• Tentang Kami
Saturday, November 21, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

21 Tahun Damai: Refleksi dan Koreksi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

SAGOE TV by SAGOE TV
August 15, 2026
in Opini
Reading Time: 3 mins read
A A
0
21 Tahun Damai Refleksi dan Koreksi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Tarmizi
Direktur Eksekutif The Aceh Institute

Hari ini, 15 Agustus 2026, genap dua puluh satu tahun Nota Kesepahaman Helsinki ditandatangani. Perang telah berakhir dan damai telah menjadi kenyataan. Namun damai bukan sekadar berhenti berperang. Damai berarti menepati pedoman yang telah disepakati, menyelesaikan masa lalu, dan bersama membangun masa depan. Saatnya kita merenungi apa yang telah berjalan, memperbaiki yang belum tepat, dan merencanakan langkah ke depan.

Kesepakatan ini adalah pedoman bersama untuk menyelesaikan masa lalu dan membangun harapan masa depan. Namun hingga hari ini, pedoman itu belum sepenuhnya dijalankan. Pengadilan HAM yang dijanjikan sejak Agustus 2007 belum pernah berdiri. Padahal keadilan adalah fondasi perdamaian. Tanpa keadilan, damai belum utuh.

BACA JUGA

Guru di Tengah Generasi Penggulat Layar

Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi baru terbentuk belakangan. Laporan akhirnya mencatat ribuan nama korban dan puluhan rekomendasi. Namun belum satu pun rekomendasi yang dilaksanakan secara menyeluruh. Kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu masih menggantung tanpa penyelesaian. Belum ada aturan yang mewajibkan pelaksanaan dan menetapkan siapa yang bertanggung jawab.

Hal serupa juga terjadi pada hak atas kekayaan alam. Kesepakatan telah menetapkan hak Aceh secara jelas. Namun peraturan pelaksana yang lahir sesudahnya justru mengubah substansi yang telah disepakati bersama. Pembagian hasil diubah melalui peraturan yang dibuat sepihak. Rakyat Aceh tidak menerima apa yang menjadi haknya.

Wilayah perairan sempat dipindahkan tanpa persetujuan. Revisi undang-undang justru menyempitkan ruang kewenangan yang seharusnya dilindungi. Polanya tampak berulang: apa yang disepakati bersama, perlahan-lahan dikurangi melalui aturan turunan. Kesepakatan yang menjadi dasar damai perlahan-lahan kehilangan maknanya.

Sementara itu, dana otonomi khusus yang diterima dalam jumlah sangat besar belum sepenuhnya mengubah kehidupan rakyat. Angka kemiskinan masih tertinggi di kawasan Sumatera. Tingkat pengangguran juga berada di atas rata-rata nasional. Porsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan masih sangat kecil.

Sebagian besar anggaran bahkan seringkali tidak terserap dengan baik setiap tahunnya. Pengelolaan amanah tersebut belum dilakukan dengan perencanaan yang tajam. Penyerapan belum tepat sasaran. Pengawasan belum berjalan dengan ketat. Anggaran besar belum menjadi kesejahteraan yang nyata.

Bahkan Gubernur Aceh sendiri menyatakan secara terbuka: pelaksanaan kesepakatan baru mencapai sekitar tiga puluh persen. Artinya, tujuh puluh persen amanah belum terlaksana. Angka ini sekaligus menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan datang dari satu pihak saja. Tidak ada pihak yang bebas dari tanggung jawab.

Pemerintah pusat belum sepenuhnya menghormati isi kesepakatan. Pemerintah Aceh sendiri juga belum sepenuhnya mampu menjalankan amanah yang berada di tangannya. Tidak ada pihak yang dapat menunjuk kesalahan hanya kepada pihak lain. Semua pihak perlu melakukan refleksi secara jujur.

Maka koreksi harus dilakukan dari kedua arah. Pemerintah pusat harus kembali menghormati kesepakatan dan tidak lagi mengubah isinya melalui aturan turunan. Segera menindaklanjuti segala hal yang menjadi kewajiban bersama. Pemerintah Aceh juga harus memperbaiki cara mengelola amanah yang telah diterima.

Pastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Menjaga kebijakan yang lahir dari semangat perdamaian agar tidak berubah sepihak. Dua puluh satu tahun damai adalah waktu yang cukup panjang untuk belajar. Kita sudah melihat apa yang berhasil dan apa yang belum.

Mari kita gunakan pengalaman ini untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Kembalilah kepada pedoman kesepakatan yang telah disepakati bersama. Tegakkan keadilan yang masih tertunda. Penuhi hak yang telah diakui. Kelola amanah rakyat dengan kejujuran dan ketulusan.

Jangan lagi ada kewajiban yang tertunda. Jangan lagi ada aturan yang menyempitkan hak. Jangan lagi ada amanah yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selama kita berniat baik dan kembali kepada semangat persetujuan bersama, sisa amanah itu masih dapat kita wujudkan.

Kesepakatan Helsinki bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah landasan yang disepakati untuk menyelesaikan masa lalu dan membangun masa depan. Selama landasan ini belum sepenuhnya ditegakkan, maka tugas perdamaian belum selesai. Dan kewajiban untuk kembali kepada pedoman itu tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.

Tags: AcehDamaidamai acehMasa Depan AcehMoU HelsinkiopiniPerdamaianRefleksi
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
SAGOE TV

SAGOE TV

SAGOETV.com adalah platform media digital yang memberi sudut pandang mencerahkan di Indonesia, berbasis di Banda Aceh. SAGOETV.com fokus pada berita, video, dan analisis dengan berbagai sudut pandang moderat.

Related Posts

Guru di Tengah Generasi Penggulat Layar
Opini

Guru di Tengah Generasi Penggulat Layar

by Rizki Matang
November 20, 2026
Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar
Opini

Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar

by SAGOE TV
November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh
Opini

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

by Rizki Matang
November 18, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana
Opini

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

by Rizki Matang
November 17, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi
Opini

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

by SAGOE TV
November 13, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026
Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut BANDA ACEH I SAGOETV – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh hingga 18 November 2026. Sejumlah infrastruktur dan layanan dasar telah kembali beroperasi, tetapi pembangunan hunian tetap, perbaikan jembatan daerah, serta normalisasi sungai dan muara masih membutuhkan percepatan. Ketua Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh seluruhnya telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Hal tersebut disampaikan Safrizal dalam pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada Kamis(19/11/2026).

Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

Menatap Laga PSMS, Akhyar Siapkan Evaluasi Total Permainan Persiraja

Persiraja Didenda Rp25 Juta oleh Komdis PSSI, Ini Penyebabnya

February 12, 2026
Dilema Bioetika Era Kecerdasan Buatan

Dilema Bioetika Era Kecerdasan Buatan

March 6, 2021
Dr. Teuku Chalidin Yacob : “Diamnya Intelektual Aceh Itu Menyesakkan”

Dr. Teuku Chalidin Yacob : “Diamnya Intelektual Aceh Itu Menyesakkan”

June 18, 2025
HAkA Apresiasi Kejari Aceh Besar, Terapkan UU 322024 dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar

HAkA Apresiasi Kejari Aceh Besar, Terapkan UU 32/2024 dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar

August 21, 2025
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.