BANDA ACEH I SAGOETV – Polemik status tanah Blang Padang di Banda Aceh memasuki babak baru. Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pengembalian lahan bersejarah tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto dan perhatian Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, terhadap penyelesaian persoalan Blang Padang.
Melalui keterangan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), Nurlis mengatakan Mualem memastikan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Menko Kumham Imipas terkait pelaksanaan isbat wakaf.
“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).
Nurlis juga menyampaikan apresiasi Mualem kepada Presiden Prabowo dan Menko Yusril atas perhatian terhadap persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.
“Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Baca juga: Banyak Aset Wakaf Terancam Sengketa, Aceh Siapkan Aturan Baru
Menurut Mualem, persetujuan Presiden mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai keagamaan, serta aspirasi masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh memilih jalur isbat wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah untuk memperoleh kepastian hukum secara formal sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum baru pada masa mendatang.
Penyelesaian persoalan Blang Padang juga mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Pemerintah pusat menyiapkan lahan pengganti yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas pengembalian fungsi Blang Padang menjadi tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Mualem menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus berlangsung secara baik dan tidak mengabaikan kepentingan pihak mana pun. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung proses yang sedang disiapkan Pemerintah Aceh agar nilai sejarah dan keagamaan Blang Padang tetap terjaga.
“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” katanya.
Di tingkat daerah, Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi dokumen permohonan isbat wakaf yang akan diajukan kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Nurlis menjelaskan bahwa Mualem meminta seluruh tahapan penyelesaian dilakukan secara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan kelembagaan sekaligus memastikan proses berjalan sesuai kepentingan bersama.
Bagi Mualem, persoalan Blang Padang tidak hanya berkaitan dengan status sebidang tanah. Lahan tersebut juga memiliki hubungan dengan sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan tanggung jawab serta musyawarah dari seluruh pihak terkait.
“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.
Surat Menko Yusril Menjadi Dasar Pengajuan Isbat Wakaf
Rencana pengajuan isbat wakaf tersebut mengacu pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026. Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam surat itu, Menko Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Untuk memenuhi kebutuhan operasional pertahanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI. Lahan tersebut nantinya diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas pengalihan fungsi Blang Padang.
Menko Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum secara formal terhadap status tanah wakaf tersebut.
Untuk mendukung kelancaran proses, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal koordinasi bersama Pemerintah Aceh.
Dengan adanya persetujuan Presiden dan rencana pengajuan isbat wakaf, penyelesaian polemik Blang Padang kini memasuki tahapan hukum. Proses di Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian formal terhadap pengembalian fungsi lahan tersebut sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.




















