• Tentang Kami
Sunday, November 22, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

SAGOE TV by SAGOE TV
November 22, 2026
in News
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Sertifikasi K3 Gratis Kemnaker Batch 2 Dibuka untuk 2.100 Peserta, Ini Syaratnya

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: dok. Kemnaker

Share on FacebookShare on Twitter

BANDA ACEH | SAGOE TV – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merinci 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027. Ratusan komponen tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran, mulai dari makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, hingga perumahan atau tempat tinggal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, kelompok makanan terdiri atas 177 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal 15 item.

BACA JUGA

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh

ANTARA Pamerkan 88 Foto Jurnalistik “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli dikutip siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (22/11/2026).

Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka tersebut kemudian disesuaikan lebih lanjut dengan konteks Indonesia.

Penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan tersebut mencakup KHL tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penghitungan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu (α). Penentuan indeks tersebut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 sampai dengan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli mengatakan, pertimbangan KHL perlu berjalan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujarnya.

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). UMP ditetapkan paling lanbat pada 21 November 2026, UMK paling lambat pada 25 November 2026, sedangkan UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan tersebut, sedangkan Pasal 288 mengatur ancaman pidananya. Pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai denda Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Tags: 2027KemnakerUMPUpah Minimum
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
SAGOE TV

SAGOE TV

SAGOETV.com adalah platform media digital yang memberi sudut pandang mencerahkan di Indonesia, berbasis di Banda Aceh. SAGOETV.com fokus pada berita, video, dan analisis dengan berbagai sudut pandang moderat.

Related Posts

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh
News

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh

by SAGOE TV
November 22, 2026
ANTARA Pamerkan 88 Foto Jurnalistik “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh
News

ANTARA Pamerkan 88 Foto Jurnalistik “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh

by SAGOE TV
November 22, 2026
Pengurus FOSKADJA 2026-2029 Dilantik, Ini Harapan Wagub Aceh untuk Alumni Dayah Jeumala Amal
News

Pengurus FOSKADJA 2026-2029 Dilantik, Ini Harapan Wagub Aceh untuk Alumni Dayah Jeumala Amal

by SAGOE TV
November 22, 2026
ANTARA refleksi satu tahun pascabencana Sumatera di Aceh
News

ANTARA Gelar Refleksi Satu Tahun Pascabencana Sumatera di Aceh

by SAGOE TV
November 21, 2026
Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional MAKASSAR | SAGOETV – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, resmi dipercaya memimpin Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengprov PORDASI) Aceh periode 2026–2030. Kepemimpinan baru ini diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas organisasi, serta mengembangkan potensi olahraga berkuda Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Penetapan Fadhlullah sebagai Ketua Pengprov PORDASI Aceh ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PORDASI, Aryo P.S. Djojohadikusumo, di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026).
News

Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026-2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional

by Rizki Matang
November 21, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional MAKASSAR | SAGOETV – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, resmi dipercaya memimpin Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengprov PORDASI) Aceh periode 2026–2030. Kepemimpinan baru ini diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas organisasi, serta mengembangkan potensi olahraga berkuda Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Penetapan Fadhlullah sebagai Ketua Pengprov PORDASI Aceh ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PORDASI, Aryo P.S. Djojohadikusumo, di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026-2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional

November 21, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

Timnas Indonesia Siapkan 27 Pemain untuk Lawan Bahrain dan China

Timnas Indonesia Siapkan 27 Pemain untuk Lawan Bahrain dan China

October 2, 2024
Persiraja vs Persekat Tegal: Misi Tiga Poin Perdana di Stadion H Dimurthala

Persiraja vs Persekat Tegal: Misi Tiga Poin Perdana di Stadion H Dimurthala

November 2, 2025
Orang Aceh Murka Jika 6 Hal Diganggu

Orang Aceh Murka Jika 6 Hal Diganggu

July 7, 2022
Sekda Aceh Tinjau Rehabilitasi Sawah di Aceh Timur, Pemulihan Pertanian Dikebut

Sekda Aceh Tinjau Rehabilitasi Sawah di Aceh Timur, Pemulihan Pertanian Dikebut

July 8, 2026
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.