• Tentang Kami
Monday, November 16, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Negeri Hahaha Hihihi

SAGOE TV by SAGOE TV
October 20, 2026
in Opini
Reading Time: 4 mins read
A A
0
Negeri Hahaha Hihihi

Ilustrasi. (AI)

Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Fajri, S.Pd.I,. M.Ag., Gr.
Guru dan Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Setiap anak Indonesia disuruh sekolah setinggi mungkin. Orang tua mengeluarkan biaya. Anak-anak mengejar nilai. Guru diminta terus meningkatkan kompetensi. Perguruan tinggi menjadi jalan yang dianggap penting agar seseorang memiliki masa depan yang lebih baik.

Untuk menjadi guru saja, pendidikan formal menjadi perkara serius. Tetapi ada ironi yang sering luput diperbincangkan. Untuk menjadi orang yang membuat undang-undang, mengelola anggaran negara, memimpin provinsi dan kabupaten, bahkan menjadi presiden atau wakil presiden, syarat pendidikan minimal yang ditetapkan undang-undang masih SMA atau sederajat.

BACA JUGA

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

Melihat Indigenous Knowledge: Menjelajah Jejak Keuneunong Aceh dan Kalender Aborigin Australia

Hahaha. Hihihi. Bukan karena persoalan ini lucu. Justru karena terlalu serius untuk ditertawakan.

Undang-Undang Pemilu menetapkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan serupa berlaku bagi calon anggota DPD, DPR, DPRD, serta kepala daerah. Pada 2025, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan yang meminta syarat tersebut dinaikkan menjadi S-1. MK menilai ketentuan itu masih merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Artinya, secara hukum, seseorang tidak harus memiliki gelar sarjana untuk memasuki ruang-ruang kekuasaan tersebut. Tentu saja, ini tidak berarti lulusan SMA tidak mampu menjadi pemimpin.

Ijazah bukan ukuran tunggal kecerdasan. Gelar akademik juga bukan sertifikat kejujuran. Banyak orang berpendidikan tinggi gagal menjaga integritas, sementara banyak orang dengan pendidikan formal sederhana mampu menjadi manusia yang hebat.

Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah standar. Jika pendidikan formal bukan ukuran utama kualitas seorang pemimpin, lalu standar kompetensi apa yang sebenarnya digunakan negara untuk memastikan orang yang memegang kekuasaan memang layak memegangnya?

Pertanyaan itu semakin penting ketika melihat wajah pemerintahan daerah.

Kepala daerah bukan hanya orang yang meresmikan gedung, memimpin apel, atau memberikan sambutan di depan kamera. Mereka mengelola APBD, birokrasi, proyek pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik.

Karena itu, masyarakat berhak berharap bukan hanya kepala daerah yang bersih dari korupsi, tetapi juga kepala daerah yang mampu memahami persoalan, menjelaskan kebijakan dan berkomunikasi dengan publik secara baik.

Kemampuan berbicara di depan publik memang bukan ukuran tunggal kecakapan seseorang. Orang yang gagap berbicara belum tentu buruk dalam bekerja. Sebaliknya, orang yang fasih berbicara belum tentu memiliki kemampuan memimpin.

Tetapi ketika seorang kepala daerah harus menjelaskan kebijakan publik, menjawab pertanyaan masyarakat, berhadapan dengan krisis atau menerangkan keputusan pemerintah, kemampuan komunikasi menjadi bagian dari kompetensi kepemimpinan.

Publik beberapa kali menyaksikan pejabat yang gagap menjelaskan persoalan, berputar-putar ketika menjawab pertanyaan, atau kesulitan menyampaikan gagasan secara runtut di depan mikrofon.

Itu bukan bahan untuk menertawakan pribadi seseorang. Itu seharusnya menjadi pertanyaan tentang standar kompetensi komunikasi seorang pejabat publik.

Hal yang sama berlaku bagi anggota legislatif.

Tugas anggota DPR bukan sekadar hadir dalam sidang dan menyampaikan pendapat. Mereka membuat undang-undang, membahas anggaran dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Lebih jauh lagi, mereka ditempatkan dalam komisi-komisi dengan bidang kerja yang sangat spesifik.

