BANDA ACEH | SAGOE TV – Politisi Partai Amanat Nasional, Musriadi Aswad, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk menetapkan standar kompetensi khusus bagi para pengasuh di tempat penitipan anak (daycare). Hal ini dinilai penting mengingat profesi tersebut menuntut pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan anak, perkembangan psikologis, hingga kemampuan menangani situasi darurat.
Musriadi menyampaikan, dorongan ini muncul menyusul adanya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di salah satu daycare di Banda Aceh yang sempat menghebohkan publik.
“Profesi pengasuh anak bukan pekerjaan sembarangan. Mereka harus dibekali kompetensi khusus, mulai dari pemahaman tumbuh kembang anak, aspek psikologis, hingga keterampilan menghadapi kondisi darurat. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai, kasus yang terjadi menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perizinan daycare di ibu kota provinsi Aceh tersebut.
Menurutnya, Pemko Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) harus segera menetapkan standar dan kualifikasi yang mengikat bagi setiap penyelenggara daycare.
“Harus ada standar yang jelas dan terukur. Tidak boleh lagi ada daycare yang beroperasi tanpa memenuhi kualifikasi tenaga pengasuh yang memadai. Pemerintah harus hadir memastikan kualitas layanan benar-benar aman dan layak bagi anak,” tuturnya.
Musriadi menekankan pentingnya pengawasan rutin serta evaluasi berkala terhadap seluruh daycare yang beroperasi di Banda Aceh.
Ia berharap, langkah tegas dari pemerintah tidak hanya berhenti pada imbauan, tetapi juga diwujudkan dalam regulasi yang kuat serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Kita ingin memastikan setiap anak yang dititipkan mendapatkan perlindungan, kenyamanan, dan pengasuhan yang layak. Ini tanggung jawab bersama, tetapi pemerintah harus menjadi garda terdepan,” ujar Musriadi.[]
