BANDA ACEH | SAGOE TV – Pemerintah Aceh mulai menelusuri penyebab kelangkaan semen dan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir pihak mana pun yang terbukti sengaja memicu kelangkaan dan merugikan masyarakat.
“Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, dalam keterangannya, Kamis, 30 Juli 2026.
Setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. “Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat,” kata Nurlis.
Nurlis menjelaskan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sudah memberi petunjuk kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir untuk membentuk tim mengurai benang kusut kelangkaan semen dan BBM tersebut.
Saat ini, sudah dibentuk tim di bawah koordinasi Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Teuku Robby Izra, dan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini.
Menindaklanjuti kelangkaan semen, Teuku Adi Darma telah mempertanyakannya kepada PT Solusi Bangun Andalas (produsen Semen Andalas) pada Kamis, 30 Juli 2026. Dari Semen Andalas diperoleh jawaban bahwa dalam beberapa waktu ini permintaan semen melonjak di beberapa wilayah yang berdampak pada percepatan penyerapan stok, sementara aktivitas produksi semen berjalan tanpa kendala.
Kendati demikian, Pemerintah Aceh akan terus mencari penyebab permasalahannya sampai ke tingkat pengecer. “Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, dan melibatkan aparat penegak hukum dari kepolisian di Aceh,” kata Nurlis.
Menelusuri penyebab kelangkaan BBM, kata Nurlis, Pemerintah Aceh juga sudah melakukan Sidak Pengendalian Distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh pada Kamis, 30 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM dan Disperindag serta Biro Perekonomian Seta Aceh dengan melibatkan tim dari Polda Aceh.
Saat sidak di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, pemeriksaan data stok ketersedian BBM masih tersedia dan pengisian berjalan dengan lancar. Tetapi ditemukan juga beberapa kendaraan yang menunjukkan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi.
“Di SPBU Lambhuk ditemukan keanehan, ketika petugas sampai ke SPBU malah banyak kendaraan kocar-kacir keluar dari antrean. Ini menunjukan ada sesuatu yang tidak beres dalam administrasi antrean pengisian konsumen,” kata Nurlis.
“Seluruh temuan ini didata dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya,” tambahnya.
Sementara, pihak PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih dalam batas aman. “Pertamina berjanji terus melakukanl angkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman, dan memiliki stok yang cukup. Begitu juga dengan LPG tabung 3 Kg, disebutkan masih aman,” kata Nurlis.
Sejauh ini, lanjut Nurlis, belum terdapat data maupun fakta yang dapat membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan distribusi BBM dan semen di Aceh.
“Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistic. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dan mekanisme distribusi yang ditetapkan Pemerintah melalui Pertamina,” ujarnya.
Pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. “Memperkuat pengawasan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor agar setiap potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sedini mungkin,” kata Nurlis.
Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi atau laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” ujar Nurlis. []
