Banda Aceh — Bawaslu bahas kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Aceh dengan jajaran Pemda Aceh. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah, memimpin pertemuan penting dengan Bawaslu RI di Banda Aceh guna membahas persiapan dan pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Aceh. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemensetneg, Kemendagri, Polri, Panwaslih Aceh, KIP Aceh serta sejumlah instansi terkait lainnya dari pemerintahan di Aceh.
“Dengan sisa 15 hari menuju pelaksanaan Pilkada, kita terus berkoordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pemerintah kabupaten/kota, baik melalui pertemuan daring maupun tatap muka,” kata Diwarsyah, Selasa 12/11/2024. Ia menyampaikan bahwa koordinasi intensif akan terus dilakukan agar Pilkada di Aceh berjalan lancar dan damai.
Diwarsyah menegaskan pentingnya memastikan netralitas ASN. “Netralitas ASN merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga integritas Pilkada. Kita terus mengingatkan ASN di Aceh untuk bersikap netral, salah satunya dengan mengenakan simbol netralitas pada setiap berdinas,” ujarnya.
“Kami meyakini insya Allah pada pelaksanaan pilkada di Aceh di tanggal 27 November nanti berjalan lancar dan damai,” ujar Diwarsyah.
Plh Asisten I Sekda Aceh, Syakir, menambahkan bahwa persiapan anggaran dan pengawasan Pilkada di Aceh telah rampung hingga ke tingkat kecamatan. “Aceh telah menuntaskan penyaluran anggaran Pilkada di seluruh kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) juga telah terbentuk hingga ke tingkat kecamatan untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan baik,” ujar Syakir.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa koordinasi antar-instansi dilakukan secara intensif melalui Desk Pilkada yang memantau persiapan secara harian. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi pelanggaran netralitas ASN.
Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Asmin Safari Lubis, menekankan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung persiapan Pilkada Aceh agar berjalan damai dan aman. “Kami berharap tingkat partisipasi pemilih bisa lebih tinggi. Selain itu, kami juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dan memastikan proses demokrasi berlangsung tanpa keberpihakan,” ujar Asmin.
Ia juga mencatat adanya sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan potensi kerawanan, seperti TPS di dalam lembaga pemasyarakatan, yang memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan. “Bawaslu akan selalu hadir untuk mengawasi potensi pelanggaran. Kami dari pusat mendukung penuh agar Pilkada berjalan baik, sekaligus menjadi catatan positif demokrasi Indonesia di mata dunia internasional,” ujar dia. []