Komisi XII DPR, misalnya, berhadapan dengan isu energi dan sumber daya mineral, termasuk persoalan migas. Dalam rapat dengan pemerintah, anggota komisi membahas hal-hal seperti tata kelola migas dan program CNG.

Pertanyaannya sederhana: seberapa jauh seorang wakil rakyat memahami bidang yang sedang ia awasi?

Tentu anggota dewan tidak harus menjadi insinyur perminyakan untuk duduk di komisi yang membahas migas. Mereka memiliki tenaga ahli, staf, dan dapat mendengarkan pakar.

Tetapi wakil rakyat tetap membutuhkan kemampuan membaca persoalan, memahami data, mengajukan pertanyaan yang tepat, menyusun argumen dan menjelaskan persoalan kepada masyarakat.

Di sinilah persoalan pendidikan bertemu dengan persoalan kompetensi. Syarat menjadi calon anggota DPR dan DPRD memang masih minimal tamat SMA atau sederajat. Bahkan pada 2026, persoalan standar pendidikan calon anggota legislatif kembali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Namun perdebatan sebenarnya tidak semestinya berhenti pada pertanyaan: SMA atau S-1? Yang lebih penting adalah: apa yang harus dikuasai seseorang sebelum diberi kewenangan membuat aturan bagi jutaan manusia?

Sebab menjadi anggota dewan berarti berhadapan dengan hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, energi, pertahanan, teknologi dan berbagai persoalan publik lainnya.

Tamat SMA tentu tidak otomatis membuat seseorang tidak mampu memahami semua itu.  Tetapi apakah cukup hanya dengan tamat SMA tanpa mekanisme serius untuk memastikan kompetensi bidang, kemampuan berpikir, kemampuan membaca data dan kemampuan berkomunikasi?

Di sinilah ironi standar pendidikan terasa semakin kuat. Guru yang berdiri di depan tiga puluh anak dituntut memiliki kualifikasi akademik. Untuk mengajar manusia, negara berbicara tentang pendidikan, kompetensi, sertifikasi dan pengembangan profesional.

Sementara orang yang membuat kebijakan tentang pendidikan, menentukan anggaran sekolah, menyusun aturan untuk guru, mengawasi pemerintah, mengelola energi, atau memimpin suatu daerah tidak diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan formal yang sama.

Bangsa Indonesia begitu serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tetapi ketika berbicara tentang orang yang mengelola sumber daya manusia itu melalui kekuasaan, standar minimumnya justru sangat sederhana.

Tentu gelar S-1 bukan jaminan. Buktinya, pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan pejabat yang bersih, pandai berbicara, mampu membaca persoalan atau memahami rakyat.

Karena itu, solusinya juga tidak cukup dengan mengganti kata SMA menjadi S-1. Yang diperlukan adalah standar kompetensi yang lebih serius.

Kemampuan memahami konstitusi. Kemampuan membaca anggaran. Literasi kebijakan publik. Pemahaman bidang yang ditangani. Rekam jejak. Integritas. Kemampuan berkomunikasi. Kemampuan membaca data. Dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan kepada rakyat.

Negara tidak harus mengatakan bahwa semua pemimpin wajib bergelar S-1. Tetapi negara juga tidak seharusnya berhenti pada kalimat: yang penting tamat SMA.

Sebab rakyat tidak memilih seseorang hanya untuk duduk di kursi. Dari kursi itu lahir keputusan tentang sekolah, rumah sakit, jalan, energi, pajak, anggaran, hukum dan masa depan jutaan manusia.

Kalau untuk menjadi guru saja pendidikan dan kompetensi harus dibuktikan, mengapa untuk memegang kekuasaan standar kompetensinya boleh begitu sederhana?

Kalau seorang guru harus mampu menjelaskan pelajaran di depan tiga puluh siswa, seorang kepala daerah harus mampu menjelaskan kebijakan kepada jutaan warga. Kalau seorang anggota dewan mengawasi sektor migas, energi dan anggaran negara, bukankah masyarakat juga berhak memastikan ia memiliki kapasitas untuk memahami apa yang sedang diawasi?

Jika pertanyaan itu masih terdengar lucu, mungkin memang pantas negeri ini tertawa. Hahaha. Hihihi.

