pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. [R]
