BANDA ACEH | SAGOE TV – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, mengajak mahasiswa menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Musriadi, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai insan akademik sekaligus kekuatan masyarakat sipil. Karena itu, sikap kritis mahasiswa diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Mahasiswa tidak harus berhadap-hadapan dengan pemerintah. Justru mahasiswa harus menjadi mitra kritis yang berani mengawasi, bertanya, mengkaji dan memberikan solusi,” kata Musriadi saat memberikan materi pada kegiatan PKKMB Politeknik Kutaraja Banda Aceh, Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam materi “Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Kebijakan Publik dan Penguatan Demokrasi Lokal”, Musriadi menegaskan pengawasan mahasiswa dapat diarahkan pada berbagai aspek, termasuk kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, pelayanan publik, program pembangunan, pendidikan, lingkungan dan kepentingan generasi muda.
Ia mengingatkan, kritik mahasiswa harus dibangun berdasarkan data dan kajian, bukan sekadar asumsi atau informasi yang beredar di media sosial.
“Kalau ingin mengkritik kebijakan, lihat dulu masalahnya, datanya, dasar hukumnya, siapa yang terdampak, berapa anggarannya, apa targetnya dan bagaimana hasilnya,” ujarnya.
Musriadi menyebut pengawasan yang sehat membutuhkan data, analisis, etika dan solusi. Dengan pendekatan tersebut, kritik mahasiswa tidak berhenti pada penolakan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
“Kritis tidak berarti anarkis. Kritik bukan berarti membenci. Berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan,” kata Musriadi.
Ia juga mendorong mahasiswa membangun budaya think before you share dengan memperkuat literasi digital, data, politik dan hukum. Hal itu penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dalam konteks demokrasi lokal, Musriadi mengatakan mahasiswa memiliki banyak ruang untuk berkontribusi, baik melalui audiensi, diskusi publik, FGD, kajian akademik, penyampaian aspirasi, reses maupun pemberian rekomendasi kebijakan kepada DPRK.
“Demokrasi bukan hanya datang ke TPS setiap lima tahun, tetapi berpartisipasi setiap saat,” ujarnya.
Musriadi berharap mahasiswa Politeknik Kutaraja dapat tumbuh sebagai generasi yang kritis tetapi santun, berani tetapi bertanggung jawab, serta aktif tetapi tidak provokatif.
“Kritiklah kebijakan dengan ilmu. Awasi dengan data. Sampaikan dengan etika. Dan perjuangkan dengan solusi,” pungkasnya.
