JAKARTA | SAGOE TV – Pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, pemulihan tak hanya menyangkut rumah dan jalan yang runtuh. Di balik puing-puing madrasah dan pesantren yang rusak, ada jutaan anak dan santri yang masa belajarnya terhenti. Inilah sebabnya Kementerian Agama (Kemenag) RI menjadikan pendidikan keagamaan sebagai prioritas utama dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kemenag memaparkan progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di Kementerian Dalam Negeri. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga negara, sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan dampak bencana, Senin (26/01/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Kemenag telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebesar Rp75,82 miliar, yang bersumber dari APBN Rp66,47 miliar serta himpunan dari dana Kemenag Peduli Rp9,35 miliar. Bantuan tersebut disalurkan ke tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh sebesar Rp 42,88 miliar, Sumatera Utara Rp21,39 miliar, dan Sumatera Barat Rp11,56 miliar.
“Dana ini kami fokuskan untuk mendukung pemulihan layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta kebutuhan sosial-spiritual masyarakat terdampak,” ujar Menag seperti dilansir laman resmi Kemenag RI.
Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemenag menetapkan sektor pendidikan keagamaan sebagai prioritas utama. Tercatat 562 madrasah, 1.033 pesantren, dan 17 perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) menjadi sasaran rehabilitasi prioritas akibat kerusakan infrastruktur pasca bencana.
Menag menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi fisik madrasah dan pesantren dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat kewenangan pembangunan fisik berada pada kementerian tersebut. “Dari sisi Kemenag, anggaran dan surat perintah pelaksanaan sudah siap. Saat ini kami menunggu eksekusi teknis lapangan, terutama terkait akses jalan dan jembatan yang masih rusak,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, Kemenag juga memprioritaskan rekonstruksi sarana peribadatan. Sebanyak 1.593 rumah ibadah lintas agama, termasuk kantor layanan Kementerian Agama di daerah terdampak, masuk dalam program rekonstruksi fisik.
Menag Nasaruddin Umar mengakui bahwa anggaran pembangunan rumah ibadah di Kemenag relatif terbatas. Namun melalui gerakan Kemenag Peduli yang melibatkan BAZNAS, BWI, lembaga keuangan syariah, serta jejaring organisasi keagamaan, Kemenag berhasil menghimpun dana tambahan Rp9,35 miliar untuk membantu pembangunan musala, masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya agar dapat kembali digunakan, terutama menjelang Ramadhan.
Tidak hanya pembangunan fisik, Kemenag juga menjalankan program pemulihan mental dan spiritual bagi masyarakat terdampak. Program ini meliputi pendampingan sosial-keagamaan, layanan konseling rohani, pengiriman dai, pendeta, pastor, dan tokoh agama lintas iman, hingga distribusi puluhan ribu mushaf Al-Qur’an dan kitab suci agama lain yang rusak akibat bencana.
Kemenag juga menggerakkan jaringan majelis taklim, penyuluh agama, imam masjid, serta pesantren untuk membantu pembersihan lingkungan, pendampingan anak-anak, hingga pembinaan ibadah dan penguatan psikososial warga terdampak.
“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun gedung. Masyarakat juga membutuhkan ketenangan batin, bimbingan rohani, serta penguatan komunitas. Di sinilah peran Kementerian Agama bekerja sampai tingkat desa dan rumah ibadah,” ungkap Menag.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat Kementerian Agama, khususnya dalam penanganan rumah ibadah dan pesantren. Ia menegaskan pentingnya sinergi pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar rehabilitasi dapat dipercepat.
“Kami mendorong agar pembagian tanggung jawab pembangunan rumah ibadah, madrasah, dan pesantren dapat dirapatkan bersama pemerintah daerah. Terlebih pemerintah pusat telah menyiapkan tambahan dana ke daerah untuk penanganan dampak bencana,” ujar Mendagri.
Menag pun menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan antara sekolah umum dan madrasah dalam kebijakan daerah. Ia berharap tidak adanya kesenjangan penanganan pendidikan pascabencana.
Percepatan Menjelang Ramadhan
Rapat koordinasi ini juga menegaskan target percepatan penyelesaian rumah ibadah sebelum memasuki bulan Ramadhan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat koordinasi agar masyarakat terdampak dapat kembali beribadah dengan layak serta aktivitas pendidikan keagamaan dapat berjalan normal.
“Kami optimistis, dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemulihan pascabencana di Sumatra dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” tutup Menag. []
