Oleh: Muna Madrah
Sosiolog dan Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung
Ada satu pertanyaan yang belakangan mengusik: ketika negara mulai berbicara tentang penutupan program studi yang “tidak relevan dengan industri”, apakah kita sedang membicarakan efisiensi , atau sedang mendefinisikan ulang makna pendidikan itu sendiri?
Wacana ini, di satu sisi, tampak masuk akal. Dunia kerja berubah cepat, industri menuntut keterampilan spesifik, dan perguruan tinggi diharapkan tidak sekadar menjadi menara gading yang terputus dari kenyataan. Dalam logika ini, pendidikan tinggi diposisikan sebagai penyedia human capital, mesin pencetak tenaga kerja terampil demi menggerakkan ekonomi. Namun justru di titik inilah kegelisahan itu muncul: apakah pendidikan memang tidak lebih dari itu?
Sejarah memberi pelajaran yang perlu kita ingat. Sejak Revolusi Industri, institusi pendidikan tidak pernah benar-benar netral. Ia tumbuh seiring perubahan struktur ekonomi. Sekolah modern lahir bukan semata untuk membentuk manusia yang utuh, melainkan untuk mencetak manusia yang disiplin, patuh pada waktu, dan mampu bekerja dalam sistem produksi yang terstandar. Ruang kelas, dalam banyak hal, adalah cermin logika pabrik.
Dalam tradisi pemikiran kritis, pendidikan justru dipahami sebagai ruang pembebasan. Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan bisa menjadi alat domestikasi, ketika ia sekadar melatih manusia untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Namun demikian pendidikan juga bisa menjadi praksis pembebasan, ketika ia membuka ruang untuk mempertanyakan sistem itu sendiri. Di sini, pendidikan bukan soal keterampilan semata, tetapi soal kesadaran.
Konteks Indonesia memperumit ketegangan ini. Berbeda dengan negara-negara yang telah lebih dulu membangun pendidikan sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis, Indonesia masih bergulat dengan problem dasar: ketimpangan akses, mutu yang belum merata, dan tradisi belajar yang lebih mengandalkan kepatuhan daripada refleksi. Dalam banyak ruang kelas, pengetahuan masih mengalir satu arah , bukan sebagai dialog, melainkan sebagai instruksi.
Di titik inilah kita berhadapan dengan sebuah paradoks. Di satu sisi, kita belum berhasil menjadikan pendidikan sebagai ruang pembentukan kesadaran. Di sisi lain, kita sudah didorong untuk menyesuaikan diri dengan logika industri global yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan relevansi ekonomi. Pendidikan kita seperti dipaksa melompat dari sistem yang belum matang secara reflektif, langsung menuju sistem yang serba instrumentalis.
Ketika program studi dinilai semata-mata dari relevansinya terhadap industri, ukuran nilai ilmu menjadi semakin sempit. Filsafat, sosiologi, studi agama Adalah contoh ilmu-ilmu yang tidak langsung menghasilkan keuntungan ekonomi. Perlahan ilmu-ilmu yang demikian akan dianggap kurang penting, bahkan tidak perlu. Padahal justru dari ruang-ruang inilah lahir kemampuan berpikir kritis, membaca kekuasaan, dan menjaga arah moral sebuah masyarakat.
Perlu juga kita jujur: tidak semua kritik terhadap kebijakan ini berarti menolak perubahan. Ada program studi yang memang perlu berbenah, kurikulumnya usang, tidak adaptif, dan gagal menjawab kebutuhan zaman. Tetapi solusinya tidak sesederhana menutupnya. Sebab persoalan yang lebih mendasar bukan pada “relevansi” semata, melainkan pada cara kita mendefinisikan relevansi itu sendiri. Apakah relevansi hanya diukur dari seberapa cepat lulusan terserap pasar kerja? Atau relevansi juga mencakup kemampuan membentuk manusia yang mampu berpikir, merasakan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya?
Jika pendidikan sepenuhnya tunduk pada logika pasar, kita berisiko kehilangan fungsi reflektifnya, bahkan sebelum fungsi itu sempat tumbuh. Kampus akan berubah menjadi pabrik: efisien, produktif, tetapi miskin makna. Ia akan menghasilkan pekerja, tetapi belum tentu menghasilkan warga negara yang sadar.
Di tengah arus global yang semakin pragmatis, kehati-hatian justru sangat diperlukan. Kita tidak sekadar mengejar ketertinggalan dari negara lain, tetapi memastikan bahwa arah yang kita tuju tidak mengorbankan pondasi yang belum selesai kita bangun. Jika semua ilmu harus relevan dengan industri, siapa yang akan mengkritik industri itu sendiri? Jika semua pendidikan diarahkan untuk memasuki sistem, siapa yang akan mempertanyakan ke mana sistem itu melaju?
Mungkin di sinilah kita perlu sejenak berhenti. Bukan untuk menolak perubahan, tetapi untuk memastikan bahwa dalam upaya menjadi “relevan”, pendidikan tidak kehilangan jiwanya. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang menyiapkan manusia untuk bekerja. Ia adalah tentang menyiapkan manusia untuk menjadi manusia.[]
