BANDA ACEH | SAGOE TV – Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menyoroti penanganan pemulihan pascabencana di Aceh dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore, 10 September 2026. Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap kritik dan siap memperkuat ruang dialog untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Plt Sekda Aceh Taufik dalam siaran pers Biro Adpim Setda Aceh.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh bersama seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Percepatan tersebut mencakup sejumlah sektor penting, termasuk pendidikan, kesehatan dan penyediaan rumah hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemerintah Aceh sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi dan mendorong percepatan penanganan pascabencana.
Selain itu, komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat agar persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” kata Taufik.
Taufik juga mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam proses pemulihan. Karena itu, pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang masih terjadi di lapangan.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” katanya.
Untuk memperkuat akses informasi, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti pada aksi penyampaian aspirasi tersebut. Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa dapat menjadi bagian dari upaya bersama mengawal proses pemulihan pascabencana Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Mahasiswa Soroti Kondisi Pascabencana
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Ketua BEM USK menyampaikan hasil observasi mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk Gayo Lues. Dari hasil pemantauan tersebut, masih ditemukan infrastruktur dan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana namun belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat pemulihan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas belajar masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti persoalan transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan dana sehingga publik dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Adapun Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai masih belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi tersebut kemudian direspons Pemerintah Aceh melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dan Plt Sekda Aceh. Pemerintah menyatakan akan memperkuat komunikasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam mengawal proses pemulihan pascabencana.[]
