Oleh: Fajri, S.Pd.I, M.Ag, Gr
Guru dan Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Dua puluh satu tahun lalu, Aceh memilih jalan damai. Senjata dimusnahkan. Konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun dihentikan. MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi penanda bahwa Aceh memasuki babak baru: babak ketika perjuangan tidak lagi dilakukan dengan senjata, melainkan melalui politik, pemerintahan, dan pembangunan.
Hari ini, 15 Agustus 2026, dua puluh satu tahun setelah perdamaian itu, masyarakat Aceh kembali berkumpul untuk memperingatinya. Tetapi peringatan yang semestinya menjadi perayaan damai justru berakhir dengan kericuhan di sekitar Masjid Raya Baiturrahman. Gas air mata ditembakkan. Massa dan aparat berhadapan.
Ironi itu terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Dua puluh satu tahun damai, mengapa kita masih mudah berhadapan satu sama lain? Tetapi saya kira pertanyaan yang lebih penting bukan hanya mengapa kericuhan terjadi. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: siapa yang sebenarnya menikmati hasil perdamaian Aceh?
Sebab damai bukan hanya tentang tidak adanya suara tembakan. Damai seharusnya juga hadir di meja makan rakyat. Ia seharusnya terlihat pada anak petani yang memperoleh pendidikan lebih baik, pada nelayan yang mendapatkan penghasilan layak, pada anak muda yang memperoleh pekerjaan, dan pada keluarga yang tidak lagi hidup dalam kecemasan tentang masa depan.
Jika perang telah berhenti, tetapi rakyat masih lapar, kita perlu bertanya apakah perdamaian telah benar-benar sampai ke rumah-rumah mereka.
Dari Hutan ke Gedung Kekuasaan
Perdamaian mengubah wajah politik Aceh secara drastis. Sebagian tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang dahulu berada di hutan kemudian masuk ke dalam sistem politik. Ada yang menjadi kepala daerah, anggota parlemen, pejabat pemerintahan, pengusaha, dan pemegang berbagai posisi strategis.
Itu bukan sesuatu yang salah. Justru itulah salah satu keberhasilan perdamaian. Orang-orang yang dahulu berhadapan dengan negara melalui konflik bersenjata kemudian diberi ruang untuk memperjuangkan kepentingan melalui demokrasi.
Masalahnya bukan pada perpindahan mereka dari hutan ke gedung pemerintahan. Masalahnya adalah apa yang dilakukan setelah sampai di sana. Sebab kekuasaan selalu membawa pertanyaan moral: untuk apa dan siapa kekuasaan itu digunakan?
Apakah kekuasaan hanya menjadi alat untuk mengganti siapa yang duduk di kursi pemerintahan? Ataukah ia benar-benar digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang selama puluhan tahun menjadi korban konflik?
Pertanyaan ini tidak hanya layak diarahkan kepada mantan elite GAM. Ia juga harus diarahkan kepada seluruh elite politik Aceh yang selama dua puluh satu tahun terakhir memperoleh kesempatan memimpin Aceh.
Sebab setelah damai, rakyat tentu berharap lebih dari sekadar pergantian penguasa. Mereka berharap kehidupan berubah.
Puluhan Triliun Rupiah dan Pertanyaan tentang Hasil
Aceh juga tidak menjalani masa damai dengan tangan kosong. Ada Dana Otonomi Khusus. Puluhan triliun rupiah telah mengalir ke Aceh untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Dana tersebut semestinya menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setelah dua puluh satu tahun, kita berhak mengajukan pertanyaan sederhana: apa yang sudah berubah secara mendasar?
Aceh memang memiliki dokumen perencanaan pembangunan. Pemerintah silih berganti menyusun visi, misi, program, dan target. Tetapi pembangunan bukan sekadar memiliki dokumen. Pembangunan harus meninggalkan jejak yang bisa dirasakan rakyat.
Kalau puluhan triliun rupiah telah masuk, mengapa Aceh masih kesulitan mengubah struktur ekonominya? Mengapa lapangan kerja masih menjadi persoalan? Mengapa anak-anak muda Aceh masih harus pergi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan? Mengapa ekonomi masyarakat masih banyak bergantung pada sektor informal? Dan yang lebih mengganggu: mengapa Aceh belum mampu membangun mesin ekonomi yang cukup kuat untuk mengurangi ketergantungannya pada transfer dari pusat?
Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk menghitung berapa banyak uang yang masuk ke Aceh, tetapi kurang serius menghitung berapa banyak perubahan yang keluar dari uang itu.
