BANDA ACEH I SAGOETV – Sebanyak 234 kejadian bencana tercatat di Aceh sepanjang Januari hingga September 2026, dengan estimasi kerugian mencapai Rp186 miliar. Di tengah ancaman cuaca ekstrem dan potensi banjir serta longsor, kesiapsiagaan lintas instansi kembali diperkuat melalui Apel Gelar Pasukan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, turut mengikuti apel yang dipimpin Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan. Kegiatan tersebut melibatkan personel gabungan dari kepolisian, TNI, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Satpol PP, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi bagian dari upaya menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang dipicu kondisi cuaca ekstrem. Ancaman tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama mengingat Aceh masih menghadapi kerentanan wilayah pascabencana banjir dan longsor pada November 2025.
Dalam amanatnya, Kapolda Aceh Ruddi Setiawan mengingatkan seluruh unsur agar tidak menganggap ancaman bencana hidrometeorologi sebagai persoalan yang dapat diabaikan. Ia menyoroti peringatan dini yang sebelumnya dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 14 hingga 16 November 2026 terkait potensi cuaca ekstrem di Aceh.
Peringatan tersebut dipicu oleh terpantau dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah. Kondisi itu menuntut kesiapan pemerintah, aparat keamanan, tim penyelamat, dan masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan dampak bencana.
Baca juga: Banjir dan Longsor di Gayo Lues, Jembatan Gantung Putus
Ruddi juga mengungkapkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang mencatat sebanyak 234 kejadian bencana di seluruh Aceh sepanjang Januari hingga September 2026. Dari berbagai kejadian tersebut, perkiraan total kerugian mencapai Rp186 miliar.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman yang nyata dan berulang,” ujar Ruddi.
Ia menegaskan, apel gelar pasukan tidak boleh berhenti pada kegiatan formalitas. Kegiatan tersebut harus menjadi sarana memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, peralatan pendukung, serta sistem komando dan komunikasi agar dapat berfungsi ketika situasi darurat terjadi.
Melalui apel yang mengusung tema “Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Selamat”, Kapolda menekankan pentingnya kerja sama seluruh unsur dalam penanggulangan bencana. Sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana secara terkoordinasi.
Sejumlah langkah kesiapsiagaan turut ditekankan, mulai dari memastikan personel dan peralatan dalam kondisi siap, memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi, memetakan kawasan rawan bencana beserta jalur evakuasi, hingga mengutamakan keselamatan jiwa. Koordinasi lintas instansi juga perlu diperkuat agar penanganan berjalan efektif, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan keselamatan petugas di lapangan.
Kapolda turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, serta tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai bencana.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat terdekat apabila menemukan tanda-tanda awal bencana di lingkungan masing-masing. Kesiapsiagaan bersama diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat dan mengurangi risiko dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.




















