BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Taufik mengatakan, berbagai upaya penanganan bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 telah menunjukkan hasil melalui koordinasi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, menurut koordinasi dan apa yang kita hasilkan di lapangan seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Safrizal, banyak hal yang sudah tertangani walaupun kita juga terus melakukan penanganan-penanganan ke depan,” ujar Taufik.
Berdasarkan data per 18 November 2026, sebanyak lima kabupaten/kota berstatus siaga darurat, empat berstatus darurat, dan delapan lainnya berada dalam masa transisi darurat. Sementara itu, Nagan Raya dan Aceh Besar telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca juga: Banjir dan Longsor di Gayo Lues, Jembatan Gantung Putus
Di tengah proses pemulihan, Aceh kembali menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Data BPBA per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB mencatat 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga terdampak. Sebanyak 844 jiwa atau 265 kepala keluarga masih mengungsi di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen.
“Beberapa hari yang lalu juga sering terjadi banjir di wilayah-wilayah kita, terutama di tengah, barat, dan timur yang selalu mengkhawatirkan kita dan membuat kita selalu harus memantau terhadap kondisi-kondisi cuaca,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Taufik menjelaskan, pemerintah memperkuat pemantauan wilayah rawan banjir, koordinasi peringatan dini bersama BMKG dan BPBA, serta kesiapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian. Pemerintah juga memastikan ketersediaan logistik, pelayanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
“Kesiapsiagaan ini bukan hanya tentang menghadapi bencana, tetapi kita memastikan pemerintah hadir lebih cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Taufik juga menyebut realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai sekitar 53 persen. Pemerintah menargetkan capaian tersebut dapat mencapai 100 persen pada pertengahan Desember 2026.
Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, memaparkan sejumlah capaian pemulihan infrastruktur. Jalan nasional dan jembatan nasional terdampak telah pulih 100 persen. Adapun jalan daerah mencapai 94,32 persen, sedangkan jembatan daerah baru mencapai 58,93 persen.
Pada sektor bantuan masyarakat, realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi 99,06 persen. Pemerintah juga telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian kepada 18.422 rekening penerima.
Di sektor pertanian, pemulihan lahan sawah mencapai 24.322 hektare atau 77,30 persen dari target 31.464 hektare. Sementara itu, 115 dari 127 pasar terdampak telah kembali beroperasi.
Meski sejumlah layanan dasar telah pulih, pekerjaan infrastruktur masih berlanjut. Pembangunan sumur bor baru mencapai 64,16 persen, fasilitas MCK 75 persen, normalisasi sungai 32,26 persen, dan normalisasi muara 8,70 persen.
Pemerintah Aceh bersama kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota akan terus memperkuat koordinasi serta evaluasi untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.




















