Aceh dan ISIS, Berkongsi Imajinasi Politik?

Beberapa tahun lalu, peristiwa bom bunuh diri dan pemenggalan sandera umumnya terjadi jauh di Timur Tengah. Konflik di sana, sejak munculnya Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), mengubah situasi Arab menjadi bencana kemanusiaan yang paling parah pada abad ini. Kini, cerita sandera, tebusan, dan pemenggalan telah bergeser ke Asia Tenggara.

Pembebasan sandera 10 warga Indonesia, pemenggalan warga Kanada, serta eksekusi tahanan asal Jerman di Mindanau oleh militan Islam, menyadarkan kita. ISIS bukan lagi ancaman yang sangat jauh. Mindanau hanya berjarak beberapa mil dari Sulawesi. Ini menguatkan pertanyaan: Aceh dan ISIS, berkongsi imajinasi politik?

Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Di Indonesia, jaringan ekstremisme Islam serupa telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir.

Perkembangan Ekstremisme dan Dampaknya di Asia Tenggara

Beberapa kelompok ekstremis Islam lokal yang beroperasi di Indonesia antara lain Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Tauhid Wal Jihad (JTWJ), Darul Islam Ring Banten (DI Ring Banten), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Forum Aktivis Syariat Islam (FAKSI).

Kelompok-kelompok ini bergerak secara terbuka di ruang publik. Aktivitas mereka bervariasi, dari kampanye negara Islam, edukasi syariat, hingga aksi bom bunuh diri.

Ini menimbulkan pertanyaan penting: siapa pihak yang paling diuntungkan dari ekspansi ISIS dan jaringan ekstremisme Islam lainnya ke kawasan kita? Kami sering menemukan pola serupa dalam analisis konflik regional. Pertanyaan ini sempat dibahas dalam sebuah pertemuan ahli konflik Asia Tenggara di Siem Reap, Kamboja. (Baca juga: Aceh dan ISIS, Berkongsi Imajinasi Politik?)

Seorang kolega dari Singapura, Prof. Bilveer Singh, sempat menjelaskan dari perspektif geopolitik. Menurutnya, munculnya ISIS dan kelompok-kelompok ekstremis Islam lain di Asia Tenggara bisa jadi merupakan alat Amerika Serikat untuk menghadapi kekuatan Tiongkok yang semakin dominan. Pola ini mirip dengan yang dimainkan di Timur Tengah, menghadapi pengaruh Iran.

Perlu diingat, pengaruh komunisme Tiongkok pernah berhasil dihalau dari negeri-negeri Melayu pada tahun 1960-an. Cara serupa, dengan memanfaatkan kekuatan kelompok-kelompok Islamis, juga pernah diterapkan. Untuk mendapatkan latar belakang mengenai Islamisme di Asia Tenggara, Anda bisa merujuk pada sumber terpercaya.

Genealogi Gagasan ‘Darul Islam’: Dari DI/TII hingga Sekarang

Asumsi bahwa penyebaran kampanye ‘Daulah Islamiah’ (negara Islam) ISIS di Asia Tenggara saat ini sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat membendung pengaruh Tiongkok, mungkin saja benar. Namun, apakah bisa disimpulkan Amerika yang membangun gagasan politik ‘bernegara Islam’ dalam pikiran masyarakat muslim di kawasan ini? Kami rasa tidak.

Di Indonesia, gerakan Darul Islam (negara Islam) yang dikenal sebagai DI/TII sudah muncul dan menyebar di awal tahun 1950-an. Meskipun gerakan DI/TII gagal, gagasan intinya terus bergerak hingga kini. Ide utamanya adalah hukum publik harus diatur berdasarkan Syariat Islam.

Gagasan Darul Islam ini bekerja dalam setiap nalar yang menyokong formalisasi Syariat Islam menjadi hukum publik. Ini terlihat di berbagai negeri Nusantara raya saat ini. Dimulai dari Aceh, lalu Kelantan, Terengganu, Pattani, Brunei, dan Mindanau.

Dalam sebuah pertemuan regional yang membahas kebebasan beragama di ASEAN, seorang rekan dari Bangsa Moro pernah memberitahu kami. Mereka mengikuti jejak Aceh untuk meminta wewenang kepada Pemerintah Filipina menerapkan Syariat Islam di Mindanau. Akademisi kita pun bangga saat mengetahui Brunei belajar dari Aceh cara menyusun Qanun Jinayat (Perda Pidana) dan Qanun Acara Jinayat.

