BANDA ACEH | SAGOE TV – Mawardi Nur resmi memimpin Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menggantikan Nasri Djalal. Dalam kepemimpinan barunya, Mawardi menetapkan peningkatan lifting migas dan optimalisasi sumur tua serta sumur masyarakat sebagai agenda prioritas.
Hal tersebut disampaikan pada serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPMA, Senin, 10 Agustus 2026, di Kantor BPMA, Banda Aceh. Kegiatan tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Nasri Djalal kepada Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Pemerintah Aceh, BPH Migas, SKK Migas Sumbagut, KKKS di wilayah kerja Aceh (Medco E&P Malaka, PGE, Triangle Pasee Inc, Aceh Energi, dan Onwa-Oswa), Pertamina EP dan NSO, DPRA Komisi II dan III, Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry, BSI, Bank Aceh Syariah, serta PT PEMA.
Dalam sambutannya, Mawardi Nur menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Kepala BPMA sebelumnya, Nasri Djalal, beserta seluruh jajaran BPMA atas dedikasi, pengabdian, dan capaian yang telah diraih selama masa kepemimpinan sebelumnya.
Menurutnya, berbagai fondasi yang telah dibangun merupakan modal penting untuk dilanjutkan, diperkuat, dan disempurnakan dalam menghadapi tantangan industri hulu migas yang semakin dinamis.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi kelompok, tidak ada lagi sekat, dan tidak ada lagi kepentingan pribadi maupun golongan dalam BPMA. Yang ada adalah satu tujuan. Loyalitas kita adalah kepada institusi, amanah negara, dan kepentingan masyarakat Aceh,” kata Mawardi Nur.
Ia menegaskan, BPMA harus menjadi organisasi yang profesional, cepat dalam mengambil keputusan, bersih dalam tata kelola, serta berorientasi pada hasil. Karena itu, perubahan budaya kerja menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat agar seluruh jajaran BPMA dapat bekerja lebih produktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika industri hulu migas.
“Budaya kerja yang lamban dan tidak berorientasi pada kinerja harus kita tinggalkan. Kita harus bekerja dengan integritas, kompetensi, disiplin, dan semangat memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Dalam kepemimpinan baru, Mawardi Nur menetapkan tiga agenda strategis yang menjadi fokus utama BPMA.
Pertama, meningkatkan lifting minyak dan gas bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi produksi lapangan eksisting, percepatan pengembangan lapangan baru, pemanfaatan teknologi yang efektif, serta penguatan sinergi dengan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Menurut Mawardi, peningkatan lifting merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung ketahanan energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor hulu migas terhadap penerimaan negara.
Kedua, mengoptimalkan potensi sumur tua dan sumur masyarakat. BPMA akan mendorong pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Pengelolaan tersebut akan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, produktivitas, serta kepastian hukum, sehingga potensi sumur-sumur tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
Ketiga, memperkuat peran pelaku usaha lokal dan sumber daya manusia Aceh. BPMA akan membuka ruang yang semakin luas bagi keterlibatan pengusaha lokal serta mendorong peningkatan kapasitas SDM Aceh agar mampu mengambil peran yang lebih besar dalam rantai bisnis industri hulu migas.
“Pengelolaan migas tidak hanya berbicara mengenai produksi dan lifting, tetapi juga bagaimana sektor ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pengusaha lokal dan memperkuat sumber daya manusia Aceh,” kata Mawardi.
Ia juga menegaskan komitmen BPMA untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi dan kerja sama yang sehat di sektor hulu migas.
BPMA, kata dia, siap menjadi mitra yang profesional, responsif, transparan, dan memberikan kepastian dalam proses bisnis. KKKS, investor, kontraktor nasional maupun lokal, akademisi, serta dunia usaha diharapkan dapat membangun kolaborasi yang produktif dengan tetap berpedoman pada regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.
“Kita ingin mengirimkan pesan yang jelas bahwa Aceh adalah wilayah yang layak, aman, dan menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh melalui Asisten II Sekda Aceh menyampaikan ucapan selamat kepada Mawardi Nur atas amanah yang diberikan sebagai Kepala BPMA. Ia menyebut pergantian kepemimpinan di BPMA merupakan bagian dari keberlanjutan pengelolaan migas di Aceh.
“Ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengelola migas. Lebih dari itu, pengelolaan migas harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pengembangan Aceh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” katanya.
Karena itu, Gubernur Aceh menekankan pentingnya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Aceh, BPMA, pemerintah pusat, SKK Migas, KKKS, dan para mitra lainnya.
“Komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, termasuk dengan para mitra BPMA dan SKK Migas, perlu terus ditingkatkan. Dengan sinergi dan komunikasi yang baik, kita berharap pengelolaan migas di Aceh dapat semakin optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Aceh,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nasri Djalal menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPMA dan para pemangku kepentingan atas dukungan dan kerja sama selama masa kepemimpinannya.
Nasri berharap kepemimpinan baru di bawah Mawardi Nur dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus membawa BPMA menjadi lembaga yang semakin kuat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Aceh dan Indonesia.
