BANDA ACEH | SAGOE TV – Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) Provinsi Aceh telah membentuk kepengurusan daerah yang dinamakan Majelis Kesejahteraan Daerah (MKD) di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah APUDSI Provinsi Aceh, Faisal Radli, kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).
Faisal Radli yang merupakan alumni Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala diketahui telah lama aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan sejak masa konflik bersenjata di Aceh.
Ia resmi terpilih dan dilantik sebagai Koordinator Wilayah APUDSI Provinsi Aceh oleh Ketua Umum Majelis Kesejahteraan Nasional (MKN) APUDSI, Maulidan Isbar beberapa waktu lalu di Jakarta.
Kepada wartawan, Faisal mengatakan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dan penuh tantangan, APUDSI meyakini stabilitas ekonomi nasional hanya dapat tercapai jika fondasi ekonomi di tingkat desa memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai perubahan.
Menurutnya, ketahanan nasional harus dimulai dari desa, baik dalam aspek pertahanan militer maupun nonmiliter, terutama pada sektor pangan, sumber daya manusia (SDM), dan penguatan ekonomi.
“Ketika desa kuat menghadapi ancaman apa pun, maka Indonesia akan jauh lebih kuat. Kita menghadapi tantangan geopolitik, geostrategi, hingga ancaman krisis global. Maka pondasi pertahanan itu ada di desa,” jelasnya.
Faisal juga mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan desa di Aceh. Dari total sekitar 6.497 desa yang tersebar di 18 kabupaten dan 5 kota di 290 kecamatan, sekitar 30 persen di antaranya masih berstatus tertinggal.
Ia menilai kondisi tersebut semakin diperparah pascabanjir bandang yang terjadi akibat kerusakan lingkungan, sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut Faisal, kondisi tersebut menjadi ironi mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tergolong tinggi di Sumatra, mencapai Rp17,3 triliun. Namun, Aceh masih menempati peringkat pertama daerah termiskin di Sumatra dan peringkat keenam secara nasional.
Meski demikian, APUDSI tetap optimistis desa-desa tertinggal di Aceh dapat berkembang melalui program penguatan ekonomi serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Sebenarnya tdk ada itu istilah negara atau daerah miskin, yg ada hanyalah negara salah urus,” ujarnya.[]
