BANDA ACEH | SAGOE TV – Pemerintah Aceh mempercepat proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Langkah ini ditempuh agar program revitalisasi dan modernisasi rumah sakit dari Kementerian Kesehatan dapat berjalan optimal, sehingga Aceh Utara dan Lhokseumawe sama-sama berpeluang memperoleh dukungan peningkatan layanan kesehatan.
“Semakin cepat selesai semakin baik, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan,” kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Rabu, 29 Juli 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Mualem telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, secepatnya memanggil kedua belah pihak dan menyertakan Kementerian Kesehatan. Sehingga berlangsung pertemuan di Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 29 Juli 2026.
Menurut Sekda Nasir, sebetulnya peralihan kepemilikan RSUD Cut Meutia ini sudah berlangsung lama, namun belum selesai-selesai. “Saat ini malah menjadi krusial, sebab berdampak pada program revitalisasi dan modernisasi fasilitas kesehatan dari Presiden Prabowo,” ujarnya.
Persoalannya, program tersebut hanya diberikan untuk satu RSUD di setiap daerah, sedangkan di Aceh Utara terdapat dua RSUD yaitu RSUD Cut Meutia yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, dan RSUD dr. Muchtar Hasbi berada di Lhoksukon, Aceh Utara. “Kondisi seperti ini bisa mengorbankan salah satu RSUD, atau malah dua-duanya nggak mendapatkan bantuan,” kata Nasir.
Karena Kota Lhokseumawe menjadi satu-satunya daerah yang tak ada RSUD di Aceh, maka Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Prof Asnawi Abdullah, menyarankan agar mengalihkan RSUD Cut Meutia ke Pemko Lhokseumawe.
Jika dialihkan, maka di dua daerah tersebut terdapat dua rumah sakit yang mendapat bantuan Kemenkes. “Kemenkes leluasa dalam memberi bantuan dan tak repot dalam mengembangkan RSUD di Aceh Utara,” kata Asnawi yang mengikuti rapat tersebut secara daring.
“Sayang sekali, ini sebenarnya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar bantuan-bantuan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Kemenkes bisa sampai ke Lhokseumawe dan Aceh Utara,” sebutnya.
Asnawi mengakui peralihan RSUD Cut Meutia diserahkan kepada Pemko Lhoksemawe membutuhkan kompensiasi. Sebagai kompensasinya, Kemenkes akan mengembangkan RSUD dr. Muchtar Hasbi dengan lebih baik lagi, terutama berkaitan dengan akreditasinya.
Di tempat yang sama, Asisten II Setkab Aceh Utara, M Nasir, mengatakan Pemkab Aceh Utara tidak keberatan dengan opsi kompensasi yang disampaikan Kemenkes. “Namun Aceh Utara menginginkan agar Kemenkes terlebih dahulu melakukan revitalisasi RSUD dr Muchtar Hasbi, baru kemudian diikuti dengan penyerahan RSUD Cut Meutia ke Pemkot Lhokseumawe,” katanya.
Sedangkan Wali Kota Lhokseumawe, Dr Sayuti, sangat berharap agar RSUD Cut Meutia beralih kepada Pemko Lhokseumawe. “Saya ingin memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe, jika ada RSUD maka kami bisa memastikannya,” katanya.
Sayuti menyebutkan Lhokseumawe adalah satu-satunya daerah di Aceh yang belum ada RSUD, sementara Aceh Utara memiliki dua RSUD. “Rasanya tidak adil bagi kami. Namun, saat ini adalah momentum yang tepat untuk peralihan RSUD Cut Meutia, di saat Presiden Prabowo sedang menjalankan program revitalisasi pelayanan kesehatan,” katanya.
Menutup rapat, Sekda Aceh mengatakan soal kompensasi yang diinginkan Aceh Utara perlu dicarikan skemanya. “Apakah cukup dengan jaminan dari Pemerintah Aceh dan diketahui oleh Kemenkes. Kalau bisa seperti itu, maka ini segera kita selesaikan,” katanya. Selanjutnya, akan dibahas mekanisme pemberian kompensasi kepada Aceh Utara.[R]
