BANDA ACEH I SAGOETV – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh hingga 18 November 2026. Sejumlah infrastruktur dan layanan dasar telah kembali beroperasi, tetapi pembangunan hunian tetap, perbaikan jembatan daerah, serta normalisasi sungai dan muara masih membutuhkan percepatan.
Ketua Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh seluruhnya telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional.
Hal tersebut disampaikan Safrizal dalam pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada Kamis(19/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta perwakilan 12 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Safrizal menjelaskan, pemulihan pascabencana tidak dapat diukur hanya dari waktu sejak bencana terjadi. Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara efektif baru berjalan beberapa bulan setelah pemerintah menyelesaikan tahapan tanggap darurat dan transisi darurat.
“Praktis kita sebenarnya baru memulai rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa bulan saja. Sebelumnya adalah penanganan dalam rangka kedaruratan,” kata Safrizal.
Ia menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah disusun dalam rencana induk selama tiga tahun, yakni 2026 hingga Desember 2028. Karena itu, pekerjaan yang belum selesai pada 2026 akan dilanjutkan sesuai pembagian target pada 2027 dan 2028.
Baca juga: Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih
Untuk pemulihan di tiga provinsi terdampak di Sumatra, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh alokasi Rp58,973 triliun atau sekitar 60 persen. Pelaksanaan anggaran dibagi menjadi Rp24 triliun pada 2026, Rp20 triliun pada 2027, dan Rp14 triliun pada 2028.
Dari sisi infrastruktur, seluruh jalan nasional terdampak di Aceh telah kembali berfungsi untuk operasional. Namun, Safrizal menegaskan bahwa kondisi fungsional tersebut tidak berarti seluruh konstruksi telah selesai. Sebagian ruas jalan masih menggunakan jembatan sementara sambil menunggu penyelesaian pembangunan permanen.
Untuk jembatan nasional, sebanyak 23 unit yang terdampak telah kembali fungsional. Beberapa di antaranya telah menyelesaikan konstruksi, termasuk Jembatan Kutablang dan Jembatan Tepi. Sementara itu, 20 jembatan lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Pada tingkat daerah, dari 655 jembatan yang terdampak, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen telah kembali berfungsi. Sejumlah jembatan lainnya masih dalam tahap konstruksi maupun pengiriman material dan tenaga kerja.
Pemulihan sektor perumahan juga menjadi perhatian pemerintah. Safrizal menyebutkan, dari sekitar 1,4 juta orang yang sebelumnya berada di pengungsian, sebanyak 99,83 persen telah memperoleh hunian sementara atau kembali ke kediaman masing-masing.
Adapun pembangunan hunian tetap baru mencapai 1.758 unit dari total rencana 49.184 unit. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan hunian tetap pada 2027.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah mengubah sebagian mekanisme pembangunan rumah yang bersifat in situ atau dibangun di atas tanah milik masyarakat. Pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah daerah melalui transfer anggaran kepada bendahara daerah.
Dengan mekanisme tersebut, bupati dan wali kota diharapkan dapat mengoordinasikan pembangunan sekaligus melibatkan penyedia perumahan dan pengusaha lokal. Sementara pembangunan hunian secara komunal tetap dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Di sektor pelayanan dasar, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi. Meski demikian, sejumlah fasilitas kesehatan masih menjalani pekerjaan peningkatan dan perbaikan, termasuk Rumah Sakit Tamiang yang sebelumnya terendam banjir hingga dua meter.
Pada sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, masih terdapat 71 sekolah yang menggunakan ruang kelas darurat. Sementara itu, dari 918 rumah ibadah yang terdampak, sebanyak 906 unit telah kembali beroperasi dan 12 lainnya masih dalam penanganan.
Pemulihan ekonomi masyarakat juga menunjukkan perkembangan. Dari 127 pasar yang terdampak, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan.
Di sektor pertanian, terdapat 57.171 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Pemerintah telah menyelesaikan konstruksi pada 24.000 hektare lahan sawah yang ditangani dalam program pemulihan.
Sementara itu, kerusakan sektor kelautan dan perikanan mencakup sekitar 30.000 hektare lahan tambak dan 1.953 unit keramba. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp400 miliar untuk penanganan sektor tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga merencanakan tambahan program pemberdayaan pada 2027.
Pada sektor infrastruktur dasar, pasokan listrik, 156 SPBU terdampak, 11 SPBE, 131 agen LPG, serta 3.815 BTS telah kembali berfungsi 100 persen. Untuk penyediaan air bersih, dari target pembangunan 1.434 sumur bor, sebanyak 920 unit telah selesai dan 514 unit masih dalam proses.
Normalisasi Sungai Masih Menjadi Pekerjaan Besar
Meski sejumlah sektor menunjukkan pemulihan, penanganan sungai dan muara masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum per 18 November 2026, dari target normalisasi 31 sungai, baru 10 sungai yang selesai ditangani. Sebanyak 21 sungai lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 40 bendungan atau sabodam untuk mengendalikan aliran air dari kawasan hulu. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Daerah Aliran Sungai Peusangan yang melintasi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen.
Dari 40 rencana pembangunan tersebut, sebagian masih dalam proses pelelangan dan ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027.
Untuk penanganan muara, pemerintah menargetkan pengerjaan 23 muara. Hingga laporan terakhir, dua muara telah selesai dan 21 lainnya masih dalam proses.
Safrizal mengatakan, percepatan normalisasi sungai diperlukan untuk menangani sedimentasi, penyempitan alur, serta penurunan kapasitas tampung air yang berpotensi memperburuk banjir.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan potensi material galian C dari sungai untuk mendukung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian ESDM telah menerbitkan pedoman bagi bupati dan wali kota agar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
Safrizal turut menyoroti kesiapan lahan dan ketersediaan bahan bangunan sebagai faktor yang dapat memengaruhi kecepatan pembangunan hunian tetap. Menurutnya, kebutuhan material seperti batu, bata, dan batako harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan kenaikan harga dan menghambat proyek pembangunan.
Dari sisi bantuan sosial, penyaluran bantuan isi hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi telah mencapai sekitar 99 persen. Pemerintah juga membuka peluang verifikasi ulang terhadap masyarakat yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, sepanjang terdapat data dan persyaratan baru yang dapat diperiksa.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah mencapai 70 persen hingga 18 November 2026.
Safrizal menegaskan bahwa pekerjaan pemulihan masih berlanjut dan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi, dapat membantu mempercepat penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.




