Aceh mungkin tidak kekurangan uang untuk membangun. Yang patut dipertanyakan adalah apakah kita sungguh-sungguh memiliki arah yang jelas tentang Aceh seperti apa yang hendak dibangun.
Aceh dan Angka Pengangguran
Data terbaru membuat pertanyaan itu semakin sulit dihindari. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh pada Februari 2026 sebesar 5,88 persen, tertinggi di antara provinsi-provinsi di Sumatera. Dari sekitar 2,66 juta angkatan kerja, lebih dari 156 ribu orang berada dalam kategori pengangguran. Yang juga perlu menjadi perhatian, 64,15 persen penduduk yang bekerja berada di sektor informal.
Angka memang tidak bisa menceritakan seluruh kehidupan manusia. Tetapi angka dapat menjadi alarm. Di balik persentase itu ada anak muda yang selesai sekolah tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Ada lulusan perguruan tinggi yang mengirim lamaran berkali-kali. Ada keluarga yang harus bertahan dengan pekerjaan serabutan. Ada orang yang akhirnya meninggalkan kampung halaman karena merasa tidak menemukan masa depan di tanah sendiri.
Dan penderitaan itu tidak berhenti pada soal pekerjaan. Pada penghujung 2025, banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah Aceh kembali memperlihatkan betapa rapuhnya kehidupan sebagian masyarakat. Ratusan orang meninggal, ratusan ribu warga mengungsi, rumah dan fasilitas umum rusak, serta aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
Bagi keluarga yang sebelumnya sudah hidup pas-pasan, bencana itu bukan sekadar peristiwa alam. Kehilangan rumah, alat kerja, ternak, hasil kebun, atau barang-barang rumah tangga berarti harus kembali memulai kehidupan dari bawah.
Bagi mereka yang memiliki tabungan, rumah yang kokoh, kendaraan, dan akses ekonomi yang baik, bencana mungkin hanya menjadi gangguan yang perlahan bisa dipulihkan. Tetapi bagi keluarga miskin, satu kali banjir dapat menghapus apa yang mereka kumpulkan bertahun-tahun. Penghasilan berhenti, kebutuhan tetap berjalan, dan tidak jarang mereka harus berutang untuk kembali berdiri.
Di sinilah makna perdamaian perlu diuji. Sebab bagi seorang rakyat biasa, damai bukan teori politik. Damai adalah apakah besok ia bisa bekerja. Apakah anaknya bisa sekolah. Apakah pendapatannya cukup. Apakah rumahnya aman ketika hujan turun. Apakah ia bisa berobat ketika sakit. Dan apakah anaknya kelak memiliki kehidupan yang lebih baik daripada dirinya.
Siapa yang Kenyang?
Dua puluh satu tahun perdamaian tentu telah melahirkan banyak perubahan. Sebagian mantan kombatan telah memperoleh kehidupan baru. Sebagian elite politik Aceh mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Sebagian kelompok memperoleh akses terhadap proyek, sumber daya, dan jaringan ekonomi.
Sekali lagi, itu bukan dosa. Tetapi perdamaian akan menjadi problematis jika manfaatnya hanya terkonsentrasi pada mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Sebab perdamaian yang hanya mengubah siapa yang duduk di kursi kekuasaan belum tentu mengubah nasib orang yang duduk di bangku kayu rumahnya.
Ada rakyat yang hari ini tinggal di rumah yang semakin bagus. Ada pula yang masih tinggal di gubuk yang atapnya bocor ketika hujan. Ada yang anak-anaknya bisa kuliah ke luar negeri. Ada yang anaknya berhenti sekolah karena biaya. Ada yang memiliki akses kepada proyek dan kebijakan. Ada yang bahkan tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keluhannya kepada pemerintah.
Di antara dua kenyataan itulah pertanyaan tentang perdamaian harus diletakkan.
Siapa yang kenyang dan siapa yang masih lapar? Bukan hanya lapar dalam arti perut. Tetapi lapar akan pekerjaan. Lapar akan pendidikan. Lapar akan keadilan. Lapar akan kesempatan. Lapar akan masa depan.
Perdamaian Bukan Milik Elite
Mungkin ada kekeliruan besar dalam cara kita memahami perdamaian. Kita sering menganggap bahwa setelah konflik berhenti, tugas perdamaian selesai. Padahal menghentikan perang hanyalah tahap pertama. Tahap berikutnya jauh lebih sulit: membuat rakyat percaya bahwa perdamaian memang mengubah kehidupan mereka.
