BANDA ACEH | SAGOE TV – Menjelang 21 Tahun Damai Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengimbau seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga dan merawat perdamaian. Di balik seruan itu, ada harapan agar perdamaian tidak berhenti sebagai peringatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret untuk membangun Aceh yang lebih bermartabat, adil, dan sejahtera.
“Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” kata Mualem, Kamis, 14 Agustus 2026. Imbauan Gubernur Mualem tersebut, kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man), juga disebarkan dalam bentuk video.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” kata Ampon Man yang juga adalah salah satu tokoh perdamaian Aceh.
Pada momentum peringatan Hari Damai Aceh yang ke-21, kata Ampon Man, Gubernur Mualem juga mengimbau semua pihak untuk berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai.
“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” kata Ampon Man dalam keterangan tertulis pada Kamis.
Ampon Man menjelaskan peringatan 15 Agustus merupakan momentum bersejarah bagi Aceh, yakni penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya ada jiwa Aceh, bukan sekedar mengakhiri konflik,” kata Ampon Man.
“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” sebutnya.
Kendati demikian, Ampon Man mengakui, bahwa perjalanan perdamaian ini tidaklah semulus harapan. Di satu sisi pembangunan Aceh berjalan dengan baik yang dikuatkan dengan sistem politik baru yang lahir di Aceh. “Seperti keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.
Di sisi lain, kata Ampon Man, dinamika politik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh juga terjadi. Begitu juga berbagai persoalan politik lokal di Aceh ikut mewarnainya. “Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” ujarnya.
Persoalan yang paling mendasar sekarang ini, kata Ampon Man, adalah bukan hanya sekedar seremonial memperingati Hari Damai Aceh.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya.
