BANDA ACEH | SAGOE TV – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) karena dinilai bermasalah secara hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Menanggapi hal itu, Pemerintah Aceh melalui juru bicaranya menyatakan menghormati usulan tersebut.
“Kita menghormati, kami akan lapor Mualem selaku Gubernur Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).
Nurlis menyebutkan bahwa DPRA merupakan representasi rakyat Aceh. “Mereka wakil rakyat Aceh, karena itu Pemerintah Aceh memandang usulan tersebut patut ditempatkan sebagai sebuah kajian yang serius,” ujarnya.
“Mereka juga adalah mitra Pemerintah Aceh,” lanjut Nurlis.
Usulan mencabut Pergub JKA itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Serba Guna DPRA, Selasa (28/4). Ketua DPRA Zulfadhli mengatakan Pergub tersebut bermasalah secara hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
DPRA berpandangan bahwa Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak layak dipertahankan dan harus dicabut.
Mengenai RDP DPRA tersebut, Nurlis memandang sebagai hak DPRA. “Mereka menjalankan salah satu fungsinya sebagai wakil rakyat, yaitu pengawasan, di samping fungsi legislasi dan anggaran,” ujarnya.
“Jadi hal itu sangat lumrah dan wajar-wajar saja,” tutur Nurlis.
Namun, kata Nurlis, jika menyebut bahwa Pergub JKA bermasalah secara hukum dan bertentangan dengan aturan lebih tinggi maka perlu pengkajian lebih jauh lagi. “Mana mungkin Pemerintah Aceh menulis Pergub asal jadi,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh sudah pasti memahami bagaimana caranya menata norma hingga menjadi regulasi. “Setiap hari kerja mereka memelototi regulasi, sebab mereka bekerja meniti regulasi, dan memahami cara kerja regulasi,” ujarnya.
Misalnya, kata Nurlis, berkaitan dengan validasi norma maka sudut pandang harus sama, yaitu pada heirarki hukum yang berlaku di Indonesia.
“Secara teori memang demikian. Di sini perlu menyamakan persepsi, sehingga kita menggunakan alat ukur yang sama ketika kita membuat kajian hukum,” sebutnya.
Kendati demikian, kata Nurlis, Pemerintah Aceh tetap menghormati usulan DPRA tersebut. “Kita tunggu rekomendasi yang disampaikan DPR Aceh kepada Pemerintah Aceh,” ujarnya.[]