Perdamaian harus menghasilkan pembangunan. Pembangunan harus menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan harus menghasilkan pendapatan. Pendapatan harus menghasilkan kehidupan yang lebih layak. Dan kehidupan yang lebih layak harus melahirkan harapan.
Jika rantai itu terputus, perdamaian bisa kehilangan maknanya bagi rakyat. Sebab seorang anak muda yang tidak memiliki pekerjaan mungkin tidak terlalu peduli siapa yang dahulu berada di hutan atau siapa yang sekarang duduk di gedung pemerintahan.
Ia hanya ingin tahu: Besok saya bekerja di mana?
Seorang petani mungkin tidak terlalu tertarik pada pidato politik tentang sejarah konflik. Ia hanya ingin tahu: Mengapa hasil kebun saya tidak cukup untuk membiayai sekolah anak? Seorang nelayan tidak membutuhkan retorika tentang keberhasilan perdamaian. Ia membutuhkan laut yang memberi penghidupan.
Itulah sebabnya keberhasilan perdamaian akhirnya harus kembali kepada rakyat Aceh. Bukan kepada elite.
Baiturrahman dan Ironi Perdamaian
Hari ini, di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, masyarakat berkumpul memperingati dua puluh satu tahun perdamaian.
Masjid itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah salah satu simbol paling kuat tentang identitas dan sejarah Aceh. Di tempat itu orang datang untuk berdoa, mengingat Tuhan, meminta keselamatan, dan berharap Aceh terus damai.
Tetapi hari ini, peringatan itu justru diwarnai kericuhan dan gas air mata. Kita tidak perlu buru-buru menentukan siapa yang paling benar. Tetapi pemandangan itu semestinya membuat kita berhenti sejenak. Mengapa setelah dua puluh satu tahun damai, kekecewaan masih begitu mudah meledak?
Mungkin karena perdamaian belum sepenuhnya menjadi pengalaman sosial yang merata. Mungkin karena sebagian rakyat masih merasa belum mendapatkan bagian yang layak dari perubahan. Mungkin karena politik terlalu sering berbicara tentang siapa yang menang, sementara rakyat berbicara tentang bagaimana bertahan. Atau mungkin karena kita terlalu lama mengukur keberhasilan perdamaian dari berhentinya perang, bukan dari meningkatnya kesejahteraan.
Damai Harus Sampai ke Gubuk Rakyat
Dua puluh satu tahun adalah waktu yang cukup panjang. Satu generasi telah tumbuh setelah MoU Helsinki. Anak-anak yang lahir pada 2005 sekarang sudah dewasa. Mereka tidak membutuhkan cerita tentang bagaimana perang dahulu berlangsung. Mereka membutuhkan alasan untuk percaya bahwa perdamaian memberi mereka masa depan.
Mereka ingin sekolah yang baik. Mereka ingin pekerjaan. Mereka ingin mendapatkan penghasilan di tanah kelahirannya sendiri. Mereka ingin Aceh menjadi tempat yang memungkinkan mereka membangun masa depan, bukan tempat yang memaksa mereka pergi untuk mencari masa depan.
Karena itu, pekerjaan rumah terbesar Aceh setelah dua puluh satu tahun bukan lagi bagaimana memenangkan perang. Perang sudah selesai. Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memenangkan kesejahteraan. Bukan bagaimana memperbesar kekuasaan elite, tetapi bagaimana memperbesar kesempatan rakyat. Bukan bagaimana membagi-bagi posisi, tetapi bagaimana membagi kesempatan hidup.
Bukan bagaimana membuat segelintir orang semakin kenyang, tetapi bagaimana memastikan tidak ada rakyat yang masih lapar di tanah yang telah dua puluh satu tahun menikmati perdamaian.
Pada akhirnya, sejarah akan menilai MoU Helsinki bukan hanya dari berapa lama senjata berhenti berbunyi. Sejarah akan bertanya: Apa yang terjadi kepada rakyat setelah senjata itu diturunkan? Apakah mereka menjadi lebih sejahtera? Apakah anak-anak mereka memiliki masa depan? Apakah Aceh menjadi lebih mandiri? Apakah uang perdamaian berubah menjadi sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, jalan, industri, dan kesempatan? Atau sebagian besar energi kita justru habis untuk memperebutkan kekuasaan?
Dua puluh satu tahun sudah berlalu. Mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya siapa yang menang dalam perdamaian. Mari bertanya sesuatu yang lebih penting: Siapa yang kenyang, dan siapa yang masih lapar?
