SAGOETV – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, memberikan klarifikasi terkait polemik pelaksanaan job fit atau uji kompetensi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, namun memutuskan untuk menghentikan proses tersebut demi menjaga stabilitas.
“Job fit ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan bahwa pejabat yang memegang jabatan strategis memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Almuniza saat diwawancarai pada Senin (14/1/2025).
Ia menjelaskan, landasan hukum pelaksanaan job fit ini merujuk pada PP No. 11 Tahun 2017 Jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengevaluasi pejabat tinggi secara berkala. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya manajemen talenta dalam organisasi pemerintahan.
Bukan Mutasi
Almuniza membantah kabar yang menyebut bahwa job fit ini bertujuan untuk melakukan mutasi pejabat. Menurutnya, proses tersebut murni untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi kepada wali kota definitif yang akan datang.
“Saya tegaskan, pelaksanaan job fit ini tidak ada kaitannya dengan mutasi atau kepentingan tertentu. Hasil evaluasi nanti akan menjadi referensi bagi kepala daerah terpilih dalam menyusun struktur pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Namun, Almuniza menyadari bahwa niat baik ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan internal pemerintahan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membatalkan proses job fit demi menjaga stabilitas organisasi.
“Saya pastikan proses ini dihentikan. Kami juga akan mengajukan permohonan resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pembatalan. Ini bukan berarti kebijakan ini salah, tetapi karena saya tidak ingin energi kita habis untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.
Fokus pada Isu Prioritas
Almuniza mengajak semua pihak untuk tidak memperbesar polemik yang tidak substantif dan lebih fokus pada persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Banda Aceh. Ia menyebutkan beberapa isu prioritas yang harus segera ditangani, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian masalah pegawai non-ASN, penanganan sampah, perbaikan jalan berlubang, dan ketersediaan air bersih.
“Ada banyak persoalan penting yang perlu kita prioritaskan. Hal-hal seperti upah petugas pasar atau penyelesaian masalah non-ASN lebih mendesak untuk kita bahas bersama,” ungkapnya.
Ia berharap masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang lebih maju, bersih, dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Menurut Almuniza, polemik yang tidak substantif hanya akan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting yang lebih mendesak.
Sebagai Penjabat Wali Kota, Almuniza juga menegaskan komitmennya untuk mendukung transisi pemerintahan hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ia berharap kebijakan yang telah dirancang dapat memberikan landasan yang baik bagi pemerintahan mendatang.
“Mari kita bekerja bersama untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang lebih baik. Fokus kita harus pada kebutuhan masyarakat, bukan pada isu-isu yang tidak produktif,” pungkasnya. []
