BANDA ACEH | SAGOE TV – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bahwa pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh membutuhkan dukungan kuat dan nyata dari Pemerintah Pusat. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat pemulihan pascabencana Aceh yang digelar di Hotel Daka, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat strategis itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota DPR RI, jajaran menteri terkait, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, unsur Forkopimda Aceh, serta para bupati dari daerah terdampak bencana.
Di hadapan pimpinan DPR RI dan jajaran kementerian, Mualem menyampaikan apresiasi atas perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap Aceh pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh telah mengambil langkah cepat dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak di berbagai wilayah.
“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat. Namun kami menyadari, pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” tegas Mualem.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh program pemulihan dapat berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa fokus utama pemulihan meliputi perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan perlunya kebijakan khusus bagi daerah terdampak bencana, terutama terkait percepatan pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan sosial lainnya. Menurutnya, kondisi pascabencana membuat sejumlah mekanisme normal tidak dapat diterapkan seperti di daerah lain.
Selain itu, Fadhlullah juga mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir dengan kategori rusak berat ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit. Usulan tersebut mengacu pada standar anggaran pembangunan rumah layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen DPR RI untuk mengawal langsung penanganan bencana di Aceh. Bahkan, DPR RI berencana berkantor di Aceh guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga terkait menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor langsung,” ujar Dasco. []
