Kata “bahagia” dari kata “kebahagiaan”, merujuk definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan dalam empat konsep, yakni ba-ha-gia, ber-ba-ha-gia, mem-ba-ha-gia-kan, dan ke-ba-ha-gia-an.
Keempat konsep, mulai kata bahagia, diartikan dengan: (1) keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan); (2) beruntung; berbahagia. Kata berbahagia sendiri, bermakna: (1) dalam keadaan bahagia; bahagia; (2) menikmati kebahagiaan; bahagia. Untuk kata membahagiakan, didefinisikan dengan arti: (1) menjadikan (membuat bahagia); (2) mendatangkan rasa bahagia. Dan kata kebahagiaan dimaknai dengan kesenangan dan ketentraman (lahir dan batin); keberuntungan; kemujuran yang bersifat lahir.
Saya takjub, bahwa dalam UU PLH (UU 23/1997) menggunakan kata kebahagiaan untuk mendudukkan posisi pemanfaatan sumber daya alam dengan orientasi kelestarian alam. Kata ke-bahagia-an dapat disebut sebagai kata yang tidak terukur secara kasat dan terang, namun ia bisa diukur dengan sejumlah konsep dan rumus –baik kuantitatif apalagi kualitatif. Akan tetapi kata ini digunakan oleh pembentuk undang-undang waktu itu. Posisi ini bagi saja sungguh luar biasa.
Makanya dalam sejumlah kesempatan saya sebut dengan bahagia posisi ini: Sesungguhnya hal menarik yang diingatkan dalam UU PLH, yakni pada posisi menjaga kelestarian alam sebagai jalan kebahagiaan. Catatan ini memang disebutkan terkait alasan apa yang membuat UU KKPPLH (UU 4/1982) diubah. UU dibentuk tahun 1982, 15 tahun kemudian diubah dan hadir UU yang baru dengan menekankan pada proses pengelolaan dengan tidak meninggalkan lahir dan batin.
Mengapa UU KKPPLH itu perlu diubah? Secara terang, dalam Penjelasan telah disebut bahwa berbagai perkembangan pesat terjadi dalam masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global) dalam lingkungan sangat penting mendapat respons oleh hukum nasional. Apalagi kita mengenal adagium dalam keilmuan hukum yang disebut het recht hink achter de feiten aan.
Menurut Safari Kasiyanto, adagium ini mengungkapkan bahwa hukum selalu tertinggal dibandingkan realitas sosial. Adagium itu menunjukkan kekurangan dan kelemahan hukum. Satu dan lain sebab, hukum disusun berdasarkan peristiwa masa lalu, pengetahuan tacit manusia (Kasiyanto, 2022).
Magister Hukum Universitas Medan Area, menjelaskan pengertian het recht hink achter de feiten aan, secara leksikal sebagai berikut: Het merupakan kata sandang dalam bahasa Belanda digunakan sebagai kata sandang yang bersifat tunggal (singular). Recht sepadan dengan kata law, ditransliterasikan ke dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata straight yang berarti lurus. Hink (dalam bahasa Inggris hinken), berarti berjalan. Kata Achter sepadan dengan behind (Inggris) artinya di belakang. Kata De sebagai kata sandang digunakan untuk menyandingi kata jamak (plural). Feiten selaras dengan facts (Inggris) yang berarti peristiwa/kewajiban. Dan Aan sebagai kata depan, sepadan dengan to (Inggris) yang berarti kepada (UMA, 2021).
Secara istilah, adagium het recht hink achter de feiten aan, diartikan “hukum (undang-undang) terkadang berjalan di belakang kejadian/peristiwa yang muncul di masyarakat”. Sebuah undang-undang senantiasa terseok-seok/tertatih-tatih berupaya mengejar peristiwa/fakta yang seyogianya diaturnya. Dalam hal ini, sebaiknya hukum yang dibuat otoritas (yang berwenang membuat aturan) senantiasa memperhatikan perkembangan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat tidak ketinggalan zaman (UMA, 2021).
Kesadaran inilah yang menjadi filosofi akan pentingnya UU KKPLH diubah. Namun demikian, ada kesadaran bahwa hadirnya UU KKPPLH dipandang sebagai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia yang berwawasan lingkungan hidup.
Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak undang-undang tersebut berlaku, kesadaran lingkungan hidup dari masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain makin banyaknya ragam dan jumlah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu berperan secara nyata.
Selain itu, memberi respons terhadap berbagai masalah tersebut sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum. Sebagai asas, kepastian hukum mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada (Julyano & Sulistyawan, 2019).
Atas dasar itulah, merespons berbagai permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa perbaikan UU KKPLH dipandang sebagai jalan rasional dalam memperbaiki hukum.
Selain masalah tersebut di atas, perkembangan yang terjadi pada aras lingkungan global serta aspirasi internasional, secara langsung semakin mempengaruhi bagaimana usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Hal tersebut di atas sebagai alasan pentingnya penyempurnaan terhadap produk UU KKPLH yang dilakukan menjelang tahun 1997. UU yang telah berusia –waktu itu—hampir 15 tahun.
Kepentingan penyempurnaan, menegaskan tidak akan mengubah posisi keberadaan lingkungan hidup yang dalam konteks negara Indonesia dipandang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah tersebut diperuntukkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia sebagai karunia dan rahmat yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya. Alasan pentingnya dilakukan proses pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan terkait dengan tujuan agar ia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
Penegasan ini menjadi sesuatu yang penting, dan dalam pandangan saya, menjadi pembeda dalam proses pengelolaan lingkungan dari berbagai negara lain. Penegasan inilah secara lebih luas dikaitkan betapa kebahagiaan dalam makna yang telah disebutkan di atas, menjadi bagian integral dari berbagai proses pembangunan.
Pelestarian menjadi lebih tinggi posisinya dari berbagai kepentingan pembangunan. Menegaskan bahwa kelestarian alam dalam pembangunan, sebagai jalan proses pencapaian kebahagiaan, menjadi bukti pada waktu itu bagaimana para pembentuk undang-undang selalu berpihak pada soal SDA dan lingkungan sebagai anugerah.
Wallahu A’lamu Bish-Shawaab.
[es-te, Senin, 12 Mei 2025]