 

Catatan Redaksi: Artikel ini diterbitkan kembali setelah sebelumnya hilang dari situs SAGOE TV. Redaksi sedang menelusuri penyebab kejadian tersebut, termasuk kemungkinan adanya akses tidak sah terhadap sistem, serta memeriksa faktor teknis lainnya. Sampai saat ini, redaksi belum menyimpulkan penyebab kejadian tersebut. Informasi lebih lanjut akan disampaikan apabila telah diperoleh temuan yang terverifikasi.

Tags: NegeriopinipendidikanSarjanaSMA
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
SAGOE TV

SAGOE TV

SAGOETV.com adalah platform media digital yang memberi sudut pandang mencerahkan di Indonesia, berbasis di Banda Aceh. SAGOETV.com fokus pada berita, video, dan analisis dengan berbagai sudut pandang moderat.

Related Posts

Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi
Opini

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

by SAGOE TV
November 13, 2026
Melihat Indigenous Knowledge Menjelajah Jejak Keuneunong Aceh dan Kalender Aborigin Australia
Opini

Melihat Indigenous Knowledge: Menjelajah Jejak Keuneunong Aceh dan Kalender Aborigin Australia

by SAGOE TV
November 4, 2026
Sebelum Punya Gedung, Fakultas Ini Sudah Punya Grup Percakapan
Opini

Sebelum Punya Gedung, Fakultas Ini Sudah Punya Grup Percakapan

by SAGOE TV
November 2, 2026
Saat Berhemat Tak Lagi Menyelesaikan Masalah
Opini

Saat Berhemat Tak Lagi Menyelesaikan Masalah

by SAGOE TV
October 30, 2026
Ari J. Palawi
Opini

Banda Aceh, Kota yang Bisa Dicari Orang untuk Belajar

by SAGOE TV
October 23, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Singgasana Kehilangan Tuan, Lukisan Iswadi yang Merefleksikan Bencana Sumatra

Singgasana Kehilangan Tuan, Lukisan Iswadi yang Merefleksikan Bencana Sumatra

October 29, 2026
Dilarang Diputar, Dilarang Dilupakan Kritik dalam Karya Seni

Dilarang Diputar, Dilarang Dilupakan: Kritik dalam Karya Seni

November 12, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
USK Raih Empat Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026

USK Raih Empat Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026

November 12, 2026
Mahasiswa USK Hadirkan Buku Panduan Handphone untuk Bantu Lansia Hindari Hoaks dan Penipuan

Mahasiswa USK Hadirkan Buku Panduan Handphone untuk Bantu Lansia Hindari Hoaks dan Penipuan

November 10, 2026
Tim Aceh Berangkat ke Grand Final Olimpiade Bahasa Arab IX Tingkat Nasional

Tim Aceh Berangkat ke Grand Final Olimpiade Bahasa Arab IX Tingkat Nasional

November 10, 2026
Banjir Susulan Terjang Pidie Jaya, Tanggul Jebol dan Air Masuk Permukiman hingga 150 Cm

Banjir Susulan Terjang Pidie Jaya, Tanggul Jebol dan Air Masuk Permukiman hingga 150 Cm

November 10, 2026
Banjir Susulan Terjang Pidie Jaya, Tanggul Jebol dan Air Masuk Permukiman hingga 150 Cm

Aceh Tetapkan Siaga Darurat Bencana hingga 31 Januari 2027

November 11, 2026
Wagub Aceh Siap Tindaklanjuti Sengketa Pulau di Singkil hingga Pungli Rumah Duafa

Wagub Aceh Siap Tindaklanjuti Sengketa Pulau di Singkil hingga Pungli Rumah Duafa

May 27, 2025

EDITOR'S PICK

Berkenalan dengan Orang Cina

Berkenalan dengan Orang Cina

October 19, 2020
UIN Ar-Raniry Kalahkan Kampus Besar, Duduki Peringkat 2 Nasional Riset Hukum

UIN Ar-Raniry Kalahkan Kampus Besar, Duduki Peringkat 2 Nasional Riset Hukum

March 28, 2026
Pj Gubernur Aceh Tinjau Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Kuta Baro dan Montasik

Pj Gubernur Aceh Tinjau Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Kuta Baro dan Montasik

January 24, 2025
DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Gantikan Listyo Sigit Prabowo

DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Gantikan Listyo Sigit Prabowo

October 1, 2026
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.