BANDA ACEH | SAGOE TV – Warga terdampak bencana di Aceh enggan direlokasi ke lokasi baru dan meminta agar hunian tetap (huntap) dibangun kembali di tempat tinggal asal mereka. Penolakan relokasi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam fase pemulihan pascabencana, terutama di tengah keterbatasan penyediaan lahan baru yang dikeluhkan sejumlah pemerintah daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat virtual bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur pada Kamis (8/1/2026). Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, memaparkan langkah-langkah strategis dalam upaya Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh (R3P Aceh) yang mencakup 18 kabupaten/kota terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akhir November 2025 lalu.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Nasir menjelaskan bahwa usulan pembangunan kembali rumah warga maupun infrastruktur publik kini disampaikan langsung oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
“Usulan infrastruktur yang telah ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota tidak perlu lagi diverifikasi oleh Pemerintah Aceh. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses birokrasi agar penanganan di lapangan lebih efektif,” ujarnya.
Nasir menjelaskan, tercatat sebanyak 17 kabupaten telah mengajukan usulan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, baik kategori rusak ringan maupun berat.
Salah satu tantangan utama dalam fase pemulihan adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Nasir mengungkapkan adanya keluhan dari daerah terkait sulitnya penyediaan lokasi lahan baru. Masyarakat setempat umumnya berkeberatan untuk direlokasi dan meminta agar rumah mereka dibangun kembali di lokasi asal.
Sebagai solusi, Pemerintah Aceh menyarankan penggunaan lahan milik masyarakat yang masih dalam kondisi layak.
“Masyarakat menyarankan agar Huntap dibangun di tempat masing-masing. Kita perlu mempertimbangkan pemanfaatan lahan warga yang masih bagus, mengingat konsep Hunian Sementara (Huntara) tidak bisa serta-merta diubah menjadi Huntap,” sebutnya.
Terkait status kebencanaan, dari 18 wilayah terdampak, saat ini tersisa empat kabupaten yang masih menjalankan masa tanggap darurat. Sementara itu, Aceh Utara telah mengakhiri masa tanggap darurat dan mulai memasuki fase transisi.
Pemerintah Aceh memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan berdasarkan hasil analisis kondisi terkini di lapangan. Dalam masa perpanjangan ini, prioritas utama akan difokuskan pada pemerataan distribusi logistik, percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara), serta persiapan hunian tetap (Huntap) melalui kolaborasi intensif dengan kementerian terkait.
Di sektor kesehatan, pemerintah telah mengaktifkan kembali rumah sakit yang terdampak serta menambah jumlah posko kesehatan di titik-titik krusial. Sementara di sektor pendidikan, meskipun sarana fisik belum optimal, kegiatan belajar mengajar dipastikan tetap berjalan melalui skema khusus. Sebelumnya, lebih dari 4.000 relawan ASN telah diturunkan ke wilayah Aceh Tamiang untuk membantu pemulihan.
Sebagai langkah percepatan (quick win), Pemerintah Aceh menginstruksikan pembersihan sisa bencana di 18 kabupaten/kota segera diselesaikan. Salah satu isu yang disorot adalah pembersihan material kayu gelondongan yang banyak ditemukan di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. []
