Oleh: Zulkifli Abdy
Sarjana Ilmu Komunikasi, berkiprah di bidang kepenulisan
Dimensi waktu yang terus merambat, kadangkala berpotensi mempengaruhi melemahnya ingatan. Semakin lama waktu berjalan, semakin besar pula kemungkinan melemahnya ingatan kita terhadap suatu peristiwa. Kondisi paling buruk dari semua itu, seiring dengan berjalannya waktu, tanpa sadar secara perlahan kita akan dilamun rasa lupa.
Sebutlah peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh, dan dua wilayah lainnya di Sumatera, yakni Sumatra Utara dan Sumatera Barat menjelang akhir bulan November lalu. Di hari-hari pertama setelah bencana itu terjadi, semua perhatian kita, pemerintah daerah dan pusat, lembaga-lembaga non pemerintah, elemen politik, swadaya masyarakat, perseorangan yang peduli, juga negara-negara donor yang ingin berempati, terpusat ke sana.
Namun pada hari-hari setelah itu, dan hari ini dua bulan lebih setelah bencana itu terjadi, segala perhatian, kepedulian, dan empati terasa mulai melemah. Hal ini boleh jadi disebabkan karena terbatasnya sumberdaya, termasuk logistik dan peralatan yang dimiliki, di samping juga “endurance” para relawan yang telah berjibaku sejak hari-hari pertama bencana pun mulai melemah.
Relawan dengan segala keterbatasan telah mengikhlaskan tenaga dan pikiran, namun tentang dana dan peralatan yang dibutuhkan tentu ada pada pemerintah. Terkait dengan bencana di tiga provinsi di Sumatera ini, pemerintah pusat tidak juga menetapkan statusnya sebagai bencana nasional, boleh jadi itu pula yang menyebabkan segala upaya terkait penanganan dan pemulihan pasca bencana menjadi tidak maksimal.
Padahal dilihat dari skala bencana, serta dampak yang diakibatkannya, lebih dari patut disebut sebagai bencana nasional.
Baik dari aspek jumlah korban jiwa, dan rusaknya infrastruktur, bahkan beberapa kawasan hingga saat ini relatif masih terisolir, sehingga penyaluran bantuan, terutama makanan dan obat-obatan masih terkendala.
Belum lagi dampak lain dari bencana ini, lahan pertanian tertimbun lumpur, dan yang lebih miris lagi ada beberapa pemukiman penduduk yang hilang, dan banyak warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta harta benda, yang masih menjalani hari-hari paling getir dalam hidup mereka di tenda-tenda pengungsian.
Sementara pemerintah daerah masih terus melakukan ikhtiar dengan kemampuan yang ada, bahkan Aceh membuka kemungkinan untuk menerima bantuan dari luar negeri.
Sungguh ini sebuah ironi, di mana pemerintah pusat terkesan enggan memberi status “Bencana Nasional”, sehingga segala upaya dan kepedulian pemerintah dalam penanganan pasca bencana agaknya belum maksimal. Ibarat cinta yang tidak sepenuh hati, sehingga kasih sayang pun tidak setulus hati, semoga itu tidak terjadi di Aceh.
Bukankah Aceh adalah “daerah modal”, yang juga telah banyak jasanya bagi republik ini, tanpa kita sebut pun sejarah telah mencatat. Banyak yang berpendapat, bahwa bencana alam berupa banjir bandang yang melanda Aceh akhir November yang lalu itu lebih dahsyat daripada tsunami tahun 2004 yang silam. Setidaknya dilihat dari cakupan wilayah yang terdampak, juga jumlah korban dan kerusakan fisik yang diakibatkannya.
