Oleh Baihaqi
Komisioner Bawaslu Kabupaten Bireuen
Setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang kepala daerah menjadi tersangka korupsi, publik kembali dihadapkan pada sebuah ironi yang sama. Mereka yang seharusnya menjadi representasi dari pilihan rakyat justru tersandung kasus hukum. Hingga Juli 2026 ini, sudah 12 kepala daerah yang berurusan dengan KPK karena diduga menyalahgunakan jabatannya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi di tubuh pemerintahan daerah bukan lagi sekadar penyimpangan individual, melainkan persoalan yang terus berulang dalam sistem politik Indonesia.
Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai penjelasan mengenai penyebab korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Salah satu yang mengemuka adalah anggapan bahwa rendahnya gaji menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi. Alasannya memang tampak logis memang. Seorang gubernur, bupati, atau wali kota memimpin birokrasi dengan ribuan aparatur, mengelola anggaran hingga triliunan rupiah, serta memikul tanggung jawab yang besar, sementara gaji pokok yang diterima relatif kecil dibandingkan kompleksitas tugasnya. Dari perspektif manajemen sektor publik, kompensasi yang memadai memang dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga profesionalisme penyelenggara negara.
Meski argumen tersebut sekilas terdengar masuk akal, menjadikan besaran nominal gaji sebagai penjelasan utama terjadinya korupsi merupakan penyederhanaan yang sesat pikir. Kesejahteraan kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh gaji pokok yang diterima setiap bulannya. Jabatan tersebut juga melekat dengan berbagai tunjangan, biaya operasional, rumah dinas, kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta fasilitas lain yang disediakan negara. Walaupun sebagian besar fasilitas tersebut bukan merupakan pendapatan pribadi, fakta ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pejabat publik tidak dapat diukur hanya dari besaran gaji.
Bahkan jika aspek kesejahteraan dianggap telah terpenuhi sekalipun, beberapa fakta memperlihatkan bahwa tingginya pendapatan tidak otomatis melahirkan integritas. Tidak sedikit pejabat dengan penghasilan besar tetap melakukan korupsi, sementara banyak kepala daerah dengan tingkat kesejahteraan yang sama justru mampu menjalankan pemerintahan secara baik. Artinya, persoalan utama bukan terletak pada besaran pendapatan, melainkan pada insentif politik, peluang penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas.
Jika demikian, persoalannya jelas tidak berhenti pada soal pendapatan. Akar masalah justru terletak lebih jauh, yakni pada proses politik yang mengantarkan seseorang menduduki jabatan itu. Korupsi kepala daerah sering kali tidak dimulai ketika seseorang telah duduk di kursi bupati, wali kota, atau gubernur. Benih-benihnya telah tumbuh jauh sebelum itu, ketika proses memperoleh kekuasaan berlangsung melalui mekanisme pemilihan.
Biaya Politik sebagai Akar Korupsi
Proses politik tersebut berlangsung dalam lanskap demokrasi lokal yang hingga kini masih dibayangi tingginya biaya politik. Proses pencalonan membutuhkan sumber daya yang besar, kampanye memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, sementara praktik politik uang dan ketergantungan pada penyandang dana masih menjadi kenyataan yang sulit dipisahkan dari banyak kontestasi elektoral. Dalam situasi seperti ini, kemenangan politik kerap melahirkan hubungan timbal balik yang bersifat transaksional.
Konsekuensinya, hubungan yang terbentuk antara kandidat dan para penyandang dana tidak selalu berhenti pada dukungan selama masa kampanye. Hubungan tersebut dapat berupa komitmen kepada penyandang dana, janji pemberian akses terhadap proyek pemerintah, pengaruh dalam penempatan jabatan, maupun berbagai bentuk balas jasa politik lainnya. Ketika kepala daerah kemudian memperoleh kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran, perizinan, maupun pengadaan barang dan jasa, ruang konflik kepentingan pun semakin terbuka.
Korupsi tidak semata-mata berakar pada lemahnya moral individu. Ia juga tumbuh ketika sistem politik menciptakan insentif yang keliru, yakni ketika kekuasaan lebih menguntungkan jika digunakan untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi dibandingkan untuk melayani kepentingan publik. Dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, tingginya biaya politik menjadi salah satu insentif tersebut. Jabatan publik kemudian berisiko dipersepsikan sebagai instrumen untuk mengembalikan modal politik, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Ketika praktik-praktik tersebut terus berulang, persoalannya tidak lagi semata menyangkut perilaku individu, melainkan juga menyentuh kualitas demokrasi itu sendiri. Persoalan ini sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya menjalankan fungsi dasarnya sebagai mekanisme akuntabilitas.
