• Tentang Kami
Friday, November 20, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Siapkan Langkah Hukum

Rizki Matang by Rizki Matang
November 20, 2026
in News
Reading Time: 3 mins read
A A
0
Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Siapkan Langkah Hukum BANDA ACEH I SAGOETV – Polemik status tanah Blang Padang di Banda Aceh memasuki babak baru. Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto dan perhatian Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, terhadap penyelesaian persoalan Blang Padang. Melalui keterangan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), Nurlis mengatakan Mualem memastikan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Menko Kumham Imipas terkait pelaksanaan isbat wakaf.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Foto : for sagoetv

Share on FacebookShare on Twitter

BANDA ACEH I SAGOETV – Polemik status tanah Blang Padang di Banda Aceh memasuki babak baru. Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto dan perhatian Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, terhadap penyelesaian persoalan Blang Padang.

BACA JUGA

GEO USK Gandeng Imigrasi Banda Aceh, Mahasiswa Internasional Dapat Edukasi Keimigrasian

Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut

Melalui keterangan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), Nurlis mengatakan Mualem memastikan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Menko Kumham Imipas terkait pelaksanaan isbat wakaf.

“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).

Nurlis juga menyampaikan apresiasi Mualem kepada Presiden Prabowo dan Menko Yusril atas perhatian terhadap persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.

“Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh,” ujar Mualem.

Baca juga: Banyak Aset Wakaf Terancam Sengketa, Aceh Siapkan Aturan Baru

Menurut Mualem, persetujuan Presiden mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai keagamaan, serta aspirasi masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh memilih jalur isbat wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah untuk memperoleh kepastian hukum secara formal sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum baru pada masa mendatang.

Penyelesaian persoalan Blang Padang juga mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Pemerintah pusat menyiapkan lahan pengganti yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas pengembalian fungsi Blang Padang menjadi tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Mualem menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus berlangsung secara baik dan tidak mengabaikan kepentingan pihak mana pun. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung proses yang sedang disiapkan Pemerintah Aceh agar nilai sejarah dan keagamaan Blang Padang tetap terjaga.

“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” katanya.

Di tingkat daerah, Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi dokumen permohonan isbat wakaf yang akan diajukan kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Nurlis menjelaskan bahwa Mualem meminta seluruh tahapan penyelesaian dilakukan secara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan kelembagaan sekaligus memastikan proses berjalan sesuai kepentingan bersama.

Bagi Mualem, persoalan Blang Padang tidak hanya berkaitan dengan status sebidang tanah. Lahan tersebut juga memiliki hubungan dengan sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan tanggung jawab serta musyawarah dari seluruh pihak terkait.

“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.

Surat Menko Yusril Menjadi Dasar Pengajuan Isbat Wakaf

Rencana pengajuan isbat wakaf tersebut mengacu pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026. Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

Dalam surat itu, Menko Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional pertahanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI. Lahan tersebut nantinya diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas pengalihan fungsi Blang Padang.

Menko Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum secara formal terhadap status tanah wakaf tersebut.

Untuk mendukung kelancaran proses, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal koordinasi bersama Pemerintah Aceh.

Dengan adanya persetujuan Presiden dan rencana pengajuan isbat wakaf, penyelesaian polemik Blang Padang kini memasuki tahapan hukum. Proses di Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian formal terhadap pengembalian fungsi lahan tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Tags: AcehBlang Padangisbat wakaf Blang PadangMasjid Raya BaiturrahmanWakaf
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
Rizki Matang

Rizki Matang

Related Posts

GEO USK Gandeng Imigrasi Banda Aceh, Mahasiswa Internasional Dapat Edukasi Aturan Keimigrasian BANDA ACEH I SAGOETV – Universitas Syiah Kuala (USK) memperkuat pendampingan bagi mahasiswa internasional melalui sosialisasi informasi keimigrasian yang melibatkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai aturan, prosedur, dan layanan keimigrasian yang harus dipatuhi mahasiswa asing selama menempuh pendidikan di Indonesia. Kegiatan bertajuk Immigration Socialization & Information Session tersebut diselenggarakan oleh Global Engagement Office (GEO) USK di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026). Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menghadirkan layanan pembuatan paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) dari kalangan sivitas akademika USK.
News

GEO USK Gandeng Imigrasi Banda Aceh, Mahasiswa Internasional Dapat Edukasi Keimigrasian

by Rizki Matang
November 20, 2026
Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut BANDA ACEH I SAGOETV – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh hingga 18 November 2026. Sejumlah infrastruktur dan layanan dasar telah kembali beroperasi, tetapi pembangunan hunian tetap, perbaikan jembatan daerah, serta normalisasi sungai dan muara masih membutuhkan percepatan. Ketua Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh seluruhnya telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Hal tersebut disampaikan Safrizal dalam pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada Kamis(19/11/2026).
News

Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut

by Rizki Matang
November 20, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
News

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

by Rizki Matang
November 20, 2026
Perkuat Kepemimpinan Mahasiswa, SEMA FAH UIN Ar-Raniry Gelar Seminar dan LKD
News

Perkuat Kepemimpinan Mahasiswa, SEMA FAH UIN Ar-Raniry Gelar Seminar dan LKD

by SAGOE TV
November 20, 2026
Amri Resmi Daftar Calon Ketua Golkar Banda Aceh
News

Amri Resmi Daftar Calon Ketua Golkar Banda Aceh

by SAGOE TV
November 19, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026
Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut BANDA ACEH I SAGOETV – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh hingga 18 November 2026. Sejumlah infrastruktur dan layanan dasar telah kembali beroperasi, tetapi pembangunan hunian tetap, perbaikan jembatan daerah, serta normalisasi sungai dan muara masih membutuhkan percepatan. Ketua Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh seluruhnya telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Hal tersebut disampaikan Safrizal dalam pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada Kamis(19/11/2026).

Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aktifkan Kembali ICU Pascabanjir Bandang

RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aktifkan Kembali ICU Pascabanjir Bandang

January 22, 2026
Era Digital, Plt Sekda Aceh Minta Pejabat Administrator Lebih Responsif dan Inovatif

Era Digital, Plt Sekda Aceh Minta Pejabat Administrator Lebih Responsif dan Inovatif

July 8, 2025
Bawaslu Ngampus di USK, Ajak Mahasiswa Jadi Pemilih Partisipatif

Bawaslu Ngampus di USK, Ajak Mahasiswa Jadi Pemilih Partisipatif

September 11, 2024
Gubernur Mualem Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Bersama Tim Medis dari Malaysia

Gubernur Mualem Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Bersama Tim Medis dari Malaysia

December 12, 2025
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.