Tsunami 2004 berdampak di beberapa wilayah pesisir pantai, sementara bencana alam ekologis kemarin mencakup wilayah 18 Kabupaten/Kota, dampak yang diakibatkannya boleh jadi lebih besar. Merujuk data yang diperoleh dari media center posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 20 Januari 2026, setidaknya kita mendapat gambaran seberapa besar dampak bencana tersebut:
Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana, tercatat korban 670.826 KK/ 2.584.067 jiwa, meninggal 561 jiwa, hilang 30 jiwa, luka ringan 4.939 jiwa, luka berat 456 jiwa. Jumlah pengungsian 988 titik, berasal dari 24.301 KK dan 91.703 jiwa. Kerusakan fasilitas umum: Kantor 227 rusak, Rumah Ibadah 641 rusak, Fasilitas Kesehatan 146 rusak, Sekolah 1.204 rusak, Pesantren 685 rusak. Kerusakan Jalan: 2.507 ruas dan Jembatan 599 unit. Kerusakan harta benda: Rumah 213.403 rusak, Ternak 63.187 ekor, Sawah 56.652 Ha, Kebun 100.376 Ha, serta Tambak 32.341 Ha.
Angka-angka di atas terus mengalami perubahan tergantung kondisi di lapangan. Tidak berlebihan kalau kita menyebutnya sebagai “tsunami” yang terjadi di daratan. Daya rusak banjir bandang yang terjadi kemarin, mungkin lebih parah dibanding tsunami 2004 yang lalu, terutama dilihat dari kerusakan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan dan bangunan, pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan fasilitas umum seperti kantor dan rumah sakit.
Ada baiknya pemerintah mengambil pelajaran dari penanganan pasca tsunami 2004, yang melakukan langkah tanggap dan cepat, dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh.
Dalam kurun waktu dua tahun, badan yang dibentuk pemerintah pusat tersebut, telah berhasil membangun kembali kawasan terdampak, seperti jalan dan jembatan, termasuk ruas jalan Banda Aceh – Meulaboh, Perkantoran, gedung-gedung Fasilitas Umum seperti Rumah Sakit dan Pasar, dan membangun puluhan ribu unit rumah bagi penduduk yang terdampak bencana.
Tentu kita semua menaruh harapan, seiring berjalannya waktu tidak sampai melemahkan ingatan kita akan bencana dahsyat yang telah memporak-porandakan bukan hanya harta benda, tetapi juga masa depan.
Yang perlu kita pelihara di dalam ingatan, bahwa penanganan dampak bencana yang dirasa masih jauh dari harapan, untuk itu pemerintah pusat jangan abai, apalagi sampai lupa.
Agaknya pemerintah pusat tidak perlu ragu lagi untuk menetapkan status bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatera sebagai “Bencana Nasional”.
Membentuk semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tiga provinsi terdampak yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Bila mungkin badan yang akan dibentuk tersebut diberi target dapat menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kurun waktu paling dua tahun.
Bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal, pemerintah membangun hunian sementara yang akan ditempati hingga pembangunan rumah pengganti terbangun.
Bagi pengungsi yang berada di pengungsian, di mana mereka terutama petani yang telah kehilangan lahan, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah sedapatnya memenuhi kebutuhan makan dan lauk-pauk, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka.
Dengan ditetapkannya status sebagai “Bencana Nasional”, segala pembiayaan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi tentu sepenuhnya akan dibiayai pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan melakukan pendataan sesuai perkembangan di lokasi bencana, dan melaporkannya secara berkala pada pemerintah pusat.
Provinsi Aceh yang pernah menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami Aceh 2004 silam, tentu pengalaman tersebut akan sangat membantu. Penulis hanya ingin mengingatkan segala sesuatu yang sesungguhnya kita semua juga tahu.
Tetapi seiring waktu yang terus merambat, selalu saja ada kekhawatiran bahwa rambatan ingatan kita sewaktu-waktu dapat melemah, sehingga kita menjadi makhluk pelupa. Semoga kita tidak akan pernah lupa, bahwa bencana ekologis yang terjadi di Sumatera ini merupakan tanggungjawab kita semua, terutama pemerintah pusat. Semakin cepat pemulihan, semakin cepat pula masyarakat bangkit dari keterpurukan. []
