BANDA ACEH | SAGOETV – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat malam (20/11/2026).
Persetujuan bersama ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah sebelum Raqan APBK 2027 memasuki tahap evaluasi oleh Pemerintah Aceh. Setelah proses evaluasi selesai, dokumen tersebut diharapkan dapat ditetapkan tepat waktu sehingga pelaksanaan anggaran dapat dimulai pada 1 Januari 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab dan Wakil Ketua II Musriadi. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah. Turut hadir para kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.
Penandatanganan berita acara dilakukan setelah masing-masing fraksi DPRK menyampaikan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengatakan bahwa berbagai dinamika, perbedaan pandangan, serta proses sinkronisasi selama pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dalam penyusunan kebijakan publik.
Menurutnya, seluruh proses tersebut pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan APBK yang aspiratif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Banda Aceh.
“Kita sepakat, APBK bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. APBK adalah cermin dari pilihan-pilihan kita sebagai warga kota: apa yang kita prioritaskan, siapa yang kita lindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan bagi Banda Aceh,” kata Irwansyah.
Baca juga : HKN ke-62 di Aceh, Sejumlah Kabupaten/Kota dan Kader Kesehatan Raih Penghargaan
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK yang telah memberikan perhatian, saran, kritik, serta pandangan konstruktif selama proses pembahasan. Masukan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rancangan qanun sebelum disepakati bersama.
Apresiasi turut disampaikan kepada Badan Anggaran, komisi-komisi DPRK, serta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) yang telah bekerja selama proses pembahasan dan membuka ruang dialog antara legislatif dan eksekutif.
Irwansyah menambahkan, pendapat akhir fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna merupakan bentuk tanggung jawab politik DPRK untuk memastikan tata kelola penganggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan bahwa setelah penandatanganan persetujuan bersama, Pemerintah Kota Banda Aceh akan segera menyiapkan dokumen lanjutan untuk disampaikan kepada Pemerintah Aceh guna menjalani proses evaluasi.
Langkah tersebut diperlukan agar Qanun APBK Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan dilaksanakan secara efektif mulai 1 Januari 2027.
Illiza juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempersiapkan pelaksanaan program secara matang. Ia menekankan pentingnya percepatan proses pengadaan serta peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur dalam mengelola anggaran.
“Saya berharap kepada seluruh Kepala OPD agar mempersiapkan pelaksanaan program secara matang, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan anggaran,” ujar Illiza.
Dalam kesempatan tersebut, Illiza turut menyampaikan gambaran struktur APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK Banda Aceh.
Berdasarkan angka yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.351.204.741.633. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.366.204.741.633.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.122.955.524 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5.122.955.524.
Dengan telah disepakatinya Raqan APBK 2027, tahapan selanjutnya berada pada proses evaluasi oleh Pemerintah Aceh sebelum ditetapkan menjadi qanun. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat menindaklanjuti tahapan tersebut sesuai jadwal agar program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan mulai awal tahun anggaran.
Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif ini sekaligus menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melanjutkan proses penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan Kota Banda Aceh.




