Begitu pula, Aceh telah menjadi sumber inspirasi politik Syariatisasi untuk puluhan provinsi lain di Indonesia.

Aceh, Mindanau, dan Kesamaan Imajinasi Politik

Dalam hal ini, Aceh dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi poros bagi gagasan politik ‘Darul Islam’ di Asia Tenggara. Sementara itu, dari arah Mindanau, gagasan politik ‘Daulah Islamiah’ juga menyebar ke kawasan ini.

Darul Islam dan Daulah Islamiah, keduanya berbagi gagasan yang serupa. Beberapa kesamaan ini meliputi:

• Penerapan Syariat Islam secara menyeluruh.
• Pengontrolan perilaku di ruang publik oleh polisi Syariat.
• Pengawalan pakaian kaum perempuan.
• Pada akhirnya, upaya untuk mengganti konstitusi negara modern sekuler menjadi negara Islam (baik Darul Islam atau Daulah Islamiah).

Darul Islam atau Darussalam? Perdebatan Akar Politik Aceh

Bagi kami, ada dua alasan penting untuk mengatakan Darul Islam (negara Islam) merupakan gagasan politik Aceh pascakolonial yang menyimpang.

1. Konsep Darul Islam Menurut Tariq Ramadhan

Konsep Darul Islam, seperti dijelaskan Tariq Ramadhan (2004), awalnya dibuat untuk menggambarkan peta geopolitik dunia. Ini dibedakan dari Darul Harb (negeri perang) dan Darul ‘Ahd (negeri terikat perjanjian damai).

Darul Islam karenanya berbicara analisis kekuatan politik Islam di dunia (mapping), bukan doktrin agama yang mengarahkan aspirasi politik umat Islam dalam bernegara (ajaran). Quran dan Sunnah juga tidak membicarakannya sama sekali.

2. Tradisi Politik Islam di Negeri Melayu: Darussalam

Tradisi politik Islam di negeri-negeri Melayu Asia Tenggara sejak awal adalah Darussalam (negeri kedamaian), bukan Darul Islam (negara Islam). Ini menunjukkan kesengajaan serius bagi Aceh saat memilih Darussalam sebagai gelar bagi kerajaannya sejak abad ke-15.

Kemudian diikuti oleh Palembang Darussalam, Pattani Darussalam, Banten Darussalam, Kuntu Darussalam, dan Mindanau Darussalam. Sangat jelas, ‘Darussalam’ dipilih sebagai konsep dan kesadaran politik negeri-negeri Melayu berabad lalu sebelum kolonial menghancurkannya.

Quran sendiri membicarakan konsep Darussalam di dua ayatnya (10:25 dan 6:127). Sebagai doktrin politik, Darussalam memiliki dasar yang lebih kuat daripada Darul Islam.

Esensi Darussalam: Pandangan Pendiri Aceh

Untuk mengerti konsep Darussalam bagi Aceh, kita perlu merujuk pada pidato politik raja pertamanya, Meurah Johan. Pidato ini disampaikan saat pengambilan sumpah jabatan oleh guru spiritualnya, Syekh Abdullah Kan’an.

Meurah Johan berkata:

“Dalam kerajaan Aceh Darussalam, yang menjadi rajanya adalah kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, keikhlasan dan cinta kasih. Dan siapapun tidak boleh memperkosa dasar-dasar ini. Atas dasar pemikiran itu, maka segala unsur bangsa dan segala jenis darah yang berada dalam Kerajaan Aceh Darussalam akan diperlakukan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama.”

Dari sana terlihat jelas, konsep Darussalam bagi pendiri kerajaan Aceh adalah negeri yang dikelola dengan prinsip-prinsip epistemik dan etik. Ini mengerucut pada enam dasar utama: kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, keikhlasan, dan cinta kasih. Peninjauan ulang historiografi politik di Aceh, berdasarkan riset kami, menguatkan bahwa Darussalam mewakili visi perdamaian dan kesetaraan.

Tips praktis dari lapangan menunjukkan bahwa pemahaman konteks historis ini sangatlah penting. Ini membantu kita membedakan antara gagasan politik yang berakar pada perdamaian dan yang berpotensi menyimpang ke ekstremisme.