Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) untuk memperkuat perlindungan korban. Pembentukan forum ini menyusul 165 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di Banda Aceh sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Forum tersebut resmi dibentuk dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Senin (9/11/2026). Pembentukan forum ini diharapkan memperkuat komitmen lintas sektor dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, mengatakan forum ini penting untuk memperjelas peran dan kewenangan setiap pihak dalam memberikan perlindungan kepada korban.
Menurut Tiara, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat mekanisme rujukan, mempercepat respons terhadap laporan kasus, serta mencegah tumpang tindih pelayanan maupun terputusnya akses layanan yang dibutuhkan korban.
“Sebagai langkah strategis untuk membangun komitmen lintas sektor yang nantinya menjadi penting untuk memperjelas peran dan kewenangan setiap pihak, memperkuat mekanisme rujukan, meningkatkan kecepatan respon terhadap laporan kasus, serta menghindari terjadinya tumpang tindih pelayanan maupun terputusnya layanan yang dibutuhkan korban,” ujar Tiara.
Ia menjelaskan, urgensi pembentukan forum tersebut juga didasarkan pada jumlah kasus kekerasan yang dicatat dan didampingi UPTD PPA Kota Banda Aceh selama periode Januari hingga Oktober 2026.
Dalam kurun waktu tersebut, tercatat 165 kasus kekerasan. Rinciannya, 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, 53 kasus terhadap anak perempuan, dan 40 kasus terhadap anak laki-laki.
Tiara menilai tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa layanan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan perhatian khusus. Hal itu mencakup peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan penanganan, koordinasi lintas sektor, hingga ketepatan pengelolaan data kasus.
Kegiatan pembentukan forum ini dihadiri 35 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, aparat penegak hukum dan peradilan, instansi vertikal, lembaga terkait, ketua forum, serta perwakilan Forum Anak.
Lebih lanjut, Tiara mengatakan pembentukan forum ini sejalan dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh 2025–2030. Dalam program tersebut, UPTD PPA diharapkan dapat dikembangkan menjadi Crisis Center atau pusat layanan krisis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Ia menjelaskan, konsep Crisis Center membutuhkan kolaborasi aktif berbagai pihak agar pelayanan terhadap korban dapat berjalan secara terpadu. UPTD PPA diharapkan menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Banda Aceh untuk mendapatkan layanan perlindungan.
“Yang dimaksud Crisis Center adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi, membangun komitmen, membangun pemahaman bahwa di dalam pelaksanaannya memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan harus terjadi sinergi dan kolaborasi yang aktif agar UPTD PPA ini dapat menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh,” ujarnya.