Pemilu tidak semata-mata menjadi prosedur untuk memilih pemimpin, melainkan sarana agar kekuasaan tetap berada dalam kendali rakyat. Ketika kompetisi politik dibentuk oleh transaksi, biaya politik yang tinggi, dan relasi patronase, kemampuan demokrasi untuk menghasilkan pemerintahan yang akuntabel ikut melemah. Dalam situasi demikian, pemimpin yang terpilih berpotensi lebih terikat pada kepentingan politik yang mengantarkannya ke tampuk kekuasaan daripada pada kepentingan publik yang seharusnya dilayaninya.
Rangkaian sebab akibat tersebut sesungguhnya membentuk satu mata rantai yang saling berkaitan. Biaya politik yang tinggi mendorong ketergantungan pada penyandang dana. Ketergantungan itu melahirkan utang politik. Utang politik kemudian membuka ruang bagi transaksi kekuasaan, dan dari transaksi kekuasaan itulah korupsi memperoleh pintu masuk.
Pencegahan Korupsi
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Operasi tangkap tangan memang penting untuk memberikan efek jera, tetapi penindakan selalu bekerja di hilir. Sementara itu, akar persoalan berada jauh di hulu, yakni pada proses demokrasi itu sendiri.
Apabila akar persoalan memang berada pada proses politik, maka upaya pencegahannya pun harus dimulai sejak proses tersebut berlangsung. Dalam konteks inilah pengawasan pemilu memperoleh makna yang jauh lebih strategis daripada sekadar memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prosedur. Pengawasan pemilu merupakan investasi bagi kualitas pemerintahan yang akan lahir setelahnya.
Ketika politik uang berhasil ditekan, biaya politik menjadi lebih rendah. Ketika biaya politik menurun, ketergantungan kandidat terhadap penyandang dana ikut berkurang. Ketika utang politik semakin kecil, peluang penyalahgunaan kewenangan setelah menjabat pun ikut menyempit. Dengan demikian, setiap pelanggaran pemilu yang berhasil dicegah sejatinya merupakan bagian dari upaya mencegah korupsi pada masa pemerintahan berikutnya.
Namun demikian, hubungan sebab-akibat tersebut belum sepenuhnya menjadi kesadaran publik. Perhatian masyarakat sering kali baru muncul ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah. Padahal, akar persoalannya mungkin telah tumbuh bertahun-tahun sebelumnya, ketika politik uang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, mahar politik diterima sebagai konsekuensi pencalonan, atau penyalahgunaan fasilitas negara selama pemilu dibiarkan tanpa koreksi.
Oleh karena itu, pendidikan politik perlu melampaui sekadar ajakan menggunakan hak pilih. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap pelanggaran dalam proses demokrasi berpotensi memengaruhi kualitas pemerintahan yang akan terbentuk. Demokrasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga oleh integritas proses yang melahirkan para pemimpin.
Meski demikian, memperbaiki proses demokrasi saja belum cukup. Reformasi demokrasi harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Transparansi pengadaan barang dan jasa, keterbukaan informasi anggaran, digitalisasi layanan publik, penguatan lembaga pengawas, serta partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting untuk mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi tidak berhenti ketika surat suara selesai dihitung. Justru setelah pemilu usai, pengawasan warga menjadi semakin menentukan.
Pada akhirnya, korupsi kepala daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu dalam menjaga integritas. Ia merupakan refleksi dari kualitas demokrasi yang melahirkan pemimpin tersebut. Selama proses politik masih dibebani biaya yang tinggi, relasi transaksional, dan pengawasan yang lemah, risiko penyalahgunaan kewenangan akan terus menghantui pemerintahan daerah.
Karena itu, memperkuat demokrasi sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemberantasan korupsi. Penegakan hukum memang harus tetap tegas, tetapi pencegahan harus dimulai dari hulu. Demokrasi yang bersih bukan hanya menghasilkan pemenang pemilu, melainkan juga melahirkan pemimpin yang bebas dari beban transaksi politik sehingga mampu menggunakan kekuasaan sepenuhnya untuk kepentingan publik.
Korupsi kepala daerah bukanlah bukti bahwa demokrasi telah gagal. Ia merupakan peringatan bahwa mata rantai antara demokrasi dan akuntabilitas sedang melemah. Karena itu, tugas kita bukan meninggalkan demokrasi, melainkan memperbaiki kualitasnya sejak dari hulunya. Sebab, hanya demokrasi yang berintegritas yang mampu melahirkan pemerintahan yang berintegritas pula.